Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif menilai vaksinasi Covid-19 terhadap keluarga anggota Dewan tak perlu dipermasalahkan sebab hal serupa juga dilakukan terhadap anggota DPR RI.
"Kan gini, orang kalau lihat kan di DPR begitu, ada keluarga. Masa kita kagak, kira-kira begitu," ujar Syarif kepada wartawan di kompleks Balai Kota, Jumat (12/3).
Syarif mengakui bahwa vaksinasi Covid-19 kepada anggota Dewan dan keluarga memang atas permintaan anggota sendiri. Total terdapat sekitar 300 dosis yang dibutuhkan untuk vaksinasi tersebut dengan asumsi 106 anggota, istri dan dua anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, kata Syarif, tak semua anggota Dewan bisa divaksin. Sebanyak 22 anggota DPRD DKI Jakarta tidak bisa divaksin karena merupakan penyintas Covid-19 dan memiliki komorbid.
"Gini lo, kenapa perlu (anggota DPRD divaksin), karena tidak semua anggota Dewan bisa divaksin. Catatan saya ada 22 orang, penyintas dan komorbid," ujar dia.
Proses vaksinasi Covid-19 bagi anggota DPRD DKI dimulai sejak 2 Februari 2021. Selain diberikan kepada anggota, vaksinasi juga disuntikkan kepada PNS, karyawan, dan petugas lain di lingkungan DPRD DKI.
Pemerintah Provinsi DKI menargetkan 7,9 juta warga Jakarta akan mendapatkan vaksin Covid-19. Itu adalah jumlah keseluruhan warga ibu kota pada rentang usia 18 hingga 59 tahun, sebagai salah satu syarat penerima vaksin.
Dari jumlah itu, sebanyak 130.000 merupakan tenaga kesehatan, 500.000 merupakan pemberi layanan publik, lalu 3 juta kelompok rentan secara geospasial maupun ekonomi, dan 2 juta kelompok pengusaha. Selain itu ada pula kelompok lansia yang jumlahnya berkisar 980.000 orang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah menolak permintaan anggota DPRD DKI agar keluarga mereka juga menerima vaksinasi Covid-19 pada waktu yang sama. Menurutnya, keluarga anggota Dewan bukan kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19.
"Ya, tentu kita harus prioritaskan tenaga kesehatan, teman-teman wartawan, profesi yang banyak berinteraksi dengan masyarakat, pedagang pasar, bukan keluarga kita," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/3).
(thr/pmg)