Soeharto, Kemiskinan Masa Muda dan Momentum G30S

Suatu ketika, ia melihat pengumuman pembukaan pendaftaran polisi Jepang. Sempat ragu, ia mendaftar dan diterima. Latihan tiga bulan, ia lulus dan menjadi nomor satu. Karena itu pula ia diminta belajar bahasa Jepang.

Mendapat anjuran dari Kepala Polisi, ia mendaftarkan diri pada PETA, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa pendudukannya.

Ia diterima untuk dilatih sebagai Shodanco. Selama latihan di PETA, jiwa patriotisme, kecintaan tanah air nya tumbuh. Menurutnya, semangat nasionalisme prajurit PETA yang lain saat itu juga semakin kuat.

"Maka terjadilah satu dua kali perlawanan terhadap Jepang. Ada yang berani menempeleng Jepang dengan harus menerima akibatnya yang parah. Tetapi tekanan Jepang itu kemudian tidak tertahankan lagi di beberapa tempat," kata Soeharto.

Soeharto bercerita, saat terjadi pemberontakan PETA di Blitar, Jepang berusaha membersihkan korps perwira PETA di pelbagai tempat. Ia sempat mendengar akan turut menjadi orang yang dibersihkan, namun hal itu tak jadi dilakukan lantaran ada beberapa orang Jepang yang menghargainya.

Ia lalu ditugaskan ke Kaki Gunung Wilis, Desa Brebeg, sebelah selatan Madiun. Di tempat ini juga lah, ia pertama kali mendengar kabar bahwa Indonesia merdeka, tepatnya pada 17 Agustus 1945.

Pascaproklamasi kemerdekaan Indonesia itu, Soeharto, seperti prajurit PETA lainnya, dikeluarkan dari PETA. Persenjataan hingga perlengkapan mereka dikembalikan kepada Jepang.

Dari Brebeg, ia pergi ke Yogyakarta. Ia saat itu mengumpulkan mantan teman-temannya di PETA untuk membentuk satu kelompok yang kemudian menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang pembentukannya diumumkan oleh Pemerintah Indonesia.

Ia secara resmi tercatat sebagai anggota Tentara Republik Indonesia pada 5 Oktober 1945.

Pasca-perang kemerdekaan, ia yang memimpin Brigade Garuda Mataram ikut menumpas pemberontakan Andi Azis di Sulawesi, hingga ikut serta dalam serangan umum yang sempat menduduki Kota Yogyakarta selama enam jam, 1 Maret 1949.

Di tengah karier militernya yang melejit, Soeharto sempat dipecat dari posisi Pangdam Diponegoro oleh Jenderal Nasution.

Jusuf Wanandi, salah satu pendiri Center for Strategic and International Studies (CSIS), dalam bukunya 'Menyibak Tabir Orde Baru, Memoar Politik Indonesia 1965-1998 (2014), menyebut pada masa darurat perang 1957-1963, Soeharto bermasalah dengan Mabes AD karena penyelundupan yang dilakukan bersama sejumlah pengusaha Tionghoa, seperti Bob Hasan.

Mabes AD kemudian mencopotnya dari jabatan panglima kodam sebelum dikirim untuk mengikuti Kursus C di sekolah staf dan Komando AD (SSKAD, sekarang Seskoad) di Bandung, pada 1959.

Infografis Pelbagai Istilah 'Daripada' Soeharto Berkuasa. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

Jusuf pun menyebut Soeharto tidak pernah mengambil posisi yang tegas dalam penanganan korupsi.

"Sejak 1967 ia mengutarakan pendapatnya bahwa 5 persen atau 10 persen komisi bagi pejabat yang menangani proyek adalah hal wajar. Ia tidak mempertimbangkan secara cermat kemungkinan para pejabat itu mempunyai konflik kepentingan dan berakibat dianggap salah di mata masyarakat dan elite politik. Sikap ini tidak pernah berubah sepanjang hidupnya," papar Jusuf.

Selepas SSKAD, karier Soeharto kembali lancar. Pada 1 Maret 1963, ia terpilih menjadi Panglima Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat).

Dalam buku Soeharto: Sebuah Biografi Politik (2005) yang ditulis oleh R.E. Elson, disebut penunjukan Soeharto di Kostrad sangat penting bagi kariernya lantaran memberi lahan yang 'lebih subur' ketimbang posisinya di Kodam Diponegoro.

Soeharto disebut mengembangkan kelompok yang terdiri atas teman dekatnya yang satu pikiran dengan tujuan menciptakan satu kursi kekuasaan kuasi-independen.

"Terlepas dari kesulitan ekonomi serius yang dihadapi negara, Kostrad tidak mengalami pengetatan anggaran yang diberlakukan pada formasi angkatan bersenjata umum menyusul suksesnya kampanye Irian Barat," tulis Elson.

Baca halaman berikutnya...