Jakarta, CNN Indonesia --
Kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir cenderung landai. Hal ini diikuti dengan pembukaan fasilitas publik seperti taman, tempat wisata, dan lainnya. Meski demikian, sejumlah pakar dan pemerintah terus mewanti-wanti akan potensi gelombang ketiga Covid-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Untuk mengantisipasi ini, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan guna mengantisipasi pergerakan masyarakat dalam jumlah banyak pada libur di penghujung tahun itu. CNNIndonesia.com merangkum pemberitaan seputar Covid-19 dalam 24 jam terakhir, Rabu (27/10).
Pemerintah Turunkan Tarif PCR
Pemerintah kembali menurunkan tarif maksimal tes polymerase chain reaction (PCR) menjadi Rp275 ribu untuk Pulau Jawa-Bali dan Rp300 ribu untuk luar Jawa Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Abdul Kadir mengatakan tarif tersebut telah memperhitungkan biaya pengambilan sampel dan pemeriksaan PCR yang terdiri dari beberapa komponen layanan jasa kesehatan.
Komponen tersebut antara lain seperti, sumber daya manusia (SDM), reagen, dan administrasi yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Selain itu, Kadir juga meminta agar hasil tes PCR yang tarifnya kembali diturunkan ini keluar dalam 1x24 jam.
"Hasil real time PCR dengan tarif tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1x24 jam dari pemeriksaan swab real time PCR," kata Kadir dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/10).
Antisipasi Gelombang 3, Cuti Bersama Natal Dihapus
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memastikan pemerintah telah menghapus cuti bersama Natal 2021.
Menurut Muhadjir, kebijakan ini diambil guna meminimalisir risiko gelombang ketiga Covid-19. Sejauh ini, kata Muhadjir, pemerintah sudah mengantisipasi adanya kemungkinan pergerakan masyarakat dalam jumlah besar dengan cara memangkas tanggal merah dan cuti bersama.
"Langkah tersebut di antaranya adalah memangkas cuti bersama pada 24 Desember 2021. Keputusan itu termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021," ujar Muhadjir dalam keterangan resmi, Rabu (27/10).
Libur Nataru, Warga Diminta Tak Pulang Kampung
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meminta agar masyarakat tidak pulang ke kampung halaman saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
Imbauan ini Muhadjir sampaikan guna mencegah gelombang ketiga Covid-19.
"Kita upayakan menekan sedikit mungkin yang akan bepergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan. Mulai dari tidak adanya libur cuti bersama. Kemudian pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan kita lakukan," ujar Muhadjir dikutip dari keterangan resminya.
Menkes Targetkan Vaksin Anak 5 tahun Awal Februari
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 untuk anak dengan usia 5-11 tahun bisa dimulai awal 2022.
Program ini baru bisa dilaksanakan jika uji klinis sudah selesai. Menurut Budi, saat ini, Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menunggu hasil uji klinik fase ketiga.
Adapun merek vaksin yang sedang diuji antara lain, Sinovac, Sinopharm, dan Pfizer.
"Rencananya kalau itu sudah keluar hasil uji kliniknya, kita bisa mulai digunakan di awal tahun depan," kata Budi.
Satgas IDI Sebut Tes PCR Rp300 Ribu Masih Memberatkan
Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban menilai biaya tes PCR yang sudah turun menjadi Rp300 ribu masih tidak terjangkau bagi beberapa kalangan.
Terlebih, kata Zubairi, jika aturan wajib PCR bagi penumpang di semua moda transportasi benar-benar diterapkan pemerintah.
"Harga tes PCR jadi Rp300 ribu sepertinya masih berat bagi sebagian besar kalangan. Apalagi jika diterapkan di seluruh moda transportasi. Bayangkan kalau sekeluarga 4-5 orang," kata Zubairi cuitan di akun twitter pribadinya @ProfesorZubairi, Selasa (26/10).
Kasus Aktif Jakarta di Bawah 1.000
Angka kasus aktif positif Covid-19 di DKI Jakarta tercatat berada di bawah 1.000. Data ini merujuk pada update penanganan Covid-19 termutakhir pada Selasa (26/10). Kadinkes DKI Jakarta, WIdyastuti mengatakan pada hari tersebut kasus aktif berjumlah 927 kasus.
