Dukung Revisi UU ITE, PDIP-Golkar Minta Aparat Pakai Nurani

CNN Indonesia | Rabu, 17/02/2021 05:18 WIB
PDIP dan Golkar memastikan terbuka untuk revisi UU ITE meski menyarankan ada pembenahan tafsir pasal-pasal di tingkat penegak hukum. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin mendukung revisi UU ITE. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Golkar terbuka untuk merevisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Meski demikian, Polri diminta membuat pedoman internal terkait penerapan dan tafsir pasal-pasal yang dianggap karet dalam UU ITE sebelum merevisinya.   

"Kami di DPR terbuka, bila memang harus direvisi mari bersama kita revisi demi rasa keadilan dan demi tetap utuhnya NKRI," kata Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin alias Kang Tebe, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/2).


Ia juga mempersilakan bila UU ITE harus direvisi dengan membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal yang terkandung di dalam regulasi tersebut.

Tebe mengakui ada dua pasal krusial yang sempat menjadi perdebatan di dalam UU ITE, yakni Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik serta Pasal 28 ayat 2 tentang menyiarkan kebencian pada orang atau kelompok orang berdasarkan pada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Namun, menurutnya, Pasal 27 ayat 3 UU ITE sudah mengacu dan sesuai dengan Pasal 310 dan 311 KUHP.

"Pasal 27 ayat 3 ini acuannya KUHP Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik dan menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan," katanya.

Menurutnya, dua pasal yang krusial itu harus dipahami oleh aparat penegak hukum agar tak salah dalam penerapannya. Apalagi, lanjut TB, Pasal 27 UU ITE bersifat delik aduan.

Dia berkata aparat penegak hukum harus bisa membedakan antara kritik terhadap siapapun dengan ujaran kebencian dan penghinaan dalam penerapan Pasal 27 ayat 2 UU ITE.

"Kalau dicampuradukkan antara kritik dan ujaran kebencian, maka saya rasa hukum di negara ini sudah tak sehat lagi," ungkapnya.

Lebih lanjut, TB juga meminta aparat penegak hukum berhati-hati serta selektif dalam penerapan Pasal 28 ayat 3 UU ITE. Menurutnya, hal ini penting demi menjaga keutuhan NKRI yang berkarakter plural.

Menurutnya, multitafsir terhadap pasal di UU ITE sebenarnya bisa diminimalisasi dengan membuat pedoman tentang penafsiran hukum kedua pasal tersebut secara komprehensif.

Infografis Pasal-pasal yang diubah di UU ITEInfografis Pasal-pasal yang diubah di UU ITE. (Foto: CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Tebe pun membantah anggapan bahwa Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 ayat 3 UU ITE merupakan pasal karet. Menurutnya, penerapan pasal itu hanya membutuhkan "pemahaman dan hati nurani aparat penegak hukum".

Senada, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menyatakan revisi UU ITE bisa menjadi jalan keluar atas permasalahan multitafsir sejumlah pasal.

Namun, Ia menyarankan Presiden meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membuat pedoman internal soal interpretasi pasal-pasal yang berpotensi multitafsir lebih dulu sebelum melakukan revisi UU.

"Apabila dalam level peraturan tersebut, Peraturan Kapolri atau Surat Edaran Kapolri, problem multifasir maupun saling lapor sudah bisa dieliminir maka revisi UU ITE belum diperlukan. Namun, jika ternyata implementasi di lapangan masih tidak sesuai dengan harapan, maka revisi UU ITE menjadi satu-satunya jalan keluar," kata Christina. 

Sebelumnya, Jokowi membuka wacana merevisi UU ITE jika dinilai tidak menimbulkan rasa keadilan. Jokowi berencana menghapus pasal-pasal karet dalam UU ITE. Ia menyatakan rencana itu usai UU ITE digunakan sejumlah warga untuk saling lapor dalam beberapa waktu terakhir.

"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini," kata Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2).

(mts/ain)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK