Epidemiolog Dorong Micro Lockdown DKI Diperluas ke Kecamatan

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko menilai penerapan micro lockdown di Jakarta perlu diperluas.

Pernyataan ini disampaikannya seiring meningkatnya kasus Covid-19 di DKI beberapa waktu terakhir. DKI sendiri selama ini menerapkan PPKM Mikro untuk memutus penularan Covid-19.

"Ya bayangkan saja, kalau lockdown di tingkat RT, dalam satu RW ada RT yang tidak di-lockdown. Itu sangat tidak efektif," kata Miko saat dihubungi, Senin (14/6).

Perluasan, kata Miko, juga perlu dilakukan jika penularan terjadi di beberapa RW dalam satu kelurahan. Menurutnya, micro lockdown yang hanya diterapkan di RW-RW yang terpapar juga tidak efektif.

"Kalau penyebarannya kasus Covid itu di semua RW berantakan, menurut saya lockdown atau PPKM di tingkat RW tidak efektif. Harus diperluas lagi menjadi lockdown atau PPKM tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan begitu," ucap dia.

Miko menyatakan penerapan micro lockdown yang diperluas itu juga merupakan salah satu opsi yang bisa diambil, ketimbang menerapkan PSBB. Sebab, kata dia, penerapan PSBB bisa berpengaruh pada sejumlah sektor.

"Dampaknya pertokoan pada tutup kemudian, economic lose-nya harus dihitung. Jadi menurut saya bisa diturunkan di tingkat kecamatan atau kelurahan yang kasusnya benar benar banyak, yang jadi problem penularan," ucap dia.

Lebih lanjut, terkait dengan melonjaknya kasus Covid-19 di Jakarta, Miko menduga terjadi karena varian baru Covid-19. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memastikan hal tersebut.

"Menurut saya ini bercampur antara varian baru dan kasus yang lama. Jadi lonjakan ini ditambah dengan adanya varian baru mungkin. Menurut saya di Jakarta begitu. Jakarta harus memastikan apakah ini ada varian baru atau tidak. Saya duga ada," ucap dia.

Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai tidak efektifnya penerapan PPKM Mikro lantaran Pemprov yang tidak bisa menggandeng tokoh-tokoh masyarakat di lingkup terkecil.

Menurutnya, orang-orang itu seharusnya digandeng sebagai perpanjangan tangan untuk mengkampanyekan soal protokol kesehatan.

"Kalau itu bisa dilakukan Pemda DKI maka insyaAllah kita bisa mengerem. Rem darurat itu bagaimana mampu menggaet masyarakat di lingkungan. Misalkan pak Lurah ngomong nggak didengerin, tapi pak RT ngomong langsung diturutin, itu contohnya," kata Gembong.