Tumpang Tindih Regulasi: Mudik Dilarang, WNA Bebas Masuk RI

Terpisah, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai larangan mudik pemerintah menurutnya merupakan keputusan tepat. Namun ia juga mewanti-wanti larangan mudik kali ini lebih sulit daripada tahun lalu.

Darmaningtyas mengakui tingkat kesadaran masyarakat akan covid-19 semakin turun, alias warga sudah mulai jengah dan pasrah. Pandemi sudah berlangsung 15 bulan.

Darmaningtyas juga menyoroti implementasi larangan mudik tahun ini. Justru, kata dia pembatasan transportasi saat ini malah akan berbahaya di saat para pemudik yang berupaya mengakali pemerintah cenderung tidak menerapkan protokol kesehatan covid-19.

Darmaningtyas lantas menyebut temuan warga nekat curi start mudik alias warga kucing-kucingan dengan pemerintah, seharusnya merupakan hal yang tak perlu terjadi. Sebab, ia juga menyadari mencegah warga mudik selain periode pelarangan merupakan perkara yang hampir musykil.

"Ada jalan tengah, yaitu mudik dengan menggunakan angkutan umum, dari pada orang kucing-kucingan dan protokol tidak dipatuhi. Tapi konsekuensinya tarif bisa dua kali lipat, sehingga masyarakat akan memilih sendiri, muncul kebimbangan," kata Darmaningtyas kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/5).

Namun karena tak ada kebijakan serupa itu, Darmaningtyas lantas mewanti-wanti kepada aparat keamanan dan pemerintah untuk memperketat penyekatan akses di pintu masuk mudik secara serius alias tak hanya tong kosong belaka. Langkah itu menurutnya harus digenjot guna meminimalisir pemudik yang 'nakal'.

Meski begitu, Darmaningtyas harap-harap cemas, peningkatan kasus covid-19 akan tetap terjadi di tanah air. Sebab, berdasarkan pengalaman kasus lebaran tahun lalu, terjadi penambahan jumlah kasus positif covid-19 baik secara harian maupun kumulatif mingguan melonjak hingga 93 persen sejak libur Idul fitri 22-25 Mei 2020.

"Memang agak susah ketika masyarakat mengambil langkah mudik sebelum pelarangan, jujur saja pemerintah susah melarang. Jadi risikonya ada di masyarakat sendiri, tapi paling tidak dengan adanya larangan mudik, itu tidak akan terjadi penumpukan orang dalam waktu yang sama," ungkapnya.

Sementara perihal larangan mudik di tengah pemerintah yang tetap membuka pintu masuk WNA dan membiarkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) masuk ke Indonesia, Darmaningtyas mengakui bahwa pemerintah memang kurang tegas.

Namun begitu, ia menyadari bahwa Indonesia memiliki 267 juta penduduk dengan berbagai latar kebudayaan dan mata pencahariaan. Susah menurutnya melakukan pembatasan ketat sebab pemerintah masih belum mampu memfasilitasi kebutuhan hidup mereka selama di kota perantauan.

"Pemerintah ingin masyarakat tidak mudik, tapi juga akhirnya memaklumi pilihan-pilihan masyarakat sesuai kondisi ekonomi. Karena misalnya orang di-PHK menjelang lebaran dan tetap bertahan di kota, pemerintah bisa menjamin tidak?," pungkasnya.