Siasat Anies, RK, dan Ganjar Atasi Banjir Tahunan

Banjir merendam sejumlah wilayah di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah kurang dari sepekan terakhir. Gubernur di tiga provinsi tersebut unjuk 'gigi' mengatasi banjir agar tak lagi merendam wilayah mereka.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) berencana membangun bendungan di Kecamatan Cibogo, Subang saat meninjau banjir di wilayah tersebut. Menurutnya, bendungan tersebut tak hanya bisa mencegah banjir, tetapi juga dapat mengatasi kebutuhan air irigasi untuk wilayah Subang, Indramayu, dan sekitarnya.

Selain itu, ia juga akan membangun dua bendungan lain untuk mengatasi banjir.

"Ada juga bendungan yang sedang kita siapkan yang skalanya lebih besar yaitu Cipunegara dan Cibeet. Sehingga, suatu saat banjir di waktu dekat bisa berkurang," kata mantan Wali Kota Bandung itu, Selasa (9/2).

Di Jateng, Ganjar beberapa kali menyidak titik lokasi banjir, terutama di Kota Semarang. Genangan air di kota itu sempat melumpuhkan jalur kereta api hingga penerbangan.

Menurut Ganjar, banjir, terutama di Semarang, disebabkan oleh pompa air yang tak beroperasi akibat masalah administrasi.

Ganjar pun berencana membangun penampungan air (dam) yang dapat menahan banjir hingga 100 tahun. Dam rencananya akan dibangun di Bandara Internasional Ahmad Yani yang sempat lumpuh akibat banjir.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendorong program naturalisasi sungai untuk mencegah banjir. Anies pun menghapus program normalisasi sungai dari draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Program normalisasi atau betonisasi sungai adalah upaya penanganan banjir yang dicetuskan gubernur DKI sebelumnya.

"Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi dampak daya rusak air adalah melalui pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi," demikian mengutip draft perubahan RPJMD 2017-2022, Selasa (9/2).

Foto: ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI Korban banjir berteduh di bawah Jembatan layang sebagai tempat pengungsian sementara, Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (9/2/2021). Berdasarkan data yang terhimpun, sebanyak 32 ribu orang dari 5.764 kepala keluarga mengungsi akibat terdampak banjir yang melanda 75 desa dari 11 kecamatan di Kabupaten Subang. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/rwa.

Hingga kemarin, banjir masih merendam puluhan kecamatan di Jabar, Jateng, dan DKI. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebut total ada 23 kecamatan di Jakarta terendam banjir akibat hujan deras sejak Senin (8/2).

BPBD Jabar pada Selasa (9/2), melaporkan banjir di Kabupaten Indramayu, Jabar telah meluas hingga 24 kecamatan. Banjir bahkan turut memutus akses tol Cikampek-Palimanan (Cipali) di waktu yang bersamaan.

Kondisi serupa bahkan lebih dulu dialami Jateng. Selain Semarang, banjir turut merendam sejumlah wilayah seperti Pekalongan hingga Pati. Jalur Pantura di wilayah tersebut turut tergenang.

Hingga akhir Februari, BMKG memperingatkan potensi banjir di sejumlah wilayah Pulau Jawa kecuali DI Yogyakarta. Berdasarkan data BMKG, lima provinsi yang berstatus siaga banjir meliputi Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim.

Amburadul Tata Ruang

Ahli kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan banjir di sejumlah wilayah tersebut akibat buruknya pelaksanaan tata ruang kota, selain karena curah hujan yang tinggi. Ia menyoroti pembangunan masif di Pulau Jawa yang membuat daerah resapan air semakin berkurang.

"Coba lihat pembangunan di daerah kan ngacak. Sawah habis. Kebun-kebun untuk resapan habis. Tidak dibangun embung. Terus, kita jorok. Terus curah hujan karena climate change sudah berubah," kata Agus kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/2).

Mengutip laporan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Jabar 2009-2029, terjadi penurunan lahan hutan sebesar 6 persen per tahun. Angka itu dicatat selama kurun empat belas tahun terakhir mulai 2000-2014.

Kondisi serupa juga terjadi di Jateng. Per 2014, dari 1,2 juta hektare luas lahan di Jateng, sekitar 634 ribu di antaranya kini tercatat sebagai lahan kritis.

Dinas Kelautan Jateng juga mencatat kerusakan hutan mangrove sekitar 1.500 hektar per tahun. Jumlah itu, menyebabkan 25 persen hutan mangrove di Jateng dalam kondisi rusak sedang dan berat.

Dengan kondisi itu Agus mengaku tak heran banjir rob kerap terjadi di Jateng. Menurutnya, hingga saat ini ada perubahan siginifikan terkait banjir rob di Jateng.

"Semarang kan (banjir) rob sudah puluhan tahun. Mau diapain? Semarang pantai Utara, selain rob, (mangrove) sudah terkikis banyak," ujarnya.

Kawasan Resapan Rusak

Lansekap Sungai Citarum di kawasan Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (15/1). Ilustrasi (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Sementara mengutip laporan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Penataan Ruang Jateng selama kurun waktu delapan tahun mulai 2010-2018, Jateng tercatat sebagai wilayah paling banyak mengalami bencana di Indonesia.

Jumlah bencana di Jateng selama kurun waktu itu mencapai 4.151 kali. Dari jumlah tersebut, 64 persen di antaranya adalah bencana air seperti banjir, longsor, kekeringan, dan abrasi.

Kondisi serupa tak berbeda jauh dengan Jabar. Di Bumi Pasundan, Agus menyoroti hilangnya daerah resapan di sekitar wilayah Bandung Utara selama beberapa tahun terakhir.

"Saya udah capek juga ngomongin, karena di sana resapan hilang, jalan lah ke bawah (air). Kalau Margahayu dan sekitarnya sudah 30 tahun lalu banjir," kata Agus.

Laporan akhir tahun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar pada 2018 misalnya, hanya memberi nilai 50 dari 100 pada Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dengan nilai tersebut, Jabar menempati posisi ke-32 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Sementara, Indeks tutupan hutan masih di bawah 40, indeks kualitas air dibawah 30 dan indek kualitas udara di bawah 70.

"Paradigma pembangunan lebih kuat mengedepankan kepentingan ekonomi politik dan investor untuk mengejar keuntungan ekonomi ketimbang ekologi," demikian mengutip laporan tersebut.

Sementara laporan BNPB pada kuartal pertama 2020 (Januari-Mei) mencatat Jabar menempati posisi kedua sebagai wilayah dengan jumlah bencana paling banyak di Indonesia mencapai 246 kali. Jabar hanya berada di bawah Jateng dengan angka mencapai 308 kali.

Sedangkan di DKI, Agus menyebut tak ada perubahan siginifikan dalam penanganan banjir. Agus mengatakan Pemprov DKI tak pernah konsisten dalam mengatasi banjir di Ibu Kota, mulai dari pengerukan sungai, tingkat hunian di bantaran sungai, hingga sampah.

Ia memastikan DKI akan terus tergenang banjir selamanya. Terlebih DKI juga berada di lokasi muara aliran sungai, terutama dari wilayah Bogor.

"Jakarta dibersihin aja pasti banjir kok. Dia di muara yang terus turun. Bangunan begitu masif," katanya.

Di sisi lain, BMKG misalnya, mengungkap potensi banjir di DKI Jakarta dalam beberapa hari ke depan karena terjadi penurunan tanah di 40 persen wilayahnya.

Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2019, memprediksi Jakarta akan tenggelam karena penurunan muka tanah sekitar 2,5 sentimeter per tahun di wilayah Jakarta Utara.

LIPI menyebut satu-satunya jalan keluar untuk mengurangi risiko tersebut adalah mengusir industri dari DKI.

Dengan sejumlah fakta itu, Agus mengaku tak mau terlalu berharap dengan pernyataan para kepala daerah terkait banjir. Ia pesimistis pemerintah akan benar-benar taat terhadap aturan tata ruang yang telah diatur baik lewat RTRW maupun Perda.

Banjir, menurutnya , adalah proyek jangka panjang. Oleh sebab itu, Agus sama sekali tak percaya pernyataan pihak yang menyebut akan menghilangkan banjir dalam sekejap.

Namun, ia berharap agar para kepala daerah tersebut bisa memastikan tak ada korban jiwa akibat banjir. Menurutnya, yang paling penting saat ini bagi kepala daerah adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengungsi akibat banjir.

"Sekarang sih cuma keliatan di media aja. Kerjanya belum tahu. Saya belum bisa memperkirakan seperti apa. Tapi sekarang harapan saya mereka mengurangi korban terjangkit penyakit," ujarnya.