Lampu Hijau Mudik dan Pelajaran dari Keledai

Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman juga menilai pemerintah serba tidak konsisten dalam menangani wabah global di Indonesia. Ia juga melihat, wajah pemerintah yang lebih menitikberatkan penanganan pandemi melalui sektor ekonomi mulai terlihat pada tahun ini. 

Selain relaksasi mudik yang akan membantu perputaran uang dan penambahan produk domestik regional bruto (PDRB) yang signifikan, Dicky menyebut sasaran vaksinasi tahap dua yang menyasar pelaku dunia pariwisata pun menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin segera membuka keran ekonomi secara perlahan. 

"Sejak awal memang sering tidak konsisten. Saya kemarin sempat oke dengar Pak Menteri akan tingkatkan tracing 1:30, testing, meski belum kelihatan. Nah, ini lalu tiba-tiba pemerintah akan membuka akses mudik yang berisiko menimbulkan lonjakan kasus, jadi maunya bagaimana?," kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/3). 

Dicky lantas menilai, sudah sepatutnya pemerintah tetap mengkaji aspek-aspek epidemiologis dalam menentukan kebijakan. Relaksasi mudik pada tahun ini pun menurutnya akan membawa dampak lonjakan kasus yang tidak main-main, utamanya di tengah temuan mutasi virus SARS-CoV-2 di beberapa negara, yang juga telah teridentifikasi di Indonesia. 

Dicky pun menyoroti frasa pemerintah yang tak lantang mengatakan perizinan mudik atau larangan mudik, alih-alih tak bisa melarang. Ia juga meminta pemerintah seharusnya tegas melarang agar tak timbul perkiraan covid-19 sudah aman di pikiran masyarakat. 

"Jadi harus ada larangan mudik ya, karena agar masyarakat tahu bahwa ini situasi belum normal. Bahwa ternyata masyarakat tetap ada yang mudik, ya itu diperkuat lagi jaring pengamanannya," kata Dicky. 

"Pemerintah dalam narasinya juga seolah tidak mau disalahkan, dan tidak mau terlihat pro sekali ke ekonomi," imbuhnya. 

Dicky pun yakin bahwa lampu hijau mudik akan menimbulkan peningkatan kasus covid-19 di Indonesia. Meskipun misalnya laporan harian pemerintah tak menunjukkan peningkatan kasus, namun ia yakin penularan dan pertambahan kasus akan masif terjadi, seolah menjadi fenomena gunung es. Sebab, mobilitas warga diketahui sebagai salah satu cara ampuh bagi virus untuk menyebar. 

Ia juga menambahkan, meski kasus dilaporkan tak melonjak, namun masyarakat pada akhirnya akan menjumpai kabar kematian tersiar di wilayahnya masing-masing.

"Secara sains sudah tidak bisa dibantah lagi kasus akan memburuk. Hanya saja konteks Indonesia, hal itu belum tentu terlihat akibat testing dan tracing rendah. Yang jelas angka kesakitan dan kematian akan tiba-tiba naik," jelas Dicky. 

Namun demikian, apabila pemerintah tetap ngotot untuk tak melarang mudik, maka Dicky meminta pengawasan di lapangan harus semaksimal mungkin. Ia memberi contoh, misalnya seorang warga A, akan mudik, maka A harus melaporkan keberangkatannya ke fasilitas kesehatan terdekat.

Begitu pula saat A sampai di kampung halaman, maka ia wajib melaporkan kedatangannya sekaligus kondisinya kepada petugas fasilitas pelayanan terdekat. Upaya itu perlu dilakukan, sehingga pemantauan warga benar-benar terjadi di lapangan. 

Selain itu, Dicky mewanti-wanti agar pemerintah tidak memberikan kebijakan pemotongan harga alias diskon transportasi publik semasa tidak ada larangan mudik. Hal itu menurutnya sama saja akan membuat warga semakin antusias untuk pulang ke kampung halamannya saat lebaran nanti. 

"Jangan sampai ada diskon kereta, pesawat, karena artinya sama saja, malah seakan mendorong masyarakat untuk mudik," katanya.