DKI Bahas Ganti Lahan Warga Rawajati Imbas Normalisasi Ciliwung

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta tengah membahas masalah pembayaran ganti lahan warga RW 07, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan imbas proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air Roedito Setiawan menyatakan pembahasan dilakukan dengan didampingi Jaksa Pengacara Negara.

Lihat Juga : Warga Rawajati Tuntut Kejelasan Ganti Lahan Pembebasan Ciliwung

"Untuk masalah tersebut di atas sedang dibahas di Kantor Pertanahan Jaksel didampingi Jaksa Pengacara Negara," kata Roedito saat dihubungi, Jumat