HUT Bhayangkara, Slogan Presisi Tercoreng Kekerasan Polisi

CNN Indonesia
Jumat, 01 Jul 2022 09:50 WIB
Bertepatan dengan HUT Bhayangkara, sejumlah elemen masyarakat mengkritisi kasus kekerasan polisi terhadap warga yang masih sering terjadi. Sejumlah elemen masyarakat mengkritisi kasus kekerasan polisi terhadap warga yang masih sering terjadi (CNN Indonesia/ Farida)
Jakarta, CNN Indonesia --

HUT Bhayangkara diwarnai catatan kritis oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menilai kinerja Polri masih dipenuhi kekerasan. Merujuk catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), aparat kepolisian diduga melakukan 677 tindak kekerasan sepanjang Juli 2021-Juni 2022.

Jumlah ini meningkat dari periode sebelumnya Mei 2020-Juni 2021 yaitu dugaan 651 kekerasan oleh aparat kepolisian. Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar menyebut rentetan kasus itu sebagai parade kekerasan yang kerap kali dipertontonkan sepuluh tahun terakhir.

"Selama 5-10 tahun, yang mau saya katakan, terjadi parade kekerasan dan kerap kali dipertontonkan, dan hampir selalu terjadi itu di penanganan aksi massa," ujar Rivanlee pada CNNIndonesia.com, Kamis (30/6).

Rangkaian kekerasan itu mulai dari penggunaan senjata api, penganiayaan, hingga penangkapan sewenang-wenang. Menurut catatan KontraS, kekerasan terbanyak dilakukan kepolisian berupa penembakan 456 kasus, penganiayaan 83 kasus, dan penangkapan sewenang-wenang 43 kasus.

Rivanlee menyebut fenomena penggunaan senjata api yang tidak terukur ini dianggap sebagai kewajaran oleh pihak kepolisian dengan dalih ketertiban dan keamanan.

Menurut dia, itu tercermin dari instruksi Kapolda Jawa Barat Ibrahim Tompo yang menginstruksikan jajarannya hingga tingkatan Polsek untuk menindak tegas pelaku geng motor dan begal, termasuk dengan cara tembak di tempat, Selasa (31/5) lalu.

"Diperparah dengan kewenangan diskresi kepolisian yang dimaknai secara multitafsir guna mendapat legitimasi penggunaan senjata api," ucap Rivanlee.

Merujuk data tindakan polisi dalam menanggapi kebebasan berekspresi, sepanjang tahun ini ada 45 dugaan tindakan kekerasan terhadap aksi masa. Jumlah korban akibat tindakan itu mencapai 523 jiwa dengan rincian 453 orang ditangkap, 67 korban luka, serta 3 orang meninggal dunia.

Selain itu, kata Rivanlee, praktik penyiksaan yang dilakukan kepolisian kerap ditujukan sebagai metode mencari fakta dalam kasus salah tangkap. Artinya, penyiksaan itu dilakukan untuk merekayasa peristiwa kasus salah tangkap.


Jika dilihat dari tingkat satuan, pelaku penyiksaan paling banyak di Polres dengan 24 kasus, Polsek 6 kasus, dan Polda 2 kasus. Salah satu korban kasus penyiksaan ini adalah kematian narapidana Freddy Nicolaus di Polres Jakarta Selatan pada 13 Januari 2022.

"[Menunjukkan] Polisi gagal mengidentifikasi permasalahan sehingga mereka punya konsekuensi untuk mempercepat kasusnya dengan cara penyiksaan," tuturnya.

Termasuk sikap polisi yang dikritisi adalah ketidaktegasannya dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) serta kelompok minoritas.

Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan yakni abainya pihak kepolisian saat perobohan masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. Sebuah video yang beredar menampilkan aparat berseragam lengkap hanya menonton massa merobohkan dan merusak masjid itu.

"Kami melihat bahwa peristiwa semacam ini terjadi karena tidak ada dorongan yang kuat dari atasan atau perwira tinggi Polri untuk melindungi kelompok minoritas. Selain itu, sikap populisme Kepolisian yang berakibat pada cherry picking di lapangan dalam memberikan perlindungan juga menjadi penyebab utama," ungkapnya.

Akar Masalah

Rivanlee menganggap akar persoalan ini adalah masalah struktural dan kultural buntut ketiadaan ketegasan dari pimpinan Polri. Menurutnya, Polri selama ini gagal mengidentifikasi dan mengakui permasalahan di dalam tubuhnya sendiri. Salah satu yang ia soroti adalah mekanisme pengawasan kepolisian yang tidak jelas.

"Pengawasan antar satuan tingkatan, jika itu berjalan dengan baik, itu bisa menghindari praktik penyiksaan yang terjadi," ujarnya.

Selain itu, mekanisme pengawasan dari lembaga eksternal seperti DPR, Kompolnas, dan Komnas HAM tak bisa membuat Polri berbenah atau menindaklanjuti hasil rekomendasi yang ada.

Senada, Peneliti Institute for Criminal Justice (ICJR) Iftitahsari memaparkan bahwa pengawasan adalah momok persoalan Polri sejak dulu. Tita, sapaan akrabnya, menilai persoalan sistemik itu dapat diselesaikan dengan merevisi kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

"Hukum acara pidana kita yang memberikan kewenangan terlalu besar untuk kepolisian, khususnya penyidik di dalam lingkup kepolisian. Tapi dia nggak punya mekanisme pengawasan yang kuat," ujar Tita.

Slogan Presisi Sebatas Citra

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER