Novel Pertanyakan Standar Kelulusan Tes Kebangsaan KPK

CNN Indonesia | Selasa, 11/05/2021 17:08 WIB
Novel menyayangkan karena TWK dianggapnya jadi alat untuk mencapai tujuan tertentu yakni menyingkirkan orang-orang tertentu dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mempertanyakan standar ukuran dalam menentukan lulus atau tidak dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui, ada 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos TWK. Novel satu di antaranya. Nasib mereka masih belum jelas sampai saat ini.

"Berkaitan dengan pernyataan pimpinan KPK yang mengatakan bahwa ada 75 pegawai KPK tidak lulus TWK, tentu kita perlu tahu apa itu TWK dan apa yang menjadi ukuran lulus atau tidak lulusnya?" ujar Novel kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/5).


Dalam menjalani TWK, Novel mengingat sejumlah pertanyaan dan jawaban yang ia berikan. Misal, terkait kebijakan pemerintah.

Secara spesifik beberapa topik dalam ujian tersebut membicarakan seputar kenaikan tarif dasar listrik, UU KPK hasil revisi, hingga penanganan perkara jika diintervensi.

Terkait UU KPK hasil revisi, Novel berpendapat bahwa kebijakan tersebut merugikan dirinya sebagai warga negara. Itu disampaikan Novel karena dalam pelaksanaan tugas di KPK ia mengetahui beberapa fakta terkait dengan permainan/pengaturan yang melibatkan pemodal (orang berkepentingan) dan pejabat tertentu yang bisa meloloskan kebijakan.

Suap, menurut Novel, menjadi cara untuk mewujudkan tujuan dalam pembentukan kebijakan dimaksud.

"Walaupun ketika itu belum ditemukan bukti yang memenuhi standar pembuktian untuk dilakukan penangkapan, tetapi fakta-fakta tersebut cukup untuk menjadi keyakinan sebagai sebuah pengetahuan," ungkap dia.

Novel berujar 75 pegawai yang tak lolos TWK merupakan orang-orang yang kritis. Ia sangat menyayangkan hal ini karena TWK dijadikan alat untuk mencapai tujuan yakni menyingkirkan orang-orang tertentu dari KPK.

"Seharusnya sikap kritis untuk kepentingan negara adalah modal kemajuan negara," ucap Novel.

(ryn/ain)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK