Konflik Papua dan Ketakutan Pemerintah Buka Dialog

Adriana menyarankan pemerintah melanjutkan kerja tim yang pernah dibentuk untuk membuka dialog dengan masyarakat Papua pada 2017 silam. Kala itu, tim tersebut beranggotakan Menko Polhukam Wiranto, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, serta Ketua Jaringan Damai Papua (JDP) Pater Neles Tebay.

Menurutnya, semua pihak terkait harus dilibatkan dalam dialog tersebut, termasuk kelompok garis keras.

"Kalau dialog, semua elemen harus diajak dialog TNI, Polri, sampai kelompok garis keras di sana. Dialog tidak bisa hanya pada kelompok yang pro NKRI. Langkah serius untuk menyiapkan dialog belum ada," katanya.

Senada, pengamat keamanan Beni Sukadis menyatakan insiden baku tembak yang terjadi di Distrik Gome saat ini semakin memperlihatkan bahwa pola pendekatan keamanan tidak berjalan efektif di Papua.

Namun, menurutnya, Andika juga tidak bisa serta-merta mengubah pola pendekatan yang dilakukan terhadap Papua karena keputusan mengubah pola itu berada di tangan Jokowi.

"Andika tidak bisa ubah pendekatan di Papua, tidak mungkin TNI ambil itu. Keputusan politik karena dia alat negara untuk meredam kekerasan dan mengejar musuh negara. TNI melakukan instruksi atau keputusan politik pemerintah," katanya.

Lihat Juga : TNI Tewas di Papua Jadi 3 Orang, Baku Tembak Masih Berlangsung

Atas dasar itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pola pendekatan keamanan yang telah diterapkan selama ini.

Setelah melakukan evaluasi, menurut Beni, pemerintah harus lebih mengutamakan pendekatan politik dengan melakukan dialog terhadap berbagai kelompok signifikan di Papua. Beni berkata, langkah pendekatan politik belum pernah dilakukan terhadap Papua selama ini.

"Yang penting ada pendekatan politik, apakah pemerintah pusat sudah bersedia melakukan dialog dengan kelompok signifikan yang punya cita-cita melepaskan diri dari Papua, bukan harus kelompok senjata tapi kelompok politiknya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah tidak perlu takut dalam menggunakan pendekatan politik. Menurutnya, pendekatan politik tidak serta-merta langsung penandatangan perdamaian atau penyelenggaraan referendum.

Lihat Juga : Danjen Kopassus Bantah Eggi Sudjana Baret Merah: Tiada Kontribusi

Beni berkata, Indonesia punya catatan positif ketika berhasil berdamai dengan kelompok separatis Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 silam.

"Aceh 2005 ketika kita damai dengan GAM tidak ada referendum, kenapa kita takut melakukan dialog terutama dengan kelompok politik. Coba dijajaki, tampaknya ini belum jalan," katanya.