Pangdam Minta Perusahaan Tak Lagi Pakai Jasa Debt Collector

Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman meminta perusahaan-perusahaan tak lagi menggunakan jasa debt collector alias penagih utang.

"Saya harapkan kepada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan jasa-jasa debt collector sudah tidak melakukan kembali," kata dia, di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Senin (10/5).

Ia pun meminta perusahaan pemberi kredit untuk memberi toleransi pembayaran pinjaman. Dudung mengingatkan saat ini pemerintah melalui OJK juga sudah resmi memperpanjang restrukturisasi kredit hingga Maret 2022.

Hal ini, kata dia, berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang telah mempersulit perekonomian masyarakat.

"Kepada pihak-pihak perusahaan yang memberikan pinjaman agar toleransi kepada masyarakat yang saat ini sedang kesulitan. Ini pun sudah ditekankan pemerintah, bahwa dari OJK ini sudah resmi memperpanjang restrukturisasi kredit higga Maret 2022," kata Dudung.

Dia pun berjanji akan membantu masyarakat DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya jika ada masyarakat yang mengalami kesulitan atau ancaman dari para preman berkedok debt collector ini.

Dudung bahkan meminta masyarakat menghubungi dia secara langsung jika mengalami kesulitan atau ancaman terkait hal-hal tersebut.

"Silakan catat nomor telepon saya 081223101988. Apapun yang menjadi kesulitan masyarakat, SMS saya, telpon saya. Saya akan perintahkan seluruh anggota TNI di jajaran Jadetabek tentunya kita akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya akan hadir di tengah masyarakat apapun kesulitannya," kata Dudung.

Kasus debt collector ini sendiri mengemuka usai video viral Babinsa TNI yang tengah membantu warga lantaran dikeroyok debt collector yang hendak mengambil mobil mereka lantaran tunggakan cicilan.