Tes Antigen Masuk Update Covid, Menkes Sebut Kasus Pasti Naik

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembaruan atau update data harian warga terpapar virus corona (Covid-19) akan memasukkan hasil rapid test antigen mulai pekan ini.

Artinya, laporan rutin harian yang dipublikasikan bersumber dari hasil pemeriksaan rapid test antigen, pemeriksaan melalui Polymerase Chain Reaction (PCR) hingga tes cepat molekuler (TCM).

"Dengan Kepmenkes yang kita keluarkan awal minggu lalu, maka tes antigen suspek bisa kita masukkan sebagai konfirmasi positif. Sekarang sistem kita sudah disiapkan, sedang dites, kami harapkan minggu ini sudah selesai sehingga hasil antigen bisa masuk laporan harian kita," kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI, Rabu (17/2).

Budi pun mewanti-wanti masyarakat untuk tidak kaget apabila terdapat kenaikan penambahan kasus Covid-19 yang cukup signifikan. Sebab diagnosis covid-19 menggunakan rapid test antigen lebih mudah terdeteksi tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan yang cukup lama dari laboratorium.

Diharapkan dengan upaya itu, temuan warga positif covid-19 dapat lekas terdeteksi sehingga mereka dapat segera mendapatkan penanganan dini agar tidak mengalami perburukan gejala Covid-19.

"Testing dan tracing dengan adanya swab antigen pasti kasus akan naik. Karena jauh lebih mudah dibandingkan PCR, dan hasilnya jauh lebih cepat untuk kita amati," kata dia.

Anggota Bidang Tracking Satgas Penanganan Covid-19 Masdalina Pane sebelumnya mengaku sejauh ini jumlah tes dan telusur yang dilakukan pemerintah sudah cukup masif, salah satunya melalui rapid test antigen.

Oleh sebab itu, Masdalina meminta agar Kemenkes segera melakukan perombakan sistem data terpusat dan pelaporan NAR, sehingga seluruh data dapat terintegrasi baik daerah dan pusat, alias satu pintu.

Sebab menurutnya masih banyak daerah yang tidak melaporkan jumlah tes dan kasus covid-19 di wilayahnya ke dalam sistem NAR Kemenkes. Kondisi itu lantas menghasilkan perbedaan kasus covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah.