Vaksinasi Lansia Masih Rendah, Koalisi Kritik Vaksin Seleb

Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan mengkritik tindakan pemerintah yang justru mendahulukan vaksinasi Covid-19 kepada selebritas baik selebgram, influencer, artis, dan pelaku seni lainnya yang bukan kelompok rentan. Padahal, sambung mereka dalam pernyataannya, di satu sisi vaksinasi bagi kelompok lansia masih rendah.

Koalisi mencatat, berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Selasa (20/4), secara nasional, baru 10.47 persen lansia di tanah air yang mendapatkan dosis pertama, dan hanya 4.74 persen dari orang sepuh tersebut yang sudah mendapatkan dosis lengkap vaksinasi.

Berdasarkan pengaduan yang diterima koalisi, kelompok lansia masih sulit mengakses Vaksin Covid19. Misalnya lansia di beberapa daerah seperti daerah Depok, kota Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Bandung Barat belum mendapat vaksinasi.

"Ini jelas menunjukkan pengabaian atas hak hidup sehat serta perlindungan kesehatan dan dari ancaman kematian karena Covid-19 bagi kelompok rentan. Sekaligus menunjukkan kekacauan program vaksinasi dan pengendalian pandemi di tanah air," demikian siaran pers koalisi tersebut yang dikutip Kamis (22/4).

Menurut koalisi tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan diskriminasi akses kepada vaksinasi dengan mengutamakan kelompok-kelompok tertentu yang bukan merupakan kelompok rentan.

Atas dasar itu, koalisi mendesak pemerintah pusat RI untuk menghentikan vaksinasi kepada seluruh kelompok nonrentan. Mereka juga meminta pemerintah memastikan seluruh sasaran kelompok rentan mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin sebagai upaya perlindungan infeksi Covid-19.

Koalisi pu  meminta pemerintah memperbaiki pendataan dan distribusi vaksinasi secara terbuka agar tepat sasaran sesuai dengan rekomendasi WHO, dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Selain itu, koalisi meminta pemerintah tidak lengah dan tetap ketat dalam menjalankan pedoman pencegahan penyebaran Covid-19 seperti himbauan 3M, walau saat ini Indonesia sudah menjalankan program vaksinasi.

"Mendesak pemerintah memberikan informasi dan data yang benar dan valid terkait jumlah realisasi vaksinasi, data kematian akibat Covid-19, data dan jumlah insentif tenaga kesehatan dan data-data yang terkait penanganan Covid-19 di Indonesia," tulis Koalisi.

Sebagai informasi, Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan ini terdiri dari Kantor LBH dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lokataru Foundation, LaporCovid-19, Indonesia for Global Justice, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).