Mabes Polri Akui Personel Polsek Timpang dengan Jumlah Warga

Mabes Polri mengakui jumlah personel kepolisian di tingkat polsek masih timpang jika dibandingkan dengan masyarakat sekitar di wilayah hukumnya.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan situasi tersebut tak hanya terjadi di Polsek Candipuro, Lampung Selatan, yang baru saja dibakar oleh warga sekitar.

"Bukan hanya di Lampung saja tapi hampir semua wilayah, police ratio itu tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan jumlah anggota Polri-nya," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/5).

Ramadhan menyebut belum ada solusi pasti yang dapat menyelesaikan masalah di Korps Bhayangkara tersebut. Namun, pihaknya telah menerapkan pola rayonisasi.

Menurutnya, polsek satu dengan polsek lainnya yang berdekatan akan saling membantu jika terjadi peristiwa serupa.

"Jadi ketika ada kejadian yang cukup menonjol polsek rayon itu bisa mem-back up. Begitupun juga polres. Jadi kalau ada polres A, B, C, D ketika ada insiden atau kejadian menonjol maka Polres Rayon akan mem-backup," ujarnya.

Ramadhan tak menjelaskan secara rinci idealnya jumlah personel di setiap polsek. Berkaca di Jakarta, masing-masing polsek minimal ada 100 personel yang bertugas.

"Itu tergantung tipe dari Polsek. Tentunya tidak sama, ada polsek urban, polsek rural beda ya. Jadi kalau kita bicara Polsek di Jakarta yang jumlahnya di atas 100. Di beberapa daerah ada yang jumlahnya hanya 20 sampai 25 orang," ujarnya.

Polsek Candipuro yang terletak di Lampung Selatan dibakar oleh sejumlah warga pada Selasa (18/5) malam.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan terjadi ketimpangan personel dengan masyarakat yang harus diayomi di wilayah hukum Polsek tersebut.

Pandra menyebut 19 orang anggota Polsek tersebut harus melakukan pengamanan terhadap 12 desa yang tersebar di wilayah Candipuro.

Ketimpangan jumlah personel itu membuat setiap warga di sana merasa tak terayomi dengan maksimal. Belum lagi, terdapat sejumlah operasi pengamanan yang dilakukan dalam rangka penegakan protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan anggota belakangan ini.