Transformasi Jokowi, Kepekaan yang Kian Tergerus

Sejumlah elemen masyarakat sipil juga pernah menyeret Jokowi ke persidangan karena pemutusan internet di Papua dan Papua Barat. Jalur hukum ditempuh karena pemerintah mengabaikan masukan untuk menyetop pemutusan internet itu.

Pemutusan internet dilakukan saat gelombang aksi unjuk rasa akibat rasialisme pada 2019. Pemerintah beralasan internet dimatikan agar hoaks tidak menyebar.

Tim Pembela Kebebasan Pers, yang terdiri dari AJI Indonesia, SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam, dan ICJR menggugat kebijakan itu ke PTUN Jakarta. Majelis Hakim PTUN Jakarta pun menyatakan pemerintah melanggar hukum dalam memutus internet di Papua dan Papua Barat..

Kematian KPK

Tahun ini, harapan rakyat kepada Jokowi begitu besar. Sejumlah elemen masyarakat berharap Jokowi turun tangan dalam dugaan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kejadian bermula saat KPK menggelar Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai. Tes digelar sebagai wujud pelaksanaan UU KPK baru yang kontroversial.

Lihat Juga : Berderet Kontroversi Polisi, Jokowi Didesak Reformasi Polri

Saat itu, 75 orang pegawai dinyatakan tak lolos TWK. Beberapa di antaranya adalah penyidik ternama, seperti Novel Baswedan. Mereka di ujung tanduk.

Presiden Jokowi sempat buka suara saat TWK sedang hangat-hangatnya. Ia meminta Firli Bahuri dkk. tak serta-merta memecat para pegawai yang tak lolos.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ucap Jokowi, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (17/5).

Kenyataan tak seperti ucapan Jokowi. Pemecatan terhadap para pegawai tak dianulir. Sebagian besar pegawai yang tak lolos TWK bahkan dicap merah oleh pimpinan KPK. Mereka dinyatakan tak dapat dibina lagi. 

Pada 30 September 2021, Novel Baswedan dkk. terpaksa meninggalkan KPK. Sebanyak 58 orang dipecat oleh KPK dengan alasan tak lolos TWK.

Para pegawai KPK itu bukan tanpa perlawanan. Mereka telah menempuh sejumlah jalur hukum, seperti mengadu ke Komnas HAM, Ombudsman. Mereka juga membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Tak lupa, Novel cs juga menyurati Presiden Joko Widodo. Mereka meminta tetap diangkat sebagai ASN KPK. Surat serupa juga dilayangkan sejumlah masyarakat sipil dan ormas.

Meski demikian, surat-surat itu hanya berakhir di meja Jokowi. Sama seperti surat permintaan keadilan untuk warga Ahmadiyah di Sintang serta surat Serikat Pekerja PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) soal penolakan privatisasi BUMN.

Aksi Tutup Kuping

Sebenarnya, Jokowi tak melulu menutup diri atas aspirasi yang disuarakan rakyat. Dalam sejumlah kesempatan dia masih mau menerima keluhan langsung warga. Terbaru, Jokowi mengundang Suroto, seorang peternak asal Blitar, ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Suroto sempat menyita perhatian publik karena membentangkan poster berisi tuntutan saat kunjungan kerja Jokowi di Blitar, Selasa (7/9). Suroto kala itu meminta pemerintah menurunkan harga pakan ternak, terutama jagung yang melambung tinggi.

Jokowi mengundang Suroto dan langsung memerintahkan menteri terkait menurunkan harga jagung. Namun aksi itu dianggap tidak menghapus kesan abai Jokowi terhadap suara masyarakat.

Pernah, suatu kali, Jokowi memilih mengunjungi peternakan itik di Kalimantan Tengah saat mahasiswa berunjuk rasa di Jakarta menolak Omnibus Law, Oktober 2020 lalu.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya semakin menutup kuping terhadap aspirasi rakyat. Ia menilai hal ini berbahaya bagi demokrasi.

"Ketika mahasiswa demonstrasi, meninggal dunia, seolah-olah tidak ada masalah, UU KPK tetap sah, di situlah indikator aspirasi rakyat tidak didengar, tutup kuping itu sebuah kenyataan apa adanya," kata Ujang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/10).

Ujang melihat ada kemunduran demokrasi seiring aksi tutup kuping Jokowi. Ia pun merujuk pada indeks demokrasi Indonesia yang terus menurun.

The Economist Intelligence Unit (EIU) menempatkan demokrasi Indonesia di urutan ke-64 pada 2020. Indonesia cuma punya skor demokrasi 6,3. Skor itu jadi torehan terburuk Indonesia selama 14 tahun terakhir.

Lihat Juga : Kajian PSHK: Pemberantasan Korupsi di Titik Nadir

Ujang menilai Jokowi makin menutup kuping pada periode keduanya. Ia berpendapat Jokowi lebih percaya diri karena berhasil mengamankan dukungan di parlemen dan aparat keamanan.

"Periode pertama kan koalisinya ramping dan ingin terpilih lagi. Intinya, berbaik-baik dengan masyarakat, punya kepentingan untuk jadi presiden kedua kalinya," ucap Ujang.

CNNIndonesia.com menghubungi Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin soal aksi tutup kuping Jokowi. Namun, keduanya tak merespons pertanyaan yang dilayangkan hingga berita ini tayang.

Meski demikian, Fadjroel berkali-kali menegaskan Jokowi menjunjung tinggi demokrasi. Ia menyebut Jokowi terbuka terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan.

"Presiden Joko Widodo selama ini telah memberikan keteladanan dalam upaya membangun komunikasi timbal balik dalam negara demokrasi Indonesia dengan narasi kebebasan dalam tatanan nilai sosial keindonesiaan. Oleh karenanya Presiden menjauhi praktik stigma, perundungan, fitnah, dan anti toleransi," tulis Fadjroel dalam keterangan pers, Senin (19/8).