Benteng Rapuh Warga Pesisir Jakarta Hadang Banjir Rob

Sumiyati (42) menyebut frekuensi dan durasi banjir rob di Penjaringan bisa meningkat ketika memasuki musim hujan.

Ketinggian banjir akibat kombinasi banjir rob dan curah hujan tinggi itu bisa menaikkan ketinggian air ke angka 60-80 cm. Air juga baru akan surut ketika laut tidak lagi pasang, sekitar dia sampai empat hari kemudian.

"Kalau pasang dan hujan, masuk ke dalam [ketinggian air] sepinggang. Di dalam rumah, jadi berantakan banget," ucapnya pahit.

Ia tak pernah bisa tenang meski rumah dan warungnya, yang berdiri di gang yang sama, berdiri kokoh sebuah tanggul pantai setinggi 3 meter. Pasalnya, ada saluran pembuangan air hujan ke laut yang justru jadi celah air pasang masuk.

"Jadinya air laut itu malah masuk ke daratan lewat saluran tanggul. Kadang kalau lagi tinggi, bisa lewat atas [tanggul] pas ombaknya ngehantem tanggul," ungkap Sumiyati.

Sadar lokasi permukimannya terhimpit oleh Laut Jakarta di kedua sisi, Sumiyati dan 18 keluarga lainnya di gang tersebut memutuskan untuk tak sekadar menanti bantuan otoritas. Mereka urunan membeli mesin pompa air untuk ditaruh di salah satu sudut tempat mereka tinggal.

Mesin tersebut otomatis menyala ketika banjir mulai naik ke permukaan. Kendati demikian, pompa tidak serta merta menihilkan banjir di rumahnya. Apalagi saat air laut sedang tinggi atau hujan deras mengguyur. Hanya saja, durasi banjir menjadi jauh berkurang.

"Kerendem juga, tapi masih mending banjirnya. Soalnya pompa airnya jalan terus," tutur dia.

Karenanya, warga setempat tak segan patungan untuk biaya perawatan atau bahkan pembelian mesin pompa baru.

"Kalau mesin lagi rusak, kita iuran buat betulin. Kadang 30 sampai 70 ribu. Tapi kalau kayak kemarin mesin rusak total, jadinya iuran beli mesin baru lagi. Sampe 200 ribuan per orang," jelasnya.

"Bantuan pemerintah belum denger sih, ini murni inisiatif sendiri warga buat atasi banjir," ucap dia.

Di luar inisiatif warga itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui menganggarkan dana cukup besar untuk penanganan berbagai masalah terkait banjir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2022 dengan nilai total Rp82,47 triliun.

Namun demikian, ada pencoretan anggaran pos penanganan banjir pada program sumur resapan atau drainase vertikal oleh DPRD DKI Jakarta yang sebelumnya diusulkan mencapai Rp120 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tak masalah anggaran sumur resapan tahun 2022 dihapus. Menurutnya, program penanganan banjir tak hanya sumur resapan semata.

Infografis Banjir Jakarta. (Foto: Astari Kusumawardhani)

"Ya enggak apa-apa, program pengendalian banjir kan banyak, " kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (6/1)

Dikutip dari Lampiran 8 Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2022, program-program terkait penanganan banjir itu antara lain, pertama, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai Rp1,8 triliun;

Kedua, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai senilai Rp7 miliar; ketiga, Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Rp179,999 miliar;

Keempat, Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Rp104,999miliar; kelima, Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai Rp962,071 miliar; keenam, Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Rp9,867 miliar; ketujuh, Pembangunan Polder/Kolam Retensi Rp554,999 miliar.