Daftar Pejabat Minta Sumbangan untuk Tangani Covid-19

CNN Indonesia
Kamis, 08 Jul 2021 09:36 WIB
Sejumlah pejabat kompak meminta bantuan ke warga untuk menangani persoalan covid-19, mulai dari Anies Baswedan, Sri Sultan HB X hingga Erick Thohir.
Menteri BUMN Erick Thohir meminta bantuan vitamin pada masyarakat untuk menangani persoalan covid-19. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah kepala daerah hingga menteri belakangan ini kompak meminta bantuan kepada warga untuk menangani persoalan covid-19.

Permintaan bantuan ini berupa pembiayaan hingga sumbangan vitamin dan kebutuhan kesehatan lainnya.

Sontak sikap para pejabat mulai dari Sri Sultan HB X hingga Menteri BUMN Erick Thohir ini menuai kritik dari banyak pihak. Alih-alih memberi bantuan, mereka justru meminta bantuan pada warga di tengah lonjakan covid-19.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut daftar kepala daerah dan menteri yang meminta sumbangan warga di tengah wabah yang tak hanya menguras kesehatan fisik dan mental tapi juga menguras kocek warga.

Sri Sultan Hamengkubuwono X

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 443/13429. SE itu memuat tentang optimalisasi PPKM berbasis mikro di tingkat pedukuhan, kampung, RW, dan RT.

Secara garis besar, SE ini berisi agar seluruh Dukuh, Ketua Kampung, RW, dan RT membentuk Satgas Covid-19 di tingkat masing-masing. Termasuk menjalankan perannya dalam pencegahan dan penanganan kasus, serta edukasi juga pendukungan pengumpulan data menggunakan biaya sendiri.

"Pembiayaan terhadap kebutuhan operasional Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Padukuhan, Rukun Kampung, RW, RT agar mempergunakan swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong dan jaga warga (dana jimpitan atau sumber dana lain yang sah)," bunyi paragraf yang disorot pada SE itu.

SE ini menuai pro dan kontra, sebab Pemprov DIY seolah lepas tangan terkait perbantuan materi di tengah warga yang juga terhimpit secara ekonomi akibat pandemi ini.

Anies Baswedan

Surat permintaan bantuan dana untuk penanganan Covid-19 dilayangkan Pemprov DKI Jakarta kepada kantor-kantor kedutaan besar negara lain yang berada di Jakarta.

Anies disebut 'malak' para dubes lantaran kekurangan dana untuk mengurusi pandemi. Namun tak berapa lama surat itu dicabut setelah Kementerian Luar Negeri meminta penjelasan Pemprov DKI.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut permintaan tak hanya dilayangkan ke Kedutaan Besar tetapi ke berbagai sektor perusahaan. Lagi pula, kata dia, wajar jika pihaknya meminta bantuan karena Jakarta dia sebut dibangun dengan kolaborasi.

Berlanjut ke halaman berikutnya....

Wali Kota Sampai Menteri

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER