Masih Jalankan Normalisasi, Wagub DKI Minta DPRD Cek-Ricek

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa program normalisasi sungai di Ibu kota RI itu masih dijalankan pemerintah provinsi.

Atas dasar itu, Riza meminta anggota DPRD DKI lebih teliti sebelum memberikan pernyataan ke publik terkait normalisasi.

"Jadi sekali lagi, program normalisasi tetap ada, tidak pernah dihilangkan atau dihapuskan. Jadi mohon bagi mereka, siapapun anggota DPRD, kalau ingin menyampaikan pendapat itu hak dan kewenangan, tugas. Namun kami minta untuk dicek kembali, diteliti kembali, sebelum memberikan keterangan, pernyataan ke publik," kata Riza di Cipayung, Jakarta Timur (11/2).

Sebelumnya, program normalisasi sungai menjadi sorotan. Program yang ada sejak zaman Joko Widodo (Jokowi) menjabat Gubernur DKI sebagai upaya pengendalian banjir itu, disebut dihapus dalam draf Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Hal ini awalnya diungkap anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Untayana. Namun, tegas Riza, program itu masih tercantum dalam Bab IV draft perubahan RPJMD.

"Normalisasi merupakan program yang baik, yang dicanangkan pemerintahan sebelumnya, didukung oleh pusat. Pak Anies, kami semua mengakomodir semua masukan, dukungan, aspirasi masyarakat dan juga melanjutkan program pemimpin sebelumnya yang kita yakini dan rasakan baik," kata pria yang juga Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta tersebut.

Ia lebih lanjut mengatakan, bukti dari program normalisasi yang masih dijalankan, terlihat dari besaran dana pembebasan lahan yang dianggarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Tahun 2020 terkait dukungan kami sampai ratusan miliar, kurang lebih pembebasan lahan saja sampai Rp781 miliar, dan kami mendukung program normalisasi, termasuk juga sodetan Ciluwung dan sebagainya," kata dia.