Pernyataan Lengkap AHY Jawab KLB Demokrat hingga Moeldoko

Sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya konstitusi masing-masing, AD/ART masing-masing, Partai Demokrat juga sama, punya AD/ART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumut hari ini adalah ilegal. Setidaknya, untuk bisa diselenggarakan KLB berdasarkan AD/ART Demokrat, adalah disetujui, didukung, dihadiri 2/3 jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Kedua-duanya adalah angka minimal, bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB berdasarkan AD/ART kami. Dan ada lagi tambahannya, harus sepersetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai.

Tiga klausul tersebut tidak dipenuhi, sama sekali tidak dipenuhi para peserta KLB ilegal tersebut. Harusnya 2/3, faktanya seluruh ketua DPD Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka ada di daerah masing-masing.

Faktanya, para ketua DPC Demokrat juga tidak ikut KLB. Mereka setia, solid pada partai dan juga kepemimpinan yang sah. Mereka ada di daerah masing-masing pula.

Kalaupun ada yang mengatasnamakan ketua DPD dan DPC, mengatasnamakan pemilik suara sah, tentu berita bohong. Tentu saya harus jelaskan di sini supaya tidak simpang siur dan pembohongan publik yang kemudian dieksploitasi seolah-olah benar adanya. Kami punya hak, kami punya kewajiban secara politik, secara moral menjelaskan langsung ke masyarakat Indonesia.

Bapak ibu yang saya banggakan, sekali lagi saya katakan bahwa para peserta KLB ilegal di Deli Serdang, Sumut tadi bukan pemilik suara yang sah. Mereka kebanyakan mantan kader yang sudah dipecat, diberhentikan secara tidak hormat. Saya tidak perlu jelaskan satu per satu, yang tentu itu jadi bagian kedualatan partai kami. Dan kemudian ada juga sejumlah mantan kader atau kader yang sudah tidak aktif lagi, bahkan pindah partai tiba-tiba kembali pakai jaket Demokrat, jaket biru Partai Demokrat, seolah-olah mereka kader aktif, seolah-oleg mereka kader yang memiliki hak suara sah. Bukan. Saya bisa pastikan itu.

Ada memang sejumlah ketua DPC terpapar gerakan pengambilalihan kepemipinan Partai Demokrat yang sah ini, ada 34 berdasarkan laporan dari lapangan dan berbagai sumber. Mereka juga sudah di-Plt. sebelum KLB dimulai.

Jadi sekali lagi tidak ada pemilik hak suara sah yang hadir di KLB tersebut. Saya sendiri tentu sekjen mengelola langsung, telah memegang surat pernyataan kesetiaan dan penolakan KLB dari para ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia. Paling tidak sampai tadi pagi 93 persen pemilik suara sah berada di tempat masing-masing. Artinya, mereka tidak melakukan penerbangan atau perjalanan ke Sumatera Utara.

Fakta di lapangan, sekali lagi hanya 7 persen dan itu pun sudah kita ganti, sudah di PLt. Kami bisa buktikan dokumen-dokumennya.

Nah yang saya sayangkan banyak dari mereka yang tadi kita saksikan melalui sejumlah media hadir atas dasar paksaan, ancaman, dan juga imbalan berupa uang posisi dan kedudukan. Ini yang saya nilai sangat merusak demokrasi di negeri kita. Bukan hanya kedaulatan dan kehormatan eksistensi demokrat di sini, tapi juga nasib masa depan demokrasi negeri kita. Apa jadinya kalau ada aktor-aktor tertentu yang merasa memiliki kekuatan politik, kekuatan uang, lalu bisa berbuat semau-maunya, wewenang mengambil-alih parpol sah dan berdaulat dengan cara cara yang tidak legal tadi. Hancurlah demokrasi kita.

Artinya kami bukan hanya menyuarakan hak Partai Demokrat, tapi perjuangan kami tetap menjaga demokrasi hidup dengan baik di negeri kita. Ini tekad dan komitmen kami seluruh kader Partai Demokrat.

Saya juga ingin mengangkat fakta bahwa tadi ada orang-orang yang telah berada di tempat lain, di partai lain, kemudian bukan anggota Demokrat yang tidak punya KTA, terus langsung diakui jadi anggota, bahkan kemudian bisa mencalonkan diri atau diminta ketua umum.

Tentu ini melecehkan administrasi aturan dan segala prinsip yang diyakini dan digunakan untuk Demokrat selama ini demi ambisi pribadi, demi kepuasan politik semata, demi agenda yang kita tidak tahu sampai sejauh mana ia lakukan.

Saya ingin sampaikan bapak ibu sekalian semoga fakta tadi tidak dibelok-belokkan. KLB ini dagelan. Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya, tapi sudah terjadi, dan kami yakinkan bahwa itu semua akan kami hadapi dan kami lawan karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat.

Jangan cederai akal sehat. Jangan injak-injak etika, moral dalam politik yang berkeadaban.

Hal kedua, mengingat para pemimpin di tingkat DPD dan DPC kami solid, maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa atas nama DPD, DPC, saya pastikan surat kuasa itu palsu dan melanggar hukum. Tindakan itu jelas ilegal dan tentu akan kita lakukan langkah-langkah hukum terhadap itu.