KPK Geledah Kantor Alfamidi di Ambon

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Midi Utama Indonesia (MID) tbk atau Alfamidi cabang Ambon terkait kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy.

"Tim penyidik KPK, Jumat (13/5), juga telah melaksanakan tindakan penggeledahan di wilayah Kota Ambon yang berlokasi di kantor PT MID Tbk (Midi Utama Indonesia) Cabang Ambon," ujar Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, Rabu (18/5).

Ia menuturkan penyidik menemukan dan mengamankan berbagai barang bukti seperti dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara.

"Seluruh bukti-bukti hasil penggeledahan diduga kuat dapat menerangkan dan mengurai perbuatan para tersangka," tutur Ali.

Lihat Juga : Kasus Tipikor Wali Kota Ambon, KPK Segel Kantor Penanaman Modal

"Selanjutnya berbagai bukti dimaksud akan dianalisis dan segera disita untuk melengkapi berkas perkara tersangka RL [Richard Louhenapessy] dkk," sambungnya.

Sementara itu, pada Selasa (17/5), penyidik KPK juga menggeledah ruang kerja Richard dan beberapa kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Dari upaya paksa tersebut diamankan dokumen keuangan termasuk catatan aliran sejumlah uang dan bukti alat elektronik.

Richard Louhenapessy diproses hukum oleh KPK karena diduga menerima Rp500 juta terkait dengan persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail.

Uang itu diserahkan oleh karyawan Alfamidi Kota Ambon yang turut menjadi tersangka bernama Amri.

"Khusus untuk penerbitan terkait persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, AR [Amri] diduga kembali memberikan uang kepada RL [Richard Louhenapessy] sekitar Rp500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH [Andrew Erin Hehanussa, Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon," ujar Ketua KPK Firli Bahuri di Kantornya, Jakarta, Jumat (13/5) malam.

Lihat Juga : KPK Geledah Balai Kota Ambon Terkait Suap Izin Ritel, ASN Panik

Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.