"Kasus aktif menurun dan kini berada di bawah 1.000 kasus, tepatnya 927 kasus aktif, pada hari ini. Terakhir kali kasus aktif Jakarta di bawah 1.000 kasus yakni pada 5 April 2020 sebanyak 964 kasus aktif," kata Kadinkes DKI Jakarta, Widyastuti dalam keterangan tertulis, Selasa (26/10).
Menurut Widyastuti, beberapa waktu terakhir Dinkes DKI Jakarta gencar melakukan penelusuran kasus Covid-19 secara masif di beberapa tempat yang terdapat banyak orang seperti, sekolah, perkantoran, asrama, panti asuhan, dan ainnya.
32,36 Persen Stok Vaksin RI di Luar Negeri
Stok vaksin yang telah dipesan pemerintah dan belum tiba di tanah air tersisa 139.737.690 dosis atau sekitar 32,36 persen.
Untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 pemerintah Indonesia telah menjalin kerja sama dengan sejumlah produsen farmasi global. Beberapa vaksin tersebut didapatkan dengan skema pembelian dan hibah.
Menurut Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi secara total pemerintah memiliki pasokan vaksin 431.796.220 dosis. Sementara, jumlah penduduk yang menjadi sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720 jiwa.
Pemerintah mengalokasikan dua dosis vaksin kepada warga biasa. Sementara, tenaga kesehatan mendapatkan tiga dosis vaksin.
Tak Ada Zona Oranye, Zona Hijau Bertambah 10
Data Satgas Covid-19 mengungkapkan dalam sepekan terakhir tidak ada zona merah dan zona oranye Indonesia. Diketahui pandemi Covid-19 di suatu wilayah diklasifikasikan berdasarkan warna. Zona merah menunjukkan tingkat penularan Covid-19 yang tinggi sementara zona oranye menunjukkan risiko penularan sedang.
Berdasarkan data Satgas Covid-19 paling mutakhir, per Minggu (24/10) tidak ada lagi zona oranye di Indonesia. Situasi ini disebut baru karena sebelumnya selalu terdapat kabupaten/kota yang masuk zona orange.
Wagub DKI Anggap Normal RSUD Penuh Pasien Pneumonia
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan tingkat keterisian ruang perawatan anak dengan gejala pneumonia di rumah sakit hingga saat ini masih dalam keadaan normal.
Hal ini Riza sampaikan guna menanggapi unggahan di media sosial yang menyebut bahwa ruang perawatan anak dengan gejala pneumonia di salah satu RSUD di Jakarta penuh.
"Berawal dari seorang dokter yang menyampaikan melalui Twitter ya, kami Dinkes sudah mengecek datanya, jawaban dari Dinkes yang kami terima itu masih batas wajar ya, normal tidak ada peningkatan sebagaimana yang disampaikan," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (26/10).
Tes PCR Digugat, Pemerintah Wanti-Wanti Gelombang Ketiga
Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) mewanti-wanti terjadinya gelombang ketiga Covid-19. Hal ini menyusul gugatan Relawan Jokowi Mania (Joman) atas Instruksi Mendagri yang mengatur tes PCR sebagai syarat perjalanan dengan pesawat rute Jawa-Bali ke PTUN.
Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal ZA menyatakan syarat PCR itu ditetapkan untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga. Sebab, hingga saat ini masih terdapat potensi penularan Covid-19.
"Ini kan salah satu strategi pengendalian agar penyebaran virus terus bisa kita kendalikan seminimal mungkin karena potensi gelombang ketiga tetap mengancam," kata Safrizal lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/10).
Kasus Positif Harian Bertambah 719
Satgas Covid-19 melaporkan kasus konfirmasi positif Covid-19 pada hari ini, Rabu (27/10) bertambah 719 kasus. Sehingga, sampai saat ini jumlah total kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 4.241.809 kasus.
Selain itu, Satgas juga melaporkan kasus aktif berkurang 254 menjadi 12.735 kasus. Sementara kasus kematian harian bertambah sebanyak 29 kasus membuat total kematian menjadi 143.299 jiwa. Kemudian, Satgas juga melaporkan kasus kesembuhan bertambah 944 kasus sehingga total kasus sembuh 4.085.775.