Derita Kelompok Pinggiran: Tercekik PPKM, Sulit Dapat Bansos

CNN Indonesia | Senin, 19/07/2021 10:40 WIB
Masih banyak pekerja rumahan yang tidak mendapat bansos padahal mereka sangat terdampak kebijakan PPKM Darurat. Petugas dari POS Indonesia menyalurkan bansos dalam bentuk tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu kepada warga Kenari, Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Masyarakat pinggiran atau kelompok marjinal kerap kali tak tersentuh bantuan dari pemerintah selama masa pandemi Covid-19, terlebih pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Menurut Trade Union Right Center (TURC) saat ini masih banyak pekerja rumahan yang tidak mendapat bantuan sosial padahal mereka sangat terdampak kebijakan PPKM Darurat.

"Terdapat kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah. Di mana sekitar 40 persen dari responden kita waktu mengumpulkan data itu belum mendapatkan bantuan sosial," kata relawan TURC, Indri M. dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/7).


Menurutnya, kebanyakan dari pekerja rumahan tak mendapat akses meski sudah mengajukan ke pemerintah. Beragam alasan mereka dapatkan.

Misalnya, mulai dari tidak mendapat informasi soal bansos, tidak terdaftar secara resmi, banyak yang mengajukan tidak mendapatkan akses, hingga tak termasuk dalam kriteria yang dituju oleh pemerintah.

"Lalu tidak masuk daftar prioritas. Jadi ada macam-macam di sini," tambahnya.

Padahal, kata Indri, pekerja rumahan merupakan sektor yang sangat terdampak selama masa pandemi saat ini. Mayoritas mengalami kemerosotan pendapatan.

Dia mengatakan hampir 96 persen lebih data yang dikumpulkan oleh TURC menyatakan bahwa pendapatan pekerja rumahan menurun drastis imbas PPKM Darurat.

Oleh sebab itu, dia beranggapan bahwa kelompok ini seharusnya mendapat akses seluas-luasnya terdapat bantuan sosial dari pemerintah.

"Paling banyak Rp500 ribu-Rp 1 juta. Ini menyedihkan, karena hampir semua penghasilan utama dari ibu-ibu ini adalah untuk keluarganya," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pegiat di Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI) Dewi Tjarawinata. Menurutnya, seringkali bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sulit diakses oleh masyarakat disabilitas.

Menurutnya, disabilitas seringkali sulit lolos dalam kriteria pemberian bansos oleh pemerintah. Padahal, kata dia, mereka banyak yang masuk sektor pekerja informal.

"Mereka banyak yang kerja di sektor informal. Menjadi tukang pijat, jualan kerupuk keliling, membantu usaha keluarga sebagai penjaga toko, tukang angkut batu, pelayanan di tempat yang tidak terdaftar. Mereka jelas tidak terdaftar sebagai peserta Jamsostek Ketenagakerjaan," ucap Dewi.

Sehingga, kata dia, situasi pandemi saat ini membuat mereka tak mendapat bantuan langsung tunai (BLT). Belum lagi, terdapat situasi di mana mayoritas penyandang disabilitas hidup menumpang bersama keluarganya. Mereka pun tak terdaftar untuk mendapat bantuan-bantuan dimaksud.

Dewi menilai sistem penerima bantuan iuran (PBI) selama ini masih bias. Bukan berdasarkan pendapatan, tapi berdasarkan apa yang mereka miliki.

"Omong kosong bantuan-bantuan sosial, bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Jadi yang miskin tetap dikebelakangkan," tambah dia.

Pemerintah saat ini menambah anggaran bantuan sosial (bansos) hingga mencapai Rp39,19 triliun selama masa PPKM Darurat. Tambahan bansos akan diberikan melalui berbagai program.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci tambahan anggaran untuk berbagai program bansos tersebut. Pertama, pemerintah menambah anggaran untuk program Kartu Sembako sekitar Rp7,25 triliun untuk 18,8 juta penerima dari Rp42,37 triliun menjadi Rp49,89 triliun.

Tambahan anggaran akan digunakan untuk menambah penyaluran bantuan sebanyak dua kali, masing-masing senilai Rp200 ribu per penerima untuk periode Juli-Agustus 2021. Dengan begitu, jumlah bantuan yang didapat naik dari 12 kali menjadi 14 kali pada tahun ini.

Selain memberi tambahan anggaran bansos untuk penerima Kartu Sembako yang sudah masuk dalam daftar resmi, Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah daerah (pemda) memberi usul pemberian Kartu Sembako kepada 5,9 juta penerima baru yang sebelumnya tidak mendapat bantuan ini.

Infografis Daftar Bansos PPKM DaruratInfografis Daftar Bansos PPKM Darurat. (CNN Indonesia/Fajrian)
(mjo/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK