Ketua Lembaga Adat Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi di IKN
CNN Indonesia
Selasa, 15 Mar 2022 12:06 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Presiden Joko Widodo berbincang dengan sejumlah tokoh adat Kaltim saat berkemah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa (15/3) malam. (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Sepaku, CNN Indonesia --
Sejumlah tokoh masyarakat dan adat diundang dalam agenda Kendi Nusantara di Titik Nol bakal ibu kota negara (IKN) baru RI di KecamataN Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Senin (14/3).
Beragam harapan pun disampaikan. Utamanya berkaitan dengan menjaga kearifan lokal yang sudah ada.
"Banyak harapan yang ingin kami sampaikan ke Pak Presiden," ujar Ketua Lembaga Adat Paser PPU, Musa kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/3) petang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, sebagai warga asli IKN hal lain yang ingin disampaikan ialah soal pendidikan. Pihaknya ingin ada sekolah gratis. Mulai dari tingkat dasar hingga jenjang universitas. Kelas standar nasional sampai internasional. Dengan demikian tak ada yang tertinggal dari segi kualitas pendidikan.
"Kami juga berharap bisa diberikan lahan 5.000 hektare untuk permukiman Adat Paser dan semoga putra/putri daerah bisa masuk kepengurusan badan otorita," jelasnya.
Terpisah, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) PPU, Helena Lin Legi menyambut dengan gembira pemindahan IKN Nusantara dari Jakarta ke Bumi Mulawarman. Meski demikian, pihaknya sedikit waswas sebab agenda ini juga bakal membawa perubahan besar bagi masyarakat adat PPU.
"Kami memang sedikit khawatir terutama berkaitan dengan kualitas SDM masyarakat PPU ini," terangnya.
Dia pun berharap agar pemerintah mau bantu membangun sumber daya manusia di Penajam Penajam Paser Utara, sehingga saat ibu kota negara pindah, warganya mampu berasaing dengan para pendatang. Selain itu, kearifan lokal seperti berladang juga jangan sampai tergerus akibat agenda ini.
"Kami mau pemerintah bisa menjamin soal itu," ucap Helena berharap.
Setali tiga uang, salah satu tokoh adat Banjar, Ashari juga berharap hal senada. Dengan adanya IKN maka pendidikan masyarakat lokal makin baik. Ia meyakini kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat utamanya masyarakat lokal.
"Kami membayangkan ke depan suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak sejajar dengan generasi muda," tuturnya.
Di sisi lain, Ashari menyambut baik upaya pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN. Keterlibatan tersebut diyakini akan mengurangi konflik kepentingan antara ibu kota dengan lingkungan sekitar ibu kota.
"Jangan sampai ada gap pembangunan antara ibu kota dengan apa yang ada di sekitar ibu kota," kata dia.
Baca halaman selanjutnya, Penegasan Agar Masyarakat Adat Tak Jadi Fosil IKN
Sementara itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mewanti-wanti pemerintah untuk tidak menjadikan masyarakat adat di Kalimantan Timur sebagai 'fosil' ibu kota baru.
Deputi II Sekretaris Jenderal Bidang Advokasi dan Politik AMAN, Erasmus Cahyadi menilai lewat pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, pihaknya khawatir keberadaan masyarakat adat setempat berpotensi terpinggirkan. Sebab, menurutnya, ketika IKN dialihkan ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, maka etnis-etnis yang ada tidak akan mampu melawan paparan peradaban lain.
"Akan menjadi seperti apa budaya mereka? Way of life-nya masyarakat adat itu akan menjadi seperti apa? Saya curiga dan saya tidak berharap sebetulnya masyarakat adat yang berada di lokasi IKN ini menjadi fosil," kata Erasmus dalam konferensi pers secara daring, Senin (14/3).
Pihaknya pun cemas masyarakat adat nantinya hanya berakhir menjadi tempurung belaka. Situasi tersebut, kata dia, sama halnya dengan yang dialami oleh masyarakat adat di kawasan pariwisata.
"Nanti yang muncul adalah tari-tariannya tapi sebetulnya nyawanya itu sudah tidak ada. Yang muncul adalah pakaian adatnya, yang muncul itu adalah kesenian-keseniannya tapi sebetulnya ketika kita melihat masyarakat adatnya mereka sudah tidak ada," ujar Erasmus..
"Itu adalah situasi dimana adat itu difosilkan. Jadi dia tidak bernyawa. Sebagaimana umumnya industri pariwisata kita saat ini juga dimana-mana memperlakukan adat itu seperti fosil, seperti tontonan," sambungnya.
Sebagai informasi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengundang gubernur-gubernur se-Indonesia untuk mengikuti prosesi Kendi Nusantara di titik nol IKN pada Senin (14/3). Setelah para gubernur kembali ke daerah masing-masing, Jokowi menetap di sana dan berkemah semalam di bakal kawasan inti IKN tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang diundangkan pada 18 Februari lalu, wilayah IKN akan meliputi sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemindahan IKN itu secara resmi kemudian diatur lewat keputusan presiden. Selama Keppres belum terbit, maka ibu kota Indonesia masih Jakarta.
Sejumlah tokoh masyarakat dan adat diundang dalam agenda Kendi Nusantara di Titik Nol bakal ibu kota negara (IKN) baru RI di KecamataN Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Senin (14/3).
Beragam harapan pun disampaikan. Utamanya berkaitan dengan menjaga kearifan lokal yang sudah ada.
"Banyak harapan yang ingin kami sampaikan ke Pak Presiden," ujar Ketua Lembaga Adat Paser PPU, Musa kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/3) petang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, sebagai warga asli IKN hal lain yang ingin disampaikan ialah soal pendidikan. Pihaknya ingin ada sekolah gratis. Mulai dari tingkat dasar hingga jenjang universitas. Kelas standar nasional sampai internasional. Dengan demikian tak ada yang tertinggal dari segi kualitas pendidikan.
"Kami juga berharap bisa diberikan lahan 5.000 hektare untuk permukiman Adat Paser dan semoga putra/putri daerah bisa masuk kepengurusan badan otorita," jelasnya.
Terpisah, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) PPU, Helena Lin Legi menyambut dengan gembira pemindahan IKN Nusantara dari Jakarta ke Bumi Mulawarman. Meski demikian, pihaknya sedikit waswas sebab agenda ini juga bakal membawa perubahan besar bagi masyarakat adat PPU.
"Kami memang sedikit khawatir terutama berkaitan dengan kualitas SDM masyarakat PPU ini," terangnya.
Dia pun berharap agar pemerintah mau bantu membangun sumber daya manusia di Penajam Penajam Paser Utara, sehingga saat ibu kota negara pindah, warganya mampu berasaing dengan para pendatang. Selain itu, kearifan lokal seperti berladang juga jangan sampai tergerus akibat agenda ini.
"Kami mau pemerintah bisa menjamin soal itu," ucap Helena berharap.
Setali tiga uang, salah satu tokoh adat Banjar, Ashari juga berharap hal senada. Dengan adanya IKN maka pendidikan masyarakat lokal makin baik. Ia meyakini kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat utamanya masyarakat lokal.
"Kami membayangkan ke depan suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak sejajar dengan generasi muda," tuturnya.
Di sisi lain, Ashari menyambut baik upaya pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN. Keterlibatan tersebut diyakini akan mengurangi konflik kepentingan antara ibu kota dengan lingkungan sekitar ibu kota.
"Jangan sampai ada gap pembangunan antara ibu kota dengan apa yang ada di sekitar ibu kota," kata dia.
Baca halaman selanjutnya, Penegasan Agar Masyarakat Adat Tak Jadi Fosil IKN
Masyarakat Adat Jangan Dijadikan Fosil IKN
Patok batas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terpasang di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (13/3/2022). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Sementara itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mewanti-wanti pemerintah untuk tidak menjadikan masyarakat adat di Kalimantan Timur sebagai 'fosil' ibu kota baru.
Deputi II Sekretaris Jenderal Bidang Advokasi dan Politik AMAN, Erasmus Cahyadi menilai lewat pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, pihaknya khawatir keberadaan masyarakat adat setempat berpotensi terpinggirkan. Sebab, menurutnya, ketika IKN dialihkan ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, maka etnis-etnis yang ada tidak akan mampu melawan paparan peradaban lain.
"Akan menjadi seperti apa budaya mereka? Way of life-nya masyarakat adat itu akan menjadi seperti apa? Saya curiga dan saya tidak berharap sebetulnya masyarakat adat yang berada di lokasi IKN ini menjadi fosil," kata Erasmus dalam konferensi pers secara daring, Senin (14/3).
Pihaknya pun cemas masyarakat adat nantinya hanya berakhir menjadi tempurung belaka. Situasi tersebut, kata dia, sama halnya dengan yang dialami oleh masyarakat adat di kawasan pariwisata.
"Nanti yang muncul adalah tari-tariannya tapi sebetulnya nyawanya itu sudah tidak ada. Yang muncul adalah pakaian adatnya, yang muncul itu adalah kesenian-keseniannya tapi sebetulnya ketika kita melihat masyarakat adatnya mereka sudah tidak ada," ujar Erasmus..
"Itu adalah situasi dimana adat itu difosilkan. Jadi dia tidak bernyawa. Sebagaimana umumnya industri pariwisata kita saat ini juga dimana-mana memperlakukan adat itu seperti fosil, seperti tontonan," sambungnya.
Sebagai informasi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengundang gubernur-gubernur se-Indonesia untuk mengikuti prosesi Kendi Nusantara di titik nol IKN pada Senin (14/3). Setelah para gubernur kembali ke daerah masing-masing, Jokowi menetap di sana dan berkemah semalam di bakal kawasan inti IKN tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang diundangkan pada 18 Februari lalu, wilayah IKN akan meliputi sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemindahan IKN itu secara resmi kemudian diatur lewat keputusan presiden. Selama Keppres belum terbit, maka ibu kota Indonesia masih Jakarta.
