Pemerintah Tak Tanggung Jawab Efek Samping Vaksin Nusantara

CNN Indonesia | Senin, 26/04/2021 16:39 WIB
Kemenkes menyatakan efek samping dalam penyuntikan vaksin Nusantara menjadi tanggung jawab RSPAD dan para pasien yang menerimanya. Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyatakan pemerintah tak bertanggung jawab apabila muncul efek samping vaksin Nusantara. Ilustrasi (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyatakan pemerintah tak bertanggung jawab apabila muncul Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada penelitian vaksin Nusantara atau yang kini disebut sel dendritik.

Nadia menyebut efek samping dalam penelitian vaksin yang digagas mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto itu sepenuhnya ditanggung Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto dan juga para relawan.

"Efek samping dan kemungkinan itu, artinya pada saat orang menerima pelayanan itu, berarti paham betul terkait konsekuensinya. Kalau kemudian terjadi sesuatu lain hal, tentunya berbeda dengan KIPI yang kita lakukan, karena itu program vaksinasi nasional," kata Nadia kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/4).


"Jadi itu akan terjadi konsekuensi antara pemberi layanan dan penerima layanan," ujarnya menambahkan.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes itu menyebut penelitian vaksin Nusantara saat ini telah disepakati bersama menjadi pelayanan oleh fasilitas kesehatan.

Kesepakatan itu tertuang dalam MoU antara Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan TNI AD.

Nadia menyebut penelitian sel dendritik berbasis pelayanan ini sangat mungkin terjadi dalam dunia kesehatan. Menurutnya, pelayanan itu seperti prosesi operasi atau pemberian obat kepada pasien dengan persetujuan antara kedua belah pihak.

"Seperti kalau kita mau operasi ya, kita mendapat penjelasan tentang tindakan-tindakan. Dan kita akan menandatangani informed consent, artinya bahwa kita sudah mendapat kejelasan dan kita sudah memilih," ujarnya,

Lebih lanjut, Nadia mengatakan BPOM serta Pusat Kesehatan TNI AD tetap ikut memantau pelaksanaan penelitian sel dendritik.

Menurutnya, Komite Etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga ikut andil untuk menentukan apakah penelitian sel dendritik ini dapat digunakan secara massal untuk penanganan pasien Covid-19 di Indonesia.

"IDI punya komite etik yang nanti akan melihat, apakah dalam prosedur-prosedur penelitian tersebut ada hal-hal yang tidak pas, atau tidak sesuai dengan tindakan-tindakan keprofesian," katanya.

Sebanyak 11 anggota DPR telah menjalani suntik vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/4) lalu. Mereka menjalani vaksinasi setelah sebelumnya mereka melakukan pengambilan sampel darah pada pekan lalu.

Selain anggota dewan, mantan menteri kesehatan Siti Fadilah Supari juga menjalani hal serupa sehari setelahnya atau pada Jumat (23/4). Siti mengaku disuntik langsung oleh Terawan sang penggagas vaksin tersebut.

Sejumlah tokoh juga telah diambil sampel darah untuk kepentingan pemberian vaksin Nusantara. Mereka antara lain, Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, hingga pasangan selebritas Anang Hermansyah dan Ashanty.

(khr/fra)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK