Kapal Asing dan Resah Nelayan Natuna Tak Berdaya di Laut Sendiri

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan batas ZEE Indonesia dengan Vietnam masih dirundingkan oleh kedua negara. Ia memastikan pemerintah selalu melayangkan protes terhadap Vietnam terkait aktivitas kapal ikan di wilayah RI.

"Untuk nelayan Vietnam yang mencuri ikan, Indonesia tidak hanya protes tapi melakukan penegakan hukum, dan memprosesnya ke pengadilan," ujarnya.

Dari ratusan kapal Vietnam yang terpantau mencuri ikan di perairan Indonesia sejak awal tahun ini, beberapa di antaranya ditangkap petugas patroli dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, TNI AL, Bakamla, hingga Polairud Polri.

Direktur Jenderal PSDKP KKP Laksamana Muda Adin Nurawaludin mengatakan pihaknya setidaknya menangkap 25 kapal Vietnam sejak awal tahun sampai September 2021. Para ABK kapal-kapal itu kemudian diproses hukum hingga ke meja hijau dan kapalnya disita.

Menurutnya, kapal-kapal ikan asing yang disita itu bisa dirampas untuk negara, dilelang, maupun ditenggelamkan. Untuk sanksi penenggelaman, kata Adin, tergantung dari keputusan pengadilan.

"Kita dari PSDKP, kalau dihadapkan pada kapal ikan asing, yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh nelayan, dituntutnya itu direkomendasikan agar bisa dimanfaatkan oleh kelompok nelayan daripada kita tenggelamkan," kata Adin.

Komandan Pangkalan TNI AL Ranai Kolonel Laut (P) Dofir mengatakan sejak tahun lalu KRI menangkap kapal ikan asing sebanyak 22 unit di Laut Natuna Utara. Terdiri 21 kapal ikan Vietnam dan 1 kapal ikan Taiwan. Sebanyak 20 kapal diamankan pada 2020, dan 2 kapal tahun ini.

Kapal tersebut dititipkan di Pos AL Sabang Mawang. Sementara para ABK-nya sedang menjalani proses hukum yang ditangani kejaksaan.

"Kalau saya pribadi itu sebagai indikator adanya tindak pelanggaran (pencurian ikan) seberapa banyak dari tahun 2020 ke 2021," ujarnya.

Dofir mengatakan TNI AL selalu hadir di Laut Natuna untuk mengamankan perairan dari serbuan kapal-kapal ikan asing. Ia pun meminta masyarakat tak termakan berita yang tak jelas dasarnya agar situasi tetap kondusif.

Menurut Dofir, pihaknya akan selalu mengawal nelayan-nelayan Natuna mencari ikan hingga ke utara dekat perbatasan dengan Vietnam atau Laut China Selatan. Patroli KRI juga disinergikan dengan Bakamla dan instansi terkait.

"Jangan sampai masyarakat non-Natuna yang banyak mencari ikan di wilayah Laut Natuna. Jangan mati di lumbung padi (sendiri)," katanya.

Pangkoarmada I Klaim Tak Ada Kapal Vietnam

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada I) Laksamana Muda Arsyad Abdullah mengklaim kapal-kapal ikan Vietnam yang mencoba masuk ke ZEE dan landasan kontinen Indonesia sudah sangat sedikit.

Menurutnya, KRI yang berpatroli sudah tak menemukan lagi kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara dalam beberapa bulan terakhir. Ia pun tak melihat ada kapal ikan Vietnam ketika memantau melalui pengamatan udara beberapa waktu lalu.

Perwira Angkatan Laut bintang dua itu menepis pengakuan sejumlah nelayan Natuna yang masih melihat kapal-kapal Vietnam di perairan ZEE Indonesia bagian utara. Ia mengklaim tak ada nelayan Natuna yang bisa bertemu kapal Vietnam karena wilayah tangkap berbeda.

"Karena posisi nelayan Vietnam itu ada di utara landas kontinen, sementara nelayan kita hanya berada di teritorial, tidak lebih 20 mil (laut) dari daratan. Sementara kapal Vietnam itu ada di utara kurang lebih 100 mil (laut)," ujar Arsyad.

Arsyad mempertanyakan nelayan yang mengaku-ngaku masih bertemu kapal ikan Vietnam di perairan utara Natuna atau landas kontinen dan ZEE Indonesia. Ia pun tak pernah menerima laporan dari nelayan Natuna terkait aktivitas kapal ikan Vietnam.

"Perlu kita klarifikasi karena tidak pernah ada laporan juga. Kenapa dia tidak laporan ke angkatan laut kalau memang ada. Nelayan siapa ini? Karena di sana ada pangkalan angkatan laut. Jadi kita perlu tanyakan siapa nelayan tersebut. Kalau memang ada," katanya.

Sementara Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan pihaknya menempatkan sekitar 3 sampai 4 kapal untuk patroli di Laut Natuna Utara. Namun, saat ini hanya terdapat 2 kapal yang beroperasi, KN Pulau Nipah dan KN Pulau Marore.

Aan mengatakan 4 kapal patroli Bakamla belum cukup untuk menjangkau seluruh perairan Natuna. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kementerian/lembaga yang memiliki armada kapal.

Menurutnya, dengan menghitung luas perairan Natuna dan potensi ancaman yang datang, idealnya butuh sekitar 9 sampai 10 kapal dengan operasi secara bergantian. Beberapa kapal berada di laut, sementara sisanya menunggu di dermaga. Tak menutup kemungkinan ada kapal yang sedang dalam perbaikan.

"Sementara saya baru bisa keluarkan tiga (kapal. Jadi masih ada kosong-kosongnya juga di sini," kata Aan di kantornya.

Aan menyebut secara ideal operasi pengamanan perairan Laut Natuna harus berjalan sepanjang tahun. Namun, kata Aan, anggaran yang tersedia belum memadai untuk menggelar operasi setiap hari.

"Kembali lagi masalah dukungan anggaran apakah semuanya sudah terdukung 100 persen untuk operasi? Ya tentunya dengan situasi pandemi dan sebagainya banyak yang tidak 100 persen," ujarnya.