DKI Bahas Ganti Lahan Warga Rawajati Imbas Normalisasi Ciliwung

CNN Indonesia
Jumat, 19 Agu 2022 18:50 WIB
Warga Rawajati, Jakarta Selatan mempertanyakan nasib pembayaran lahan imbas proyek normalisasi Ciliwung. Sedikitnya 20 bidang tanah belum dibayarkan. Banjir merendam kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (1/01/2020). (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta tengah membahas masalah pembayaran ganti lahan warga RW 07, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan imbas proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air Roedito Setiawan menyatakan pembahasan dilakukan dengan didampingi Jaksa Pengacara Negara.

"Untuk masalah tersebut di atas sedang dibahas di Kantor Pertanahan Jaksel didampingi Jaksa Pengacara Negara," kata Roedito saat dihubungi, Jumat (19/8).

Warga RW 07, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sebelumnya mempertanyakan nasib pembayaran lahan mereka imbas proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Setidaknya ada 20 bidang tanah belum dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta hingga Agustus.

Ketua RW 07, Sari mengatakan ada beberapa RT di wilayahnya yang terdampak normalisasi Ciliwung. Pendataan telah dimulai sejak beberapa tahun lalu.

"Yang terkena dampak normalisasi itu di RT 02, 03,04, dan sedikit RT 05. Ada 63 bidang rumah dan tanah yang terkena, yang sudah dipetain BPN (Badan Pertanahan Nasional ) dan SDA (Dinas Sumber Daya Air)," kata Sari saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (16/8).

Menurutnya, warga yang tinggal di daerah itu sudah lebih dari 20 tahun. Dari puluhan yang terdampak itu, ada tanah yang sudah mendapat sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), namun ada tanah yang belum bersertifikat karena kendala saat program PTSL itu.

Akibat tidak adanya sertifikat itu, sekitar 20 bidang tanah yang dimiliki warga belum jelas nasib pembayarannya. Untuk puluhan tanah yang bersertifikat, menurut Sari, telah dilakukan pembayaran oleh Pemprov DKI.

Ia berharap pemerintah memberi kepastian kepada warga. Apalagi, kata dia, saat proses musyawarah sebelum pembayaran, warga yang tidak memiliki sertifikat telah diberi nominal ganti untung berdasarkan nilai apraisal.

"Yang nilai sertifikat dan non beda sekitar Rp3 juta per meter. Jadi memang ada perbedaan. Warga terima perbedaan itu. Kami harap itu segera ada progres dan kami segera terima sesuai dengan yang ada," kata Sari.

(yoa/pmg)

[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER