Penembakan Berulang, Polri Disebut Perlu Reformasi Menyeluruh

CNN Indonesia | Sabtu, 27/02/2021 01:24 WIB
Kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum Polri terus berulang. Peneliti pun menilai perlu ada reformasi menyeluruh di tubuh Polri. Ilustrasi. (Antara Foto/R. Rekotomo
Jakarta, CNN Indonesia --

Kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum Polri terus berulang. Peneliti pun menilai perlu ada reformasi menyeluruh di tubuh Polri.

"Saya rasa perlu [reformasi] dan evaluasi," ujar peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, kepada CNNIndonesia.com melalui saluran telepon, Jumat (26/2).

Pertama, Hussein berpendapat harus ada evaluasi berkala pemberian kewenangan menggunakan senjata di tubuh kepolisian.


"Meskipun kita sudah punya peraturan kapolri mengenai pedoman penggunaan senjata api, tapi dalam praktiknya harus ada evaluasi berkala," ucapnya.

Ia kemudian berkata, "Evaluasi tidak hanya terkait dengan kemahiran penggunaan senjata, tetapi juga pada faktor psikologis untuk memastikan anggota tersebut memang layak."

Hussein menjelaskan bahwa setidaknya harus ada pengecekan kondisi psikologis setiap anggota kepolisian sebelum diberikan senjata, satu sampai tiga kali setahun.

Dari sana, baru dapat ditentukan layak atau tidak seorang anggota kepolisian diberi wewenang memegang senjata api.

Kedua, Hussein juga melihat harus ada perbaikan dalam pendidikan Polri. Sekolah-sekolah kepolisian, menurut Hussein, harus mengadopsi kurikulum yang lebih vokasional ketimbang mengedepankan pelatihan fisik.

"Ini penting untuk memastikan tindakan yang dilakukan anggota terukur dan simetris dengan hukum dan hak asasi manusia," ucapnya.

Pendidikan vokasional ini juga diharapkan dapat mengubah kultur kekerasan yang ada di tubuh Polri. Pada akhirnya, polisi diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang humanis dan menghormati HAM dalam menghadapi suatu kasus atau masalah.

Di sisi lain, anggota kepolisian yang diduga melakukan penembakan, kata Huessein, juga harus dihukum sesuai dengan aturan. Penghukuman tidak hanya dilakukan secara etik, tetapi juga pidana. Setiap pihak harus menahan diri dan menghormati hukum yang berlaku.

"Mekanisme internal dan pidana harus berjalan. Jangan sampai hanya etik saja," ujarnya.

Menurut Hussein, perbaikan juga harus dilakukan pada organ pengawas internal, seperti propam, dan eksternal, seperti Kompolnas yang diharapkan lebih tegas menangani aduan masyarakat.

"Ini penting untuk memastikan efek jera kepada pelaku dan efek deterrent kepada anggota yang lain sehingga pelanggaran di masa datang bisa diminimalisir," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Terpisah, peneliti KontraS, Rivanlee Anandar,menganggap pengawasan dan penindakan yang adil terhadap kasus penembakan berulang juga perlu ditingkatkan.

"Dalam kasus penembakan, pengawasan dalam penggunaan senjata api harus diperketat. Penggunaan senjata api juga berkaitan dengan kultur relasi kuasa," ujarnya pada CNNIndonesia.com, Jumat (26/2).

Selain itu, menurut Rivanlee, anggota polisi harus dipastikan tidak terlibat dengan konflik kepentingan sehingga mereka tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Berdasarkan data KontraS, periode Juni 2018 - Mei 2019, sedikitnya telah terjadi 643 peristiwa kekerasan oleh pihak kepolisian. Beberapa di antaranya menggunakan senjata api.

Terakhir, kasus penembakan dilakukan oleh Brigadir Kepala atau Bripka CS terhadap empat orang di RM Kafe, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (21/2). Dalam kasus tersebut,tiga orang meninggal, yaitu prajurit TNI AD berinisial S, serta dua pegawai kafe, FSS dan M. Selain itu, seorang pegawai kafe, H, mengalami luka-luka.

(yul/has)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK