Rangkuman Covid: Bantah Mafia PCR hingga Revisi Aturan Terbang

Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan baru mengatur ketentuan perjalanan dalam negeri semasa pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia. Kebijakan baru ini buntut permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas, Senin (25/10) lalu.

Kini, harga pemeriksaan screening virus corona menggunakan metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) telah turun. Pun dengan masa berlaku tes RT-PCR yang digunakan sebagai syarat dalam berbagai moda transportasi di Indonesia.

Lihat Juga : UPDATE CORONA 28 OKTOBER Positif Covid-19 Bertambah 723, Pasien Sembuh 984 Orang

CNNIndonesia.com telah merangkum peristiwa dan informasi perihal perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir, sebagaimana berikut.

Kemenkes Bantah Mafia dalam Penetapan Harga PCR

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Ditjen Yankes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah tuduhan sejumlah pihak terkait mafia tarif tes PCR di Indonesia.

Sekretaris Ditjen Yankes Kemenkes Azhar Jaya menjelaskan, penurunan harga tes PCR disebabkan dinamika pandemi Covid-19 di global dan nasional. Ia menyebut, rata-rata menurunnya kasus covid-19 global menyebabkan kondisi over supply alias kelebihan pasokan komponen PCR di pasaran global.

Kemenkes per 27 Oktober 2021 menetapkan tarif tertinggi tes PCR pada harga Rp275 ribu untuk daerah di Jawa-Bali, dan Rp300 untuk daerah luar Jawa-Bali. Tarif itu turun drastis dari tahun lalu yang mencapai Rp900 ribu.

Lihat Juga : DPR Minta Pemerintah Respons Serius Kabar RSUD Penuh Pasien Pneumonia

Penumpang Pesawat di Luar Jawa-Bali Boleh Pakai Antigen

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 merilis aturan baru yang memberikan relaksasi bagi warga di luar wilayah Jawa-Bali dalam hal moda transportasi udara. Terkini, calon penumpang di luar Jawa-Bali dapat mengakses pesawat dengan syarat melampirkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen.

Hal itu tertuang dalam Addendum Kedua Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diteken oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito pada hari in, Kamis (28/10).

Satgas Revisi Masa Berlaku PCR Jadi 3x24 Jam

Satgas Penanganan Covid-19 juga merilis aturan baru perihal masa berlaku pemeriksaan screening virus corona menggunakan metode RT-PCR pada moda transportasi udara. Masa berlaku diperpanjang dari awalnya hanya 2 x 24 jam, terkini menjadi 3 x 24 jam.

Hal itu tertuang dalam Addendum Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diteken oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito pada Rabu (27/10).

Ancam Sanksi Klinik Patok Tinggi PCR

Kemenkes menyatakan akan memberi sanksi kepada fasilitas kesehatan (faskes) yang mematok harga tes Covid-19 dengan metode PCR di atas batasan tarif tertinggi.

"Karena harganya lebih tinggi dari harga batas atas, iya," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Siti Nadia Tarmizi, saat ditanya soal pemberian sanksi, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (28/10).

Jokowi: Pandemi Ajarkan untuk Merujuk Pada IPTEK

Presiden Joko Widodo mengatakan pandemi Covid-19 mengajarkan bangsa Indonesia banyak hal. Salah satunya, menyandarkan semua hal kepada ilmu pengetahuan, merujuk pada Ilmu Pengetahuan.

Jokowi mencontohkan soal penyediaan vaksin dan obat-obatan untuk Covid-19. Menurutnya, Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memainkan peran penting dalam hal tersebut.

"Pandemi juga mengajarkan kepada kita untuk selalu merujuk kepada kaidah ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi terbaru," kata Jokowi dalam Kongres Kebangsaan yang digelar MPR RI, Kamis (28/10).

Lihat Juga : Calon Penumpang Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Antigen 1x24 Jam

Relawan Jokowi Minta Antigen Kembali Jadi Syarat Perjalanan

Relawan pendukung Presiden Joko Widodo, PROJO meminta pemerintah menggratiskan biaya tes PCR untuk kepentingan penelusuran kontak alias tracing covid-19. Sementara, untuk kepentingan syarat perjalanan, PROJO mengusulkan agar pemerintah kembali mengizinkan penggunaan hasil tes antigen.

Ketua Satgas Nasional Gerakan Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP PROJO Panel Barus mengatakan, hal ini berkaca dari situasi penyebaran virus corona yang sudah mulai melandai.

Pegawai PMI Jual Plasma Konvalesen Covid-19 Dipecat

Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya, mengaku telah memecat salah seorang pegawainya yang didakwa terlibat jual beli plasma konvalesen bagi pasien Covid-19, seharga jutaan rupiah.

Wakil Ketua PMI, Kota Surabaya, Tri Siswanto mengatakan pegawai yang telah dipecat itu bernama Yogi Agung Prima Wardana. Ia menyebut Yogi adalah pegawai outsourcing di Unit Donor Darah (UDD) PMI Surabaya.

Lihat Juga : Kemenkes Sebut Harga PCR Bisa Turun Lagi Tahun Depan

Capaian Dosis Vaksin RI

Kemenkes per Kamis (28/10) Pukul 12.00 WIB mencatat 116.620,281 orang telah menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona. Sementara itu, baru 71.099.869 orang yang telah rampung menerima dua dosis suntikan vaksin covid-19 di Indonesia.

Dengan demikian, target vaksinasi pemerintah dari total sasaran 208.265.720 orang baru menyentuh tepat 56 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di angka 34,14 persen.

Update Covid 28 Oktober 2021

Data harian yang dirilis Satgas Covid-19 per hari ini, Kamis (28/10) mencatat terdapat penambahan kasus covid-19 baru sebanyak 723 orang. Sementara untuk kasus sembuh terdapat penambahan sebanyak 984 kasus, dan 34 kasus meninggal baru.

Sehingga secara kumulatif, sebanyak 4.242.532 orang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dari jumlah itu sebanyak 4.086.759 orang dinyatakan pulih, 12.440 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri, sementara 143.333 lainnya meninggal dunia.