LSM: 15 Titik Panas Riau Ada di Lahan Konsesi HTI dan HGU

CNN Indonesia | Jumat, 05/03/2021 17:36 WIB
Sebanyak sembilan titik panas di Riau disebut terdeteksi di lahan konsesi HTI dan enam lainnya terdapat di lahan HGU. Ilustrasi titik panas di lahan gambut. (Foto: ANTARA FOTO/BBKSDA Riau)
Jakarta, CNN Indonesia --

Yayasan Madani Berkelanjutan menyebut titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau terdeteksi di kawasan gambut dan lahan konsesi korporasi.

Temuan itu didapat dari pantauan yang dilakukan oleh Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari).

"Ditemukan titik panas di enam kabupaten/kota di Riau. Kemudian juga hotspot lumayan banyak di lahan gambut. Bahkan ada beberapa di konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) dan HGU (Hak Guna Usaha)," kata Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (5/3).


Jikalahari mendapati ada 23 titik panas, dengan tingkat kepercayaan beragam, yang tersebar di enam kabupaten di Riau. Rinciannya sebanyak 12 titik panas di Kepulauan Meranti, tujuh di Siak, enam di Bengkalis, tiga di Inhil, dua di Pelalawan, dan satu di Rohil.

Dari jumlah tersebut, delapan titik panas diantaranya berada pada lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter, enam pada gambut 2-4 meter, 11 pada gambut 1-2 meter dan enam pada gambut mineral.

Kemudian sembilan titik panas terdeteksi di konsesi pada kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), enam di konsesi HGU, dan sembilan di kawasan lainnya.

Teguh mengatakan penemuan karhutla sejauh ini masih serupa dengan tren karhutla sejak tahun 2019, dimana Yayasan Madani Berkelanjutan mendapati 44 persen kebakaran terjadi di lahan gambut dan 1 juta hektare lahan terbakar berada di kawasan berizin.

Ia menjelaskan karhutla seperti ini akan terus berulang jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama lembaga terkait tidak mendorong upaya pencegahan dalam penanganan karhutla.

Menurut Teguh, degradasi dan deforestasi serta rusaknya ekosistem gambut jadi beberapa faktor utama penyebab karhutla. Ia mengatakan kondisi ini perlu jadi perhatian pemerintah jika ingin meminimalisir karhutla berulang.

"Kita lihat perubahan cuaca sedikit saja (dari penghujan ke kemarau) memicu kebakaran. Makanya bagi kami hari ini nggak bisa pemerintah hanya berkutat pada praktek pemadaman. Tapi juga pencegahan, salah satunya lewat restorasi gambut dan menghentikan laju degradasi dan deforestasi," tambah dia.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta seluruh kepala daerah dan para menteri terkait tidak ragu untuk memberi sanksi administrasi kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.

"Jangan ragu penegakan hukum itu. [Sanksi] adminsitrasi, gubernur, menteri, dirjen, jatuhkan kalau dia (pelaku) sudah berpotensi menimbulkan kebakaran," kata Mahfud saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 yang digelar BNPB di Jakarta dan disiarkan secara daring, Jumat (5/3).

Misalnya, berupa pencabutan izin maupun penutupan operasi perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan.

"Endak terima dia [dengan sanksi administrasi], biar ke pengadilan. 'Anda melakukan ini, kami bekukan dulu izinnya, kami tutup dulu usahanya sampai ini, clear, gitu," kata Mahfud.

Menurutnya, sistem pemberian sanksi ini juga telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

"Itu lah arahan Presiden itu melakukan pencegahan, pemadaman, lalu hukum. Jangan lupa hukum ditegakkan. Jangan bilang hutan dibakar itu endak apa-apa kok," kata Mahfud.

Infografis Beda Modifikasi Hujan Pencgah banjir dan KarhutlaInfografis Beda Modifikasi Hujan Pencegah banjir dan Karhutla. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

Sebelumnya, KLHK menargetkan restorasi terhadap 1,2 juta hektare kawasan gambut hingga 2024 mendatang. Rencananya, setiap tahun kawasan gambut yang akan direstorasi mencapai 300 ribu hektare.

Selain itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK melaporkan luas deforestasi netto (di dalam maupun luar kawasan hutan) tahun 2019-2020 mencapai 115,45 ribu hektare. Angka ini diklaim turun 75,03 persen dari tahun 2018-2019 dengan luas 462,46 ribu hektare.

Sementara angka deforestasi bruto tahun 2019-2020 mencapai 119,1 hektare, turun dari tahun 2018-2019 dengan 465,5 ribu hektare. Namun begitu tak banyak peningkatan pada angka reforestasi tahun ini, yakni hanya naik 600 ribu hektare dibanding tahun 2018-2019.

(fey/tst/arh)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK