Tumpang Tindih Regulasi: Mudik Dilarang, WNA Bebas Masuk RI

Pemerintah melarang segala jenis mudik baik lokal maupun mudik antarprovinsi sepanjang 6-17 Mei. Polri turun tangan menyekat pemudik selama masa larangan mudik berlangsung. 381 posko penyekatan didirikan, ratusan ribu personel siaga.

Pengetatan masih dilawan dengan nekat curi start mudik banyak warga. Kementerian Perhubungan mengakui ada prediksi 7 persen atau 18 juta warga akan tetap pulang kampung. Ribuan santri juga sudah lebih dulu pulang, menyusul kemudian belasan ribu TKI kembali ke tanah air.

Paling anyar, kemarin dilaporkan sebanyak 85 warga dari China dengan bebas masuk Indonesia dengan menggunakan pesawat sewaan.

Laporan sebelumnya juga menyebut 454 WN India masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Padahal India saat ini tengah menjadi sorotan global akibat 'Tsunami Covid-19' dan juga mutasi varian B1617. 200 ribu orang lebih meninggal di sana.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai ada ketidakberaturan antara kebijakan dengan fakta di lapangan. Cenderung kontraproduktif. Hermawan menilai warga sudah jenuh dengan kondisi covid-19 dengan segala aturan timpang tindihnya.

Hermawan menyebut pemerintah tak sekali dua kali mengeluarkan kebijakan yang tidak selaras antar kementerian dan lembaga.

"Pemerintah di satu sisi menetapkan mudik dilarang, tapi di sisi lain instrumen pemerintah lain tidak sejalan dalam kebijakan, dan itu banyak sekali. Ada WNA masuk namun mobilitas dalam negeri jelas dilarang. Jadi sama saja akan ada peningkatan kasus, berpotensi besar," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (6/5).

"Sekarang kemungkinan yang sudah mudik di luaran sana, banyak," imbuhnya.

Hermawan mengatakan, masyarakat akan mudah tersulut amarah dan kecewa dengan pelarangan. Oleh sebab itu, banyak kini masyarakat yang nekat untuk kucing-kucingan mudik. Mereka bisa jadi telah menilai pemerintah tidak menemukan solusi apik dari pemerintah.

Hermawan lantas meminta pemerintah untuk segera menutup pintu masuk tak hanya WN India, namun WNA lainnya. Ia menyebut kebijakan itu penting lantaran saat ini Indonesia sudah mengantongi tujuh varian corona yang berhasil teridentifikasi, yakni varian D614G, B117, N439K, E484K, B1525, B1617, dan B1351.

"Seharusnya kedatangan WNA tetap tidak bisa ditoleransi. Karena kita sama halnya saat ke negara lain kita juga dibatasi," kata dia.

Inkonsistensi kebijakan pemerintah menurutnya juga terjadi kala Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mengajak masyarakat mengunjungi destinasi wisata lokal selama libur Hari Raya Idulfitri 1442 hijriah pada Mei mendatang.

Tak cukup itu, narasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah juga menjadi sorotan tahun ini. Gubernur NTB Zulkieflimansyah memperbolehkan warga mudik antardaerah di NTB. Ia menuangkan izin mudik dalam surat Surat Edaran (SE) Nomor 550/05/KUM/Tahun 2021.

Sementara sudah sewajarnya, mudik yang menimbulkan mobilisasi warga secara epidemiologis merupakan upaya yang harus diantisipasi. Mengingat transmisi virus corona dimulai dari penyebaran antar manusia melalui tingkat pergerakannya.

"Padahal tentu kita tidak menginginkan pandemi terjadi di atas pandemi, artinya varian baru menyerang di kala varian lama belum terkendali," jelas Hermawan.

bersambung ke halaman berikutnya: Tak perlu kucing-kucingan

Mestinya tak perlu kucing-kucingan

Ilustrasi penyekatan mudik. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Terpisah, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai larangan mudik pemerintah menurutnya merupakan keputusan tepat. Namun ia juga mewanti-wanti larangan mudik kali ini lebih sulit daripada tahun lalu.

Darmaningtyas mengakui tingkat kesadaran masyarakat akan covid-19 semakin turun, alias warga sudah mulai jengah dan pasrah. Pandemi sudah berlangsung 15 bulan.

Darmaningtyas juga menyoroti implementasi larangan mudik tahun ini. Justru, kata dia pembatasan transportasi saat ini malah akan berbahaya di saat para pemudik yang berupaya mengakali pemerintah cenderung tidak menerapkan protokol kesehatan covid-19.

Darmaningtyas lantas menyebut temuan warga nekat curi start mudik alias warga kucing-kucingan dengan pemerintah, seharusnya merupakan hal yang tak perlu terjadi. Sebab, ia juga menyadari mencegah warga mudik selain periode pelarangan merupakan perkara yang hampir musykil.

"Ada jalan tengah, yaitu mudik dengan menggunakan angkutan umum, dari pada orang kucing-kucingan dan protokol tidak dipatuhi. Tapi konsekuensinya tarif bisa dua kali lipat, sehingga masyarakat akan memilih sendiri, muncul kebimbangan," kata Darmaningtyas kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/5).

Namun karena tak ada kebijakan serupa itu, Darmaningtyas lantas mewanti-wanti kepada aparat keamanan dan pemerintah untuk memperketat penyekatan akses di pintu masuk mudik secara serius alias tak hanya tong kosong belaka. Langkah itu menurutnya harus digenjot guna meminimalisir pemudik yang 'nakal'.

Meski begitu, Darmaningtyas harap-harap cemas, peningkatan kasus covid-19 akan tetap terjadi di tanah air. Sebab, berdasarkan pengalaman kasus lebaran tahun lalu, terjadi penambahan jumlah kasus positif covid-19 baik secara harian maupun kumulatif mingguan melonjak hingga 93 persen sejak libur Idul fitri 22-25 Mei 2020.

"Memang agak susah ketika masyarakat mengambil langkah mudik sebelum pelarangan, jujur saja pemerintah susah melarang. Jadi risikonya ada di masyarakat sendiri, tapi paling tidak dengan adanya larangan mudik, itu tidak akan terjadi penumpukan orang dalam waktu yang sama," ungkapnya.

Sementara perihal larangan mudik di tengah pemerintah yang tetap membuka pintu masuk WNA dan membiarkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) masuk ke Indonesia, Darmaningtyas mengakui bahwa pemerintah memang kurang tegas.

Namun begitu, ia menyadari bahwa Indonesia memiliki 267 juta penduduk dengan berbagai latar kebudayaan dan mata pencahariaan. Susah menurutnya melakukan pembatasan ketat sebab pemerintah masih belum mampu memfasilitasi kebutuhan hidup mereka selama di kota perantauan.

"Pemerintah ingin masyarakat tidak mudik, tapi juga akhirnya memaklumi pilihan-pilihan masyarakat sesuai kondisi ekonomi. Karena misalnya orang di-PHK menjelang lebaran dan tetap bertahan di kota, pemerintah bisa menjamin tidak?," pungkasnya.