Gerilya Kader PDIP di Balik Baliho Puan Maharani

Soal tagline Jaga Imun dan Jaga Iman Insyallah Aman, Bambang Pacul enggan menjawab gamblang saat ditanya perihal upaya mendekatkan sosok Puan Maharani ke kelompok Islam yang resisten terhadap putri Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Bahwa resistensi selalu ada kepada setiap tokoh manapun, dengan alasan apapun," ujar Pacul kepada CNNIndonesia.com.

Biaya Ditanggung Kader

Pemasangan baliho dan billboard dilakukan sejak 15 Juli hingga 15 September 2021 dengan biaya dibebankan kepada anggota DPR RI Fraksi PDIP. Desain baliho dan billboard ditentukan oleh partai.

Namun, sejumlah politikus partai banteng mengeluhkan instruksi tersebut. Terutama berkaitan dengan dana yang harus mereka tanggung. Akan tetapi, tak ada satu pun yang berani menyampaikan penolakannya secara terbuka.

Tak sedikit dari mereka yang merasa terbebani. Terlebih, partai pun meminta mereka menyiapkan paket sembako dan menyelenggarakan program vaksinasi massal serta dapur umum untuk masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.

Bambang Pacul membenarkan soal biaya pemasangan baliho dan billboard yang dibebankan kepada kader PDIP. Namun Pacul menegaskan fraksi dapat membantu, jika ada anggota yang merasa terbebani biaya.

"Kami tidak pernah menyatakan berapa jumlah yang dipasang, tidak masang juga enggak apa-apa. Bagi anggota yang tidak mampu membiayai silakan bisa minta bantuan ke fraksi," jawab Bambang Pacul saat dikonfirmasi perihal keluhan anak buahnya.

Selain menjadi korban aksi vandalisme coretan 'Open BO', baliho bergambar Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, yang tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur juga dicoret dengan tulisan 'PKI' dan 'Koruptor'(CNN Indonesia/ Farid)

Partai Ingin Fokus di Pandemi

Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatan ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Berangkat dari ucapan Hasto, maka wajar jika publik berasumsi bahwa Puan Maharani belum pasti diusung di Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, instruksi pemasangan baliho dan billboard pun berasal dari Fraksi PDIP di DPR, bukan dari DPP.

"Sedangkan berkaitan dengan calon presiden, Ibu Megalah yang diberi mandat Kongres dengan hak prerogatif untuk mengambil keputusan. Keputusan politik mengingat pilpres adalah pemilu rakyat, maka tentu saja Partai akan mendengarkan suara rakyat," kata Hasto saat dihubungi.

Hasto juga mengatakan bahwa fokus partai saat ini masih berkutat pada aktivitas membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus corona. Dia tidak bicara soal tokoh yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang.

"Terkait pilpres, Belanda masih jauh. Tugas partai terus melakukan konsolidasi dalam seluruh aspek kehidupan dan menjadi terdepan dalam gerak kemanusiaan membantu rakyat di tengah pandemi," katanya.