Refleksi Setahun Covid-19: 3T Lemah, Komunikasi Kacau

Epidemiolog menilai upaya tes, telusur, dan tindak lanjut (3T) belum optimal dilakukan pemerintah sepanjang 12 bulan alias genap setahun pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Universitas Airlangga Windhu Purnomo menganggap tidak ada upaya peningkatan kualitas 3T yang cukup signifikan selama ini. Malah, ia menyoroti turunnya angka pemeriksaan harian terhadap warga melalui tes dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM) yang terjadi dalam sepekan terakhir.

"Masih gagap ya, 3T masih sangat lemah memang, hampir tidak ada perubahan dalam setahun. Bahkan, jumlah testing kita semakin melemah," kata Windhu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (2/3).

Windhu pun memaparkan grafik standarisasi kasus covid-19 yang telah ia buat sebelumnya. Dalam data itu, ia menggunakan pengukuran jumlah kasus dan jumlah pemeriksaan pada periode 11 Februari-1 Maret.

Alhasil di balik pemerintah mengumumkan kasus yang melandai, namun dari hasil standarisasi itu dapat terlihat kasus konfirmasi harian justru meningkat setelah 24 Februari 2021.

"Jadi kemarin testing itu terendah dalam empat bulan terakhir. Kemarin 1 Maret [2021] itu kan testing 18 ribu, itu terendah sejak 1 November [2020], sehingga ada penurunan semu," katanya.

Selain itu, Windhu pun mengaku resah dengan persentase testing yang sampai saat ini hanya mampu menyasar tak lebih dari 3 persen jumlah penduduk Indonesia.

Ia pun mengimbau pemerintah Indonesia berkaca pada India yang berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 15 persen warganya, padahal mereka negara yang memiliki jumlah penduduk sangat masif.

Windhu mengimbau demikian karena terhitung sejak kasus pertama di Indonesia diungkap pada 2 Maret 2020 hingga 1 Maret 2021, jumlah testing Covid-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia berada pada angka 7.213.192 orang dengan total 10.834.875 spesimen. Itu artinya hanya 2,67 dari 270,2 juta penduduk Indonesia yang diperiksa.

Padahal bila mengikuti standar WHO, genap setahun pandemi ini seharusnya jumlah kumulatif tes Covid-19 berada di 12.960.000 orang yang diperiksa atau sekitar 4,8 persen penduduk, itu pun dikatakan ambang batas alias alokasi pemeriksaan terkecil.

"Kalau kita ingin menepuk dada tanpa malu dengan menyebut diri sebagai juara dunia dalam penanganan covid-19 dengan jumlah kasus terendah itu sangat lah mudah. Jangan melakukan testing sama sekali. Kasus akan nol," kata dia.

Namun, masalah penanganan Covid-19 di Indonesia ini menurutnya tak hanya terletak di strategi 3T. Windhu menyebut penguatan penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) juga sangat kurang impelementasinya di tengah masyarakat.

Ia pun mengatakan kondisi itu terjadi karena tiga hal yaitu: komunikasi publik seperti edukasi yang kurang menyeluruh, keteladanan pejabat yang tidak merefleksikan kepatuhan 3M, dan penegakan hukum yang masih suka tebang pilih.

"Lihat saja tokoh masyarakat tingkat desa hingga nasional sama saja, tidak ada keteladanan. Justru memicu kerumunan, ketidakpatuhan, dan law enforcement yang lemah. Ketika orang tidak disukai disanksi dan sebaliknya, sanksi juga tidak tegas hanya menyanyi dan lain-lain itu buat apa?" pungkas Windhu.

Komunikasi Risiko Penuh Glorifikasi

Warga melintasi mural terkait pandemi virus Corona di kawasan Rawa Pasung, Bekasi, 1 September 2020. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menilai salah satu akar muasal kegagapan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi terletak pada komunikasi risiko.

Pemerintah, kata Masdalina, hanya senantiasa menggaungkan komunikasi publik yang menina bobokan masyarakat tanpa memberi tahu potensi ancaman yang sebenarnya tentang risiko tinggi penularan Covid-19 ini.

"Jadi komunikasi pemerintah itu selama ini kepada komunikasi publik bukan risiko. Selama ini seperti mengajak masyarakat itu untuk merasa bahwa everything is gonna be okay, tidak ada upaya membuat masyarakat menjadi aware," kata Masdalina kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/3).

Masdalina pun mencontohkan kesalahan pemerintah dalam komunikasi risiko sedari awal. Pada awal 2020 silam, beberapa negara telah mengumumkan kasus virus corona pertama di negara mereka masing-masing. Pandemi ini sendiri diketahui sejumlah ini berawal dari Wuhan, China yang terdeteksi pada akhir 2019 silam, sebelum menyerang global.

Namun para pejabat pemerintah Indonesia, kata Masdalina, malah kerap melemparkan guyonan dan pernyataan menggampangkan sehingga masyarakat kala itu tidak cukup khawatir dalam menyambut serangan virus corona di Nusantara.

Ia pun mencontohkan beberapa pemimpin negara lain yang hanya perlu membuat konferensi pers selama 3-4 menit hanya untuk memberikan pengakuan bahwa virus corona hingga strain baru covid-19 telah ditemukan

Pemerintah negara lain menurutnya hanya memberikan informasi singkat dan mengajak masyarakat untuk waspada dan ikut berpartisipasi dalam mengurangi laju penularan virus corona.

"Kadang-kadang mereka [pemerintah] mengatakan bahwa informasi tidak boleh menimbulkan kepanikan pada masyarakat, itu salah. Gara-gara itu masyarakat kita teralu santai dan ada yang tidak percaya eksistensi covid-19," ujar Masdalina.

Tak hanya itu, Anggota Bidang Tracking Satgas Penanganan Covid-19 ini pun meminta agar pemerintah tidak perlu mengglorifikasi sebuah kebijakan seperti halnya vaksin. Target-target yang ingin dicapai dalam jangkauan bulan menurutnya tak perlu disampaikan daripada memberikan janji palsu terhadap masyarakat.

Masdalina juga meminta agar pemerintah Indonesia tak usah membanggakan diri perihal vaksinasi dibandingkan negara tetangga lain. Sebab menruutnya negara yang dimaksud tersebut dinilai sudah berhasil mengendalikan pandemi sehingga vaksin tak lagi menjadi prioritas.

"Jadi seremoni dan glorifikasi, kemudian pemberian harapan palsu itu saya katakan hentikan," pungkasnya.