Injak Kepala Warga dan Gagal TNI Bumikan HAM di Papua
Aksi kekerasan aparat keamanan kembali terjadi di Papua. Kali ini, dua anggota TNI Angkata Udara (AU) diduga menginjak kepala seorang warga penyandang disabilitas di Merauke, Papua, Senin (26/7).
Peristiwa tersebut terekam dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video itu, terlihat dua orang anggota TNI AU tengah mengamankan seorang warga.
Anggota POM TNI AU memegang tangan warga itu hingga akhirnya telungkup di tepi jalan. Satu anggota lainnya memegang tangan kanan sembari menginjak kepala warga tersebut dengan sepatu lars.
Warga yang kepalanya diinjak itu hanya bisa teriak tanpa mengeluarkan kata-kata. Meskipun demikian, dua anggota TNI AU itu tetap memegang dan menginjak kepalanya.
Buntut dari peristiwa itu, oknum anggota yakni Sersan Dua (Serda) berinisial A dan Prajurit Dua (Prada) berinisial V ditetapkan sebagai tersangka. Mereka pun telah ditahan.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun langsung mencopot Komandan Lanud (Danlanud) dan Komandan Satuan POM (Dansatpom) Lanud JA Dimara, Merauke, Papua. Hadi geram atas tindakan yang dilakukan anak buahnya itu.
"Kenapa tidak peka, memperlakukan disabilitas seperti itu? Itu yang membuat saya marah," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7).
Aksi kekerasan oleh aparat tercatat kerap terjadi di Papua. Tak jarang, aksi kekerasan itu pun berujung pada dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). TNI pun dinilai gagal mengimplementasikan nilai HAM kepada anggotanya yang bertugas di papua.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebut bekal pemahaman HAM yang dimiliki oleh aparat, khususnya yang bertugas di Papua tak kurang.
"Pembekalan soal moral dan HAM saya kira tidak kurang. Masalahnya ada pada implementasi. Ada banyak hal baik yang diajarkan tapi gagal diimplementasikan," kata Khairul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/7) malam.
Khairul menuturkan ada sejumlah faktor yang membuat aparat gagal untuk mengimplementasikan pemahamannya terkait dengan HAM saat bertindak di lapangan.
Mulai dari minimnya keteledanan, toleransi terhadap kekerasan, ketidakdisiplinan, hingga pemompaan jiwa korsa dan kebanggaan berlebihan yang jutrsu menghadirkan arogansi dan egosektoral.
Menurutnya, komitmen pemimpin TNI untuk tidak mentolerir aksi kekerasan serta melakukan proses hukum harus ditanamkan secara nyata kepada seluruh prajuritnya.
"Adalah hal yang secara mendasar harus ditanamkan para pimpinan dalam kehidupan prajurit, bukan sekadar untuk membangun reputasi positif semata," ujarnya.
Di sisi lain, Khairul menyebut ada cara bertindak yang berbeda dari aparat yang bertugas di Papua dibandingkan dengan mereka yang bertugas di daerah lain.
Menurutnya, kondisi tersebut tak terlepas dengan konflik yang terjadi di Bumi Cendrawasih. Konflik ini pun bisa memicu emosi hingga melakukkan aksi kekerasan kepada warga sekalipun itu masalah sepele.
"Di daerah konflik atau di medan tempur, kekuatan mental prajurit tidak bisa dianggap sama rata. Potensi stres lebih tinggi, hal-hal kecil saja bisa memicu emosi dan kekerasan," kata Khairul.
Bersambung ke halaman selanjutnya...