Ketar-ketir Masyarakat Adat Tersingkir dari Ibu Kota Nusantara

Sementara itu, dari pemerintah pusat mencoba meyakinkan bahwa masyarakat atau penduduk yang semula berada di Sepaku tak akan ditinggalkan.

Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menjanjikan mulai dari awal pembangunan sampai akhir nanti, sumber daya manusia yang ada di sana tidak boleh diabaikan. Ia menegaskan kehadiran IKN harus betul-betul menjadi faktor pengungkit yang memunculkan keunggulan SDM hingga menyerap tenaga kerja penduduk yang ada di wilayah tersebut.

"Sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tapi berperan aktif di dalamnya, .sehingga mereka ikut berkontribusi besar di dalam proyek ini," katanya dalam kegiatan Beranda Nusantara: Menuju Ibu Kota Negara Baru, 23 Februari 2022.

Dia pun mengklaim budaya setempat agar tetap terjaga dengan baik, selain meningkatkan pembangunan SDM di sana menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bagi IKN.

"Yang lain adalah kebijakan afirmatif untuk masyarakat pembangunan IKN dan juga modernisasi, penting ini, agar tidak mengalienasi mereka. Jadi jangan sampai meminggirkan mereka," ujar mantan Panglima TNI itu.

Lihat Juga : TILIKAN Mengenal Ritual Kendi saat Pindah Tempat, Seperti Jokowi di IKN

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan untuk mendukung proyek IKN, pemerintah pun mendorong akulturasi antara penduduk setempat dengan pendatang. Sehingga, sambungnya, harus disiapkan mental yang perlu juga didorong oleh para pemimpin di daerah Kaltim.

"Bagaimana mereka punya pikiran yang open mind, yang terbuka. sehingga bisa menerima, saya yakin itu bisa karena di kalimantan timur ini heterogenitasnya tinggi, secara kultural, mereka tinggi sekali," kata Suharso dikutip dari video saluran Youtube Bappenas bertajuk 'Ibu Kota Negara: Asa di Benuo Taka'.

"Jadi mereka tidak kemudian merasa terasingkan, itu dulu. Jangan sampai ada sesuatu yang baru, orang baru, kemudian mereka merasa, 'Wah kita ini akan didorong dan keluar'. Nah perasaan itu yang tidak boleh ada. Mereka harus siap dengan mental, come on anda datang dan mari bersama-sama membangun," imbuhnya.

Senada pula disampaikan Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono yang menyatakan pemerintah akan menghormati posisi masyarakat adat di sana. Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai para penduduk, utamanya masyarakat adat itu akan direlokasi dan jaminan atas situs-situs budaya mereka, Sidik belum menjawab lebih lanjut.

"Tentu kita menghormati masyarakat adat yang di sana dihormati. Peran dan fungsinya, hak-haknya juga pasti akan dihormati, tetap dihormati," ujarnya saat dihubungi, 2 Maret 2020.

Sementara itu dari Penajam, Ketua Fraksi PKB DPRD PPU, Irawan Heru mengaku pula berharap penunjukan IKN itu akan menjadi momentum bagi para generasi muda di wilayah itu khususnya.

Irawan mengakui bahwa salah satu persoalan yang kini dihadapi Masyarakat Penajam adalah soal kualitas pendidikan. Untuk itu ia berharap dengan kehadiran IKN dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah PPU.

Siswa SDN 02 Sepaku mengikuti upacara bendera. Kalimantan Timir, Senin 14 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Setelah melantik kepala dan wakil kepala badan otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rajajoe di Istana, Jakarta, pada 10 Maret 2022, Presiden Jokowi berpesan pada dua orang pilihannya itu. Ia meminta  Bambang dan Dhony melibatkan masyarakat dalam pembangunan ibu kota negara baru. Ia ingin sekretariat khusus pembangunan IKN segera dibentuk.

"Saya harapkan nanti Otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan," ucap Jokowi.

Berkaca dari hal tersebut, Bambang a berjanji bakal melibatkan warga lokal dalam proses pembangunan IKN Nusantara. Pemerintah, kata dia, akan membangun sejumlah lembaga pendidikan untuk mengembangkan potensi warga lokal, seperti melalui program vokasi, training, untuk meningkatkan keahlian mereka.

"Sehingga akan ada training-training, upskilling, dan reskilling jadi kita mengharapkan warga yang ada di [IKN] Nusantara tidak hanya menjadi penonton tapi menjadi partisipan aktif dalam pembangunan Nusantara," katanya saat ditemui di Tangerang, Banten, 11 Maret 2022.

Lihat Juga : Penyebab Gubernur Sulteng Jatuh Pingsan saat Ritual Kendi Nusantara

Di satu sisi, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Timur mengkritisi soal para penduduk lokal, utamanya warga adat, yang suaranya tak didengarkan dari awal dalam perencanaan jelang penentuan IKN tersebut hingga kini. Bukan hanya masyarakat yang ada di ring 1 IKN, di Kecamatan Sepaku, mereka yang terdampak dari proyek tersebut di pesisir pun terancam kehidupannya selama pelaksanaan berjalan kelak.

"Ketika teman-teman turun ke lapangan, mereka [warga pesisir[ tak tahu lokasi mereka menjadi [terdampak] wilayah ibu kota baru. Daerah Mentawir, daerah Pantai Lango, pesisir Menwtawir itu masuk wilayah ibu kota (bagian pesisir)," kata Direktur Eksekutif Walhi Kaltim Yohanna Tiko saat dihubungi, 3 Maret 2020.

"Itu kan PR besar. masyarakat Balik [di Sepaku] juga mengatakan, 'Kita tidak pernah dilibatkan soal itu, bagaimana ke depan?'," imbuhnya.

Selain itu, sambungnya, peraturan perundang-undangan tak begitu kuat melindungi hak masyarakat adat di Indonesia. Dia lantas menyinggung RUU Masyarakat Adat yang tak rampung-rampung juga dibahas di DPR sejak 2009 silam.

"Nah bagaimana mau ada cerita perlindungan, sementara legitimasi mereka, legalitas mereka secara undang-undang itu belum ada. Baru pake permen, baru dicantolkan di UU kehutanan nomor 41, itu pun sudah diubah dalam omnibus law," katanya.

"Apa yang menjadi dasar dari perlindungan mereka. Mau kemana mereka, seperti apa mereka [setelah ada IKN]?" ujar Yohanna.