Fraksi PPP-NasDem Tak Masalah RI Beli Alutsista Rp200 T Pakai Utang

Rencana pembelian 36 jet tempur F-15 dan berbagai alat utama sistem senjata (alutsista) lewat mekanisme utang dinilai tak masalah lantaran sudah diperhitungkan kemampuan pelunasan serta ada kegentingan kawasan.

Sebelumnya, RI berencana membeli beberapa macam peralatan militer senilai US$14 miliar atau Rp200,8 triliun (kurs Rp14.347 per dolar AS) lewat utang.

Anggota Komisi I DPR dari PPP Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa rencana pembelian jet tempur F-15 dan jet tempur Dassault Rafale generasi 4,5 buatan Prancis sudah masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara.

"Mengingat alutsista (alat utama sistem pertahanan) tersebut sangat diperlukan bagi pertahanan negara, maka kita mendukung sepenuhnya langkah Menteri Pertahanan dan Panglima TNI agar alutsista kita semakin modern sesuai perkembangan industri pertahanan internasional," kata Tamliha lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/2).

Ia meyakini, kemampuan negara untuk membayar utang yang digunakan untuk pengadaan alutsista yang bersifat mendesak bagi pertahanan negara sudah diperhitungkan.

Menurutnya, pemerintah juga pasti melakukan negosiasi agar mendapatkan bunga yang murah dan lunak dalam pengajuan utang untuk pembelian jet tempur F-15 tersebut nantinya.

"Sepanjang pengadaan alutsista kita memang sangat mendesak bagi pertahanan negara, meskipun pembelian dengan cara hutang tentunya sudah diperhitungkan kemampuan negara untuk membayarnya, termasuk negosiasi bunga yang murah dan lunak [atau] jangka panjang," kata Tamliha.

Tamliha pun mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh terlena terhadap situasi pandemi Covid-19 yang sepertinya sebagai perang 'biologis' saat ini.

Dia berkata, Indonesia harus sigap mengantisipasi kemungkinan perang konvensional.

Senada anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa setiap pembelian alutsista dari luar negeri dengan jumlah banyak pasti menggunakan mekanisme pinjaman luar negeri yang sudah disetujui oleh Bappenas dan Kemenkeu. Menurutnya, Indonesia memiliki rekam jejk yang baik dalam hal ini.

"Bukan hal besar, karena skema pinjaman luar negeri Indonesia untuk program pemerintah memiliki kredibilitas yang baik di mata kreditor dunia," ucapnya.

Bila dilihat dari kondisi politik global, ia melanjutkan, kontrak pembelian jet tempur F-15 dari AS menunjukan dominasi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam pengadaan alutsista modern di Indonesia dan regional Asia Tenggara.

Infografis Barisan Negara Produsen Jet Tempur Ternama Dunia. (Foto: CNN Indonesia/Anggit Gita Parikesit)

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari persaingan global antara AS dengan China yang meluaskan pengaruhnya melalui kekuatan ekonomi.

"Dari sudut pandang AS dan kawan-kawan, dalam konteks persaingan eksistensi militer AS versus China, pembelian ini akan menjaga keseimbangan kekuatan militer dunia di regional Asia Tenggara," katanya.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS menyetujui rencana penjualan 36 jet tempur F-15 dan berbagai macam peralatan militer senilai US$14 miliar atau Rp200,8 triliun (kurs Rp14.347 per dolar AS) ke Indonesia pada Kamis (10/2) kemarin.

Persetujuan tak lama diberikan setelah Indonesia melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meneken perjanjian pembelian 42 jet tempur Dassault Rafale generasi 4,5 dengan Prancis.

Mengutip AFP Jumat (11/2), Departemen Luar Negeri AS menyatakan persetujuan penjualan diberikan demi meningkatkan keamanan mitra regional dan tidak akan mengubah keseimbangan dasar militer di kawasan itu.