Renovasi Kantor Nadiem, Kemendikbud Siapkan Rp6,5 M

CNN Indonesia | Sabtu, 11/09/2021 11:23 WIB
Renovasi senilai Rp6,5 miliar diklaim sebagai tindak lanjut dari PP 62 Tahun 2021 yang mengamanatkan penggabungan unsur riset dan teknologi. Kemendikbud menganggarkan Rp6,5 miliar untuk merenovasi kantor Nadiem Makarim. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) menyiapkan anggaran mencapai Rp6,5 miliar untuk renovasi ruang kerja Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Dalam situs Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tender dibuka untuk penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A. Nilai pagu paket sebesar Rp6.500.000.000. Sementara Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp5.391.858.505.

Satuan kerja yang berwenang memegang tender tersebut adalah biro umum dan pengadaan barang dan jasa. Jumlah peserta tender sampai hari ini, Jumat (10/9), mencapai 118 peserta.


Pelaksana tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto mengatakan renovasi tersebut dilakukan untuk menambah ruang kerja pejabat baru, staf khusus menteri, hingga ruang kerja Nadiem.

Renovasi yang dilakukan pada keseluruhan lantai 2 Gedung A Kemendikbudristek merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 yang mengamanatkan penggabungan unsur riset dan teknologi. Hal ini menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan penambahan staf ahli menteri sebanyak lima orang.

"Renovasi dilakukan untuk menyiapkan ruangan bagi para pejabat baru beserta tim kerjanya, sekretariat tata usaha pimpinan, ruang kerja staf khusus menteri, serta ruangan menteri," kata Anang dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/9).

Anang mengklaim penataan ruangan di lantai 2 Gedung A Kemendikbudristek juga untuk menghadirkan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Renovasi menyasar seluruh lantai 2 Gedung A Kemendikbudristek.

Dia menambahkan berdasarkan data Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, renovasi pada lingkungan Gedung A terakhir kali dilakukan untuk memperbaiki ruangan Perpustakaan yang berada di lantai 1 pada tahun 2016.

Kemudian, pembongkaran relief di Plaza Insan Berprestasi pada tahun 2019. Sedangkan, renovasi pada ruangan kerja menteri dan para staf ahli sudah lama tidak dilakukan.

NU dan Muhammadiyah Kritik

Sementara itu Ketua LP M'arif PBNU Arifin Junaidi mempertanyakan proyek Kemendikbud ini meski ia belum tahu persis. 

"Apakah itu benar? kalau itu benar, maka pendapat saya wow," kata Arifin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/9).

Arifin mengaku terkejut dengan nominal yang sangat besar hanya untuk merenovasi sebuah ruangan menteri. Ia lantas membandingkan dengan masih banyaknya bangunan-bangunan sekolah di seluruh Indonesia masih memprihatinkan sampai saat ini.

Ia mencatat bahwa jumlah sekolah tingkat SD yang rusak dan butuh renovasi masih berkisar ratusan ribu. Di tingkat SMP, jumlahnya puluhan ribu. Bahkan, ia mengatakan masih banyak kondisi sarana dan prasarana sekolah di Indonesia belum tercukupi dengan baik.

Arifin juga mengatakan bahwa saat ini kementerian ramai-ramai melakukan refocusing anggaran di tengah pandemi. Ia menilai seharusnya anggaran yang tak terlalu mendesak di Kemendikbud bisa dialokasikan untuk hal yang sangat mendesak saat ini.

"Yang enggak mendesak harus dialihkan ke yang sangat mendesak. Dalam kondisi refocusing itu kok ada anggaran yg menurut saya bisa dialihkan ke yang lain," kata dia.

Senada, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti turut menyoroti anggaran renovasi ruang kerja Nadiem. Ia menyatakan besaran anggaran untuk merenovasi ruangan menteri itu lebih besar ketimbang anggaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ada tahun anggaran 2021 ini.

"Anggaran Rp6,5 miliar itu lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran BSNP 2021 sebesar Rp6 miliar. Silakan masyarakat yang menilai," kata Abdul kepada CNNIndonesia.com kemarin.

(yoa/sur)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK