Pakar Ingatkan Risiko Kerusakan Lingkungan dari Food Estate

Dalam diskusi yang sama, lembaga nirlaba Yayasan Madani Berkelanjutan menyoroti besaran nilai kayu dalam megaproyek food estate atau lumbung pangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan menggarap area hutan seluas 1,5 juta hektare.

Madani menaksir nilai kayu dari hutan-hutan yang ditebang tersebut mencapai 14,8 miliar dolar atau sekitar Rp209 triliun. 

"Seperti di hutan alam primer Papua, itu dari 1,5 juta hektare bisa sampai lebih dari Rp200 triliun, sekitar Rp209 triliun atau 14,8 miliar dolar. Itu sangat besar," kata Manajer Pengelolaan Pengetahuan Madani, Anggalia Putri.

Putri menjelaskan besaran nilai itu merupakan taksiran jika kayu-kayu hasil tebangan tersebut dijual. Jumlah itu belum termasuk area hutan di tiga provinsi lain meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. 

Hasil kajian Madani mencatat luas area hutan yang akan digunakan untuk proyek lumbung pangan Jokowi mencapai 3,4 juta hektar. Jumlah itu lebih luas dari area Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen di antaranya berada di Papua. 

"Apakah ini dalih untuk mengambil kayu food estate secara legal. Kayu-kayu ini akan dibawa ke mana?" kata dia.

Besaran nilai kayu dalam megaproyek lumbung pangan Jokowi hanya satu dari tiga hal yang menjadi sorotan Madani. Putri menjelaskan, pihaknya juga menyoroti dua hal lain dalam proyek tersebut. 

Kajian Madani, juga mencatat megaproyek lumbung pangan Jokowi akan berdampak terhadap sekitar hutan alam seluas tiga kali luas pulau Bali--di mana 90 persen di antaranya ada di Papua. 

Pihaknya khawatir, sebab luas hutan alam itu merupakan benteng terakhir hutan di wilayah Papua. Termasuk di dalamnya hutan primer dan hutan gambut. 

Selain itu, Madani turut menemukan fakta bahwa proyek lumbung pangan tersebut akan menggerus area hutan gambut seluas 1,4 juta hektar, yang sebagian besar di antaranya berada di Kalimantan Tengah. 

"Nah, tentunya ini sudah menjadi bukan rahasia umum. Sudah jadi pengetahuan umum kalau misalnya deforestasi, ditebang hutannya, dikeringkan, itu risiko karhutla akan meningkat tajam," tutur Putri.

Gambut merupakan ekosistem yang penting dipelihara demi mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Perlindungan ekosistem gambut pun tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Program lumbung pangan berskala besar sendiri disiapkan Jokowi sebagai salah satu upaya penanggulangan krisis di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah khawatir pandemi mengganggu ketahanan pangan nasional.

Namun program ini menuai pelbagai kritik karena pengalaman pendekatan sebelumnya di era presiden ke-dua RI Soeharto yang dinilai gagal. Food estate juga dikhawatirkan berdampak buruk bagi lingkungan kawasan hutan.