Jelang Dipecat 30 September, Pegawai KPK Berharap Aksi Jokowi

CNN Indonesia | Sabtu, 25/09/2021 14:47 WIB
Pegawai KPK masih mengharapkan aksi Presiden Jokowi terkait dengan pemecatan pegawai KPK 30 September nanti. Pegawai KPK masih mengharapkan aksi Presiden Jokowi terkait dengan pemecatan pegawai KPK 30 September nanti. (Foto: Arsip Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Bagian Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Rasamala Aritonang merasa konyol jika Presiden Joko Widodo mengabaikan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman soal tes wawasan kebangsaan (TWK).

Rasamala mengatakan Komnas HAM dan Ombudsman sudah memeriksa dan melaporkan pelanggaran di KPK dengan baik. Namun, upaya-upaya itu tidak punya dampak hukum apapun.

"Saya sih merasa agak konyol saja kalau situasi semacam itu dibiarkan," kata Rasamala dalam diskusi daring yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Sabtu (25/9).


Rasamala mengingatkan janji Jokowi menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) soal TWK KPK. Ia bertanya-tanya Jokowi masih belum bersikap meski dua lembaga itu sudah mengeluarkan putusan.

Dia juga mempertanyakan pernyataan Jokowi yang tak mau selalu dikaitkan dengan TWK KPK. Rasamala berkata KPK telah masuk rumpun eksekutif usai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disahkan.

"Maka wajar saja Ombudsman sampaikan rekomendasi ke Pak Presiden yang dianggap atas eksekutif, dalam hal ini atasan KPK," ujarnya.

Meski begitu, Rasamala masih berharap sikap bijak dari Jokowi. Ia berharap Jokowi turun tangan menyelesaikan permasalahan TWK KPK.

"Bagaimanapun memang penegakan hukum selalu butuh dukungan dari kekuasaan. Kalau enggak ada kekuasaan, penegakan hukum hanya macan kertas, cerita-cerita dongeng saja," tuturnya.

Sebelumnya, 57 orang pegawai KPK resmi dipecat karena tidak lolos TWK. Mereka akan. Mereka akan resmi dipecat pada 30 September.

Para pegawai KPK itu sudah memperjuangkan hak mereka ke Ombudsman dan Komnas HAM. Dua lembaga itu menyatakan ada permasalahan dalam proses peralihan kepegawaian KPK lewat TWK.

Para pegawai juga telah membawa kasus ini ke MK dan MA. Mereka juga menyurati Presiden Joko Widodo. Namun, Jokowi tak ingin terlibat dalam kasus ini.

"Jangan apa-apa ditarik ke presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan," ungkap Jokowi pada pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/9).

(DAL)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK