PKS Minta Pemerintah Jujur soal Pandemi: Jangan Racuni Rakyat

CNN Indonesia | Jumat, 16/07/2021 19:12 WIB
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR meminta pejabat-pejabat pemerintah tak membuat framing menyatakan kondisi Covid di RI sudah terkendali, sementara faktanya berbeda. Ilustrasi penanggulangan Covid-19 di Indonesia. (AP/Achmad Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Sukamta meminta pemerintah jujur soal kondisi terkini pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Pemerintah harus jujur jangan meracuni pemikiran rakyat bahwa Indonesia baik-baik saja," demikian pernyataan Sukamta dalam rilisnya kepada wartawan, Jumat (16/7).

Dia menegaskan kejujuran pemerintah dalam memaparkan kondisi terkini pandemi Covid-19 di Indonesia dibutuhkan untuk mengambil langkah-langkah penanganan yang lebih strategis, bukan hanya sekedar kegiatan seremonial belaka.


Pasalnya, kata dia, fakta di lapangan menggambarkan bahwa kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia lebih dari setahun inisedang dalam keadaan yang tidak baik.

"Jangan terus menerus memainkan psikologi rakyat, membuat framing dengan statement-statement yang menyebutkan bahwa 'kasus Covid-19 bisa dikendalikan, Indonesia baik-baik saja'," ujar Sukamta.

Menurut Sukamta, gambaran itu terlihat dari kesulitan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai hingga mengakibatkan banyak masyarakat yang meninggal dunia karena terpaksa menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah.

"Kondisi nyata di lapangan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan yang memadai. Akibatnya kematian banyak terjadi ketika masyarakat sedang menjalani isoman di rumah. Kematian di rumah sakit juga meningkat akibat pasien datang ke rumah sakit dengan kondisi kritis dan butuh penanganan segera namun penanganan tidak bisa dilakukan secara maksmial karena jumlah ruang ICU tidak mencukupi," kata dia.

"Fakta lainnya, masyarakat kesulitan membeli obat-obatan khusus Covid-19 dan kalaupun ada jumlahnya terbatas dan harganya mahal," tambahnya.

Sukamta pun berpesan kepada Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Menko Marves Luhut Pandjaitan, agar seharusnya jujur dalam memberikan informasi kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang pandemi Covid-19 terkini di lapangan.

"Jangan membuat laporan yang isinya agar presiden senang. Padahal kondisi Indonesia tidak baik-baik saja," ucap angota Komisi I DPR RI itu.

Sementara itu, Jokowi disebut telah memutuskan PPKM Darurat akan dilaksanakan hingga akhir Juli. Sebelumnya, pelaksanaan kebijakan itu adalah 3-20 Juli 2021.

"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli, sampai akhir Juli PPKM ini," kata Menko PMK Muhadjir Effendy di Hotel University Club (UC) UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (16/7).

Sebagai catatan, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memecahkan rekor harian dalam beberapa hari terakhir. Positif Covid-19 harian per Kamis (15/7) bertambah 56.757 kasus. Alhasil, jumlah total warga yang terpapar Virus Corona mencapai 2.726.803 orang.

"[Bertambah] 56.757 [kasus], [total] 2.726.803," demikian dikutip dari data Satgas Covid-19, Kamis (15/7).

Sementara, kasus sembuh harian bertambah 19.049 orang, sehingga totalnya mencapai 2.176.412 warga sembuh.

Selain itu, kasus kematian bertambah 982, sehingga secara kumulatif kasusnya menembus 70.192 orang.

Satgas juga menyebut ada tambahan kasus aktif harian mencapai 36.726, sehingga totalnya mencapai 480.199 kasus. Sementara, angka suspek 209.186 dan pemeriksaan spesimen mencapai 249.059 sampel.

(mts/kid)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK