Menkes Lapor Jokowi, Ratusan Lembaga Punya Basis Data Sendiri

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa ada ratusan lembaga di Indonesia, termasuk instansi negara, yang punya basis data sendiri-sendiri akan tetapi memiliki kemiripan.

Budi menemukan itu saat mempersiapkan data vaksinasi Covid-19. Dia mengungkapkan, setiap lembaga berusaha membuat basis data sendiri-sendiri. Namun data yang mereka miliki justru punya banyak kesamaan.

"Ada mungkin di 100 lebih kementerian/ lembaga. Saya suka bercanda ke Bapak Presiden, 'Bapak Presiden, kalau saya jadi Dirut Bank dulu, itu enggak boleh setiap manajer pengen punya database sendiri'," kata Budi dalam acara Penyerahan Akses Data Pemilih untuk Program Vaksinasi Nasional yang digelar daring, Selasa (2/3).

Padahal mestinya, saran Budi, setiap instansi punya spesialisasi data masing-masing. Karena itu dia pun merekomendasikan agar Jokowi melarang kementerian/lembaga menduplikasi data kementerian lain.

Ia mencontohkan, Kemenkes berwenang mengelola data riwayat kesehatan warga, maka ketika kementeriannya itu butuh data domisili ataupun status apakah masih hidup, mereka akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian ia menyebut, data Kementerian Keuangan berfokus pada perekonomian warga. Jika Kemenkeu butuh data untuk jaminan sosial dan kesehatan, mereka bisa mengakses data milik Kemenkes atau BPJS Kesehatan.

"Jangan semua kementerian/lembaga punya database sendiri. Nanti Bapak pusing karena Bapak akan punya berapa ratus database yang isinya nama, alamat, tanggal lahir," ucap Budi.

Budi mengakui salah satu penyebab duplikasi data tersebut di antaranya adalah ego sektoral. Setiap lembaga ingin punya data sendiri. Selain itu, setiap lembaga merasa database milik mereka paling akurat.

"Sebabnya, kita harapkan teman-teman di Kemenkes tidak usah menyentuh data yang bukan topiknya kita. Tinggal ngecek institusi lain yang punya, tapi dipastikan beberapa institusi supaya bisa dapat data yang terkini," ujar Budi.

Sebelumnya, Budi juga pernah mengungkap dan mengakui data milik Kemenkes, berantakan. Hal itu ia temukan ketika merancang jadwal vaksinasi Covid-19.

Mantan Direktur Bank Mandiri itu akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan data Kemenkes. Pemerintah melakukan vaksinasi berdasarkan data kependudukan dan data pemilih KPU yang paling mutakhir.

Infografis Daftar Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Tahap Dua. (CNN Indonesia/Fajrian)