Dilema Belajar Tatap Muka di Tengah Badai Omicron

Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menginstruksikan pemerintah daerah agar tidak melarang pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah ancaman gelombang Covid-19 varian Omicron.

Ketentuan belajar tatap muka 100 persen di sekolah telah diatur dalam SKB empat menteri dan berlaku bagi semua sekolah di luar wilayah tingkat PPKM level 4. Artinya, semua wilayah, saat ini telah diizinkan menggelar belajar tatap muka, sebab tak ada daerah yang menerapkan PPKM level 4.

Lihat Juga : PPKM di DKI Naik Level 2, PTM 100 Persen Tetap Berjalan

"Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria," Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Jumeri, Senin (3/1).

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mendukung keputusan Kemendikbudristek menggelar pembelajaran tatap muka saat ini.

Menurut Masdalina, kendati telah ditemukan transmisi lokal, laju Omicron masih cukup terkendali. Ia menilai, upaya pemerintah dengan menjaga pintu masuk, perbatasan, hingga proses karantina warga dari luar negeri masih terkendali. Sehingga, ia meyakini laju kasus tak akan melonjak tinggi.

Dengan kondisi itu, Masdalina menilai aktivitas warga pada prinsipnya masih bisa berjalan normal.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi sejauh ini, Omicron masih cukup terkendali. Memang ada penularan lokal dan itu jika containment-nya bagus langsung diisolasi dan karantina," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/1).

"Jadi sejauh ini saya mendukung untuk dilakukan pembelajaran tatap muka sepanjang pemerintah mencoba mengendalikan di komunitas," tambahnya.

Lihat Juga : PTM 100 Persen: Kemenkes Soroti Omicron, DPR Usul Tes 2 Kali Sepekan

Kemendikbudristek sejauh ini mencatat lebih dari 33 juta siswa dari sekitar 264 ribu sekolah jenjang dasar hingga menengah telah mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Jumlah itu nyaris 60 persen dari semua sekolah di Indonesia yang telah memenuhi kriteria belajar tatap muka di tengah pandemi.

Sementara dari jumlah itu, angka vaksinasi siswa baru menyentuh 37 persen atau sekitar 17 juta dari target sekitar 46 juta.

Keinginan Kemendikbudristek untuk menggelar belajar tatap muka memang telah bulat. Kendati, catatan laju Omicron terus meningkat beberapa waktu terakhir.

"Sekolah harus selalu diprioritaskan terakhir ditutup, harusnya memang begitu menurut kami," kata Mendikbudristek Nadiem Makarim kepada Komisi X DPR awal Desember 2021 lalu.

Nadiem ingin keputusan menutup sekolah menjadi alternatif paling akhir setelah penutupan sektor lain seperti hiburan, wisata, tempat ibadah, hingga perdagangan. Menurut dia, penutupan sekolah akan berdampak permanen, dan karenanya ia tak ingin para siswa menjadi korban.

Lihat Juga : 34 Ribu Madrasah Siap Gelar PTM 100 Persen Tahun Ini

Sementara, di sisi lain, keputusan Kemendikbudristek soal PTM masih menuai kritik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

IDAI mengeluarkan rekomendasi agar PTM hanya diizinkan bagi sekolah yang telah menyuntikkan vaksin lengkap baik bagi guru, siswa, maupun karyawan.

IDAI juga belum merekomendasikan PTM 100 persen bagi anak kelompok usia 6-11 tahun. Bagi kelompok tersebut IDAI menyarankan proses pembelajaran berlangsung hybrid, dengan kapasitas 50 persen luring dan 50 persen daring.

Berlanjut ke halaman berikutnya...

Pemerhati pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin mendukung rekomendasi IDAI soal PTM. Totok menilai keputusan menggelar belajar tatap muka hingga kapasitas 100 persen tetap berisiko pada klaster penyebaran Covid-19 di sekolah.

Ia menyadari, saat ini pemerintah maupun masyarakat dalam kondisi dilematis. Di satu sisi, pemerintah harus mengejar ketertinggalan proses pembelajaran yang tak efektif selama pandemi.

Lihat Juga : Lebih dari 10 Ribu Sekolah Gelar PTM 100 Persen di Jakarta

Totok berkata, siswa di Indonesia saat ini telah mengalami ketertinggalan pembelajaran atau learning loss hingga satu tahun akibat pandemi. Menurut dia, learning loss akan berdampak pada kemampuan lulusan siswa yang tak sepadan dengan jenjangnya.

Dalam tahap paling ekstrem, siswa atau lulusan sekolah tak akan memahami kurikulum pembelajaran di sekolah. Menurut Totok, hal itu akan berdampak pada kualitas lulusan.

"Dampak terburuknya adalah kan di ujung ketika anak itu lulus, bekerja atau menjadi pengusaha, di situ nanti dia ada yang kehilangan keterampilan untuk menghitung, literasi, keuangan, ini ujungnya di sana," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/1).

"Dan kebayang kalau Anda memiliki karyawan yang literasinya rendah, itu akan sangat terdampak enggak kompetitif, rugi melulu," tambahnya.

Lihat Juga : PTM 100 Persen di Indonesia, 33 Juta Siswa Belajar Serentak di Sekolah

Namun, di sisi lain, katanya, pemerintah juga harus mempertimbangkan nyawa siswa karena risiko Covid-19. Meski begitu, Totok menyarankan pemerintah agar mengikuti rekomendasi pemerintah terkait vaksinasi sebagai syarat menggelar PTM.

"Kalau kita genjot PTM 100 persen tapi vaksinasinya belum berjalan itu berbahaya. Itu bisa jadi klaster sekolah, karena omicron lebih menular dibanding Delta," kata dia.

Totok khawatir, pembelajaran tatap muka yang tak diiringi dengan angka vaksinasi yang sepadan, akan disusul dengan kenaikan kasus pada anak. Sebab masalahnya, kata dia, fasilitas kesehatan anak di Indonesia saat ini tak cukup memadai.

[Gambas:Photo CNN]

Hal itu diamini oleh Masdalina. Menurut dia, ruang rawat untuk anak di rumah sakit tak sebanyak dengan ruang rawat untuk orang dewasa.

Organisasi kesehatan dunia atau WHO telah memberikan standar rasio ruang rawat anak di rumah sakit. Namun, kata Masdalina, masalahnya saat ini, tak banyak rumah sakit swasta yang mau menyediakan ruang khusus bagi pasien Covid-19.

"Dan mayoritas rumah sakit di Indonesia ini swasta," kata dia.

Bagi swasta, kata Masdalina, menyediakan ruangan khusus bagi pasien Covid-19 tak menguntungkan. Oleh karena itu, ia menampik rumah sakit yang mengcovidkan pasien agar mendapat keuntungan dari pemerintah. Bahkan tak sedikit rumah sakit yang menolak pasien Covid-19.

"Rugi sebenarnya, merawat pasien covid itu rugi. Jadi, tidak banyak rumah sakit yang mengalokasikan tempat tidurnya cukup untuk covid," kata dia.

Lihat Juga : 3,5 Jam Prokes Ketat di Hari Pertama Sekolah Tatap Muka DKI

Oleh karena itu, Masdalina meminta ketegasan dari pemerintah terkait hal itu. Sebab, kekurangan tempat tidur bukan berarti rumah sakit tersebut telah penuh, melainkan karena rumah sakit kerap tak mau memberi alokasi khusus.