Baru 42 Persen Sekolah Belajar Tatap Muka, DKI Terendah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat baru 42 persen sekolah di 34 provinsi yang telah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas di tengah pandemi Covid-19.

Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan tingkat belajar tatap muka paling rendah.

"Terendah DKI Jakarta. Meskipun DKI Jakarta sudah 660 sekolah membuka PTM terbatas tapi frekuensinya masih sangat rendah, yaitu seminggu hanya satu kali atau sehari," kata Dirjen PAUD-Dikdasmen Kemendikbudristek, Jumeri, dalam diskusi daring yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Selasa (21/9).

Sementara itu, Aceh menjadi provinsi dengan angka belajar tatap muka tertinggi mencapai sekitar 80 persen. Disisul Maluku Utara dan Sumatera Barat di angka 70 persen.

Lihat Juga : Perhimpunan Guru Minta Anies Tinjau Ulang Asesmen untuk PTM

Kemendikbudristek, kata Jumeri, telah beberapa kali memperbarui aturan soal PTM terbatas. Dari semula hanya diizinkan di zona hijau, kini PTM telah diizinkan di wilayah PPKM level 1-3. Jumeri juga telah mewajibkan opsi tatap muka bagi sekolah yang telah melakukan vaksinasi kepada semua guru dan tenaga kependidikan.

"Nah dalam SKB [4 Menteri] disebutkan bahwa apabila satuan pendidikan gurunya sudah divaksin, maka wajib membuka opsi tatap muka," kata dia.

Meski demikian, lanjut Jumeri, orang tua tetap memiliki kewenangan untuk mengizinkan atau menolak anak mereka hadir di sekolah. Selain itu, berbeda dengan guru, pihaknya tidak memberikan syarat vaksinssi bagi anak atau siswa untuk hadir di sekolah.

"Jadi karena jenjang 0-12 tahun belum ada vaksinnya, yang ada baru 12-17 tahun. Jadi ini tidak dipersyaratkan tetapi lebih mempersyaratkan kepada gurunya yang divaksin lebih dulu," katanya.

Lihat Juga : Peluru Nyasar Terjang Paha Siswi SMK di Palangka Raya

Ortu Ogah Anak Divaksin dan Sekolah Curi Start PTM

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, mengungkap sejumlah sekolah di wilayahnya mulai mencuri start menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM).

"Ada beberapa satuan pendidikan yang curi start. Ada beberapa laporan yang masuk ke kami," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Ery Widaryana di Kantor Bupati Sleman, Selasa.

Ery mengatakan satuan pendidikan yang mencuri start PTM tersebut mulai dari SD hingga SMP.

"Swasta semua, baru satu dua hari," sambungnya.

Ia menerangkan berdasarkan laporan tersebut pihaknya tindaklanjuti dengan menerjunkan tim pengawas ke sekolah untuk segera menghentikan pelaksanaan PTM. Pihak satuan pendidikan juga sempat dipanggil dan diberi pengertian bahwa sekolah tatap muka di Sleman belum dilaksanakan.

Ery mengatakan dalam pelaksanaan PTM di wilayah itu bakal menunggu kebijakan bupati juga instruksi dari Gubernur DIY. Saat ini sejumlah mekanisme tengah disusun guna mendukung kelancaran PTM terbatas masa transisi di tengah situasi pandemi Covid-19.

Lihat Juga : Puan Bikin Kuis Soal Vaksin Berhadiah Sepeda Jokowi

Mekanisme PTM terbatas masa transisi itu meliputi durasi jam belajar, kapasitas siswa dalam setiap kelas, alur keluar-masuk sekolah, fasilitasi tempat cuci tangan, surat izin orangtua. Adapun vaksinasi bagi guru, tenaga pengajar, serta siswa yang turut dipersyaratkan kepada suatu sekolah sebelum mengantongi izin menggelar PTM terbatas masa transisi.

Syarat dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, minimal jumlah guru dan siswa tervaksinasi dalam suatu sekolah adalah 80 persen.

Menurut Ery, capaian vaksinasi guru tingkat PAUD, SD, dan SMP di seluruh wilayah Sleman rata-rata berada di atas angka 90 persen untuk tiga jenjang pendidikan tersebut.

Ery melanjutkan, untuk siswa SD berusia 12 tahun ke atas sudah ada 1.082 yang tervaksinasi. Sementara SMP, ada 3 ribuan siswa yang belum divaksin lantaran masih di bawah usia minimal, sempat terpapar Covid-19, dan tak mendapat izin dari orangtua.

"Tidak diizinkan orangtua karena alasan-alasan pribadi. Ada alasan kepercayaan, bilang yang namanya sakit sehat itu urusan Yang Maha Kuasa," bebernya.

Maka dari itu pihaknya mendorong agar kepala sekolah melakukan pendekatan kepada orangtua atau wali murid agar putra-putrinya bisa menerima vaksinasi. Karena ini demi keselamatan masing-masing anak itu sendiri.

"Yang belum divaksin itu masih bisa mengikuti pembelajaran karena SMP itu (capaian vaksinasi) sudah 90,54 persen. Standarnya Pak Gubernur kan 80 persen minimal," ujar Ery.

Lihat Juga : Ketua Satgas Covid Imbau Masyarakat Ajak Keluarga Ikut Vaksin

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengkritik langkah pemerintah memutuskan untuk uji coba membuka mal untuk anak usia di bawah 12 tahun. Menurut dia, seharusnya pemerintah mengedepankan membuka sekolah agar anak bisa segera kembali belajar tatap muka.

"Setahuku anak-anak rindu sekolah, tidak rindu mal. Karena itu, di mata saya ya, yang membidangi pendidikan, rasanya belum perlu anak-anak kita untuk diberi akses, diberi kesempatan untuk ke mall. Lebih baik anak-anak kembali ke sekolah," kata Syaiful di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/9).

Menurut Syaiful, kondisi penularan Covid-19 yang mulai menurun ini seharusnya menjadi momentum pemerintah membuka kembali sekolah, daripada membuka mall. Ia juga meyakini jika anak-anak lebih memilih kembali ke sekolah daripada mall.

"Kira-kira sederhana ya, anak-anak disuruh milih, dikasih opsi, milih ke mall atau ke sekolah, saya meyakini hasil surveinya kira-kira 99 persen anak-anak akan ingin kembali ke sekolah," ujarnya.

Lihat Juga : Kisah 'Laboratorium' Usaha Penyandang Disabiltas di Surabaya

Kendati begitu, ia melihat keputusan pemerintah membuka mall bagi usia di bawah 12 tahun ini ibarat mengiming-imingi anak-anak dengan permen.

Politikus PKB itu mengaku tidak tahu kepentingan di balik keputusan pemerintah membuka mall untuk anak usia di bawah 12 tahun. Namun begitu, ia berharap keputusan ini tidak membuat anak semakin malas ke sekolah.

"Saya enggak tahu persis ya kepentingannya seperti apa. Tapi yang jelas dari sisi kami, dari sisi pendidikan, setelah 1,5 tahun anak-anak enggak keluar dan hari ini kita sedang menghadapi darurat pendidikan, saya kira jangan sampai opsi balik diperbolehkan ke mall malah menjadikan anak-anak malas ke sekolah," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, keputusan tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan.

Ia menilai, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan dari sisi kesehatan masyarakat terkait pembukaan mall untuk anak usia di bawah 12 tahun. Menurutnya, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam mengambil kebijakan ini.

"Saya rasa pemerintah sudah punya pertimbangan, terutama dari selain sisi kesehatan, tapi juga sisi perbaikan ekonomi dan lain-lain," kata Dasco.

Meski pemerintah sudah mengizinkan anak bisa masuk ke mal, Dasco mengingatkan agar orang tua tetap waspada dan menjaga anak mereka masing-masing. Menurutnya, orang tua juga harus berperan mendisiplinkan anak-anaknya untuk menerapkan protokol kesehatan.

"Kita tetap ingatkan kepada para orang tua untuk waspada untuk menjaga anak-anaknya tetap menjaga protokol kesehatan," ujarnya.

Lihat Juga : Puan Bikin Kuis Soal Vaksin Berhadiah Sepeda Jokowi

[Gambas:Photo CNN]

Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah mulai melonggarkan sejumlah aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurut Dasco, pemerintah melonggarkan sejumlah aktivitas itu juga secara bertahap.

"Menurut saya dalam situasi seperti sekarang ini kita lakukan tahap demi tahap pelonggaran demi pelonggaran tapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba membuka mall untuk anak usia di bawah 12 tahun.

Luhut mengungkap uji coba ini dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Selain itu, dalam perpanjangan PPKM yang baru, restoran yang berada di outdoor diizinkan beroperasi 50 persen.