Kisruh Vaksin Nusantara dan Sederet Gaduh DPR saat Pandemi

3. Foto pakai APD saat nakes kesulitan

Anggota dewan juga dihujani kritik saat kunjungan kerja menggunakan alat pelindung diri (APD). Padahal, saat itu banyak tenaga kesehatan memakai kantong plastik sampah dan jas hujan sebagai APD saat merawat pasien Covid-19.

Kegiatan kontroversial itu dilakukan oleh Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, April 2020. Mereka mengenakan APD lengkap berwarna putih saat meninjau penanganan pandemi di sejumlah lokasi.

Deputi Hubungan Antar Lembaga Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Melki Laka Lena menyebut pihaknya menggunakan APD untuk berkunjung ke rumah sakit. Dia mengklaim tindakan itu sesuai protokol WHO.

"Dipakai juga bisa dicuci untuk digunakan lagi untuk kunjungan ke rumah sakit berikut," tulis Melki dalam pesan singkat, 17 April 2020.

4. Jamu obat covid

Satgas Lawan Covid-19 DPR RI juga membuat kontroversi saat membagikan jamu Herbavid-19, April 2020. Mereka membagikan jamu itu bersama APD dan masker ke sejumlah rumah sakit.

Jamu itu diklaim bisa menyembuhkan orang dari Covid-19. Ketua Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad disebut sembuh dari Covid-19 berkat meminum jamu itu.

Masalah muncul saat sejumlah pihak melayangkan protes, termasuk Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Indonesia. GP Jamu menyebut jamu itu impor dari China.

Izin edar jamu itu juga dipermasalahkan. Saat awal pembagian oleh DPR, jamu itu tak mengantongi izin dari BPOM. Namun, izin BPOM keluar secara cepat di akhir April 2020.

5. Vaksinasi keluarga DPR

DPR juga sempat menyulut amarah publik dengan menyelenggarakan vaksinasi Covid-19, Februari 2021. Padahal, pemerintah mengumumkan vaksinasi saat itu baru ditujukan bagi tenaga kesehatan.

Vaksinasi tak hanya diterima Anggota DPR RI. Suntikan vaksin juga diberikan kepada staf dan keluarga kandung para anggota dewan.

Informasi itu pertama kali mencuat ke publik lewat unggahan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di Instagram.

"Hari ini dapat giliran mendapatkan vaksinasi tahap I. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan tidak ada gejala apa pun," tulis Karding di akun Instagram @abdulkadirkarding.

Vaksinasi dilakukan Jumat (26/2) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Namun, vaksinasi digelar tertutup. Petugas melarang wartawan meliput kegiatan itu.

6. Itikad dewan yang terhormat

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mempertanyakan itikad baik para anggota dewan dalam membantu penuntasan pandemi Covid-19.

Lucius berkata DPR RI dianugerahi kekuatan besar untuk membantu bangsa melewati masa sulit ini. Namun, kasus Vaksinasi Nusantara dan sederet kontroversi lainnya menunjukkan hal sebaliknya.

"Tindakan yang mereka tempuh selama ini membuat kita ragu mereka sedang membawa bangsa ini bersama-sama keluar dari pandemi," kata Lucius saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (16/4).

Lucius berpendapat DPR RI seharusnya menggunakan wewenang untuk merumuskan regulasi terkait pandemi. Menurutnya, banyak rancangan undang-undang di Prolegnas Prioritas 2021 yang berkaitan dengan pandemi.

Selain itu, DPR RI juga bisa menggunakan fungsi kontrol dalam mengawasi kebijakan pemerintah menangani pandemi. Lucius menyebut DPR RI bisa mengkritisi anggaran atau keputusan-keputusan yang diambil pemerintah selama pandemi.

Lucius menyebut DPR RI tak menjalankan hal-hal tersebut. Dia berkata DPR RI justru kekanak-kanakan dengan sibuk mengurusi Vaksin Nusantara dan sejumlah kegiatan kontroversial lainnya.

"Saya ragu, jangan-jangan orang-orang ini sedang berjuang untuk sesuatu yang lain, bukan untuk Vaksin Nusantara itu sendiri," tutur Lucius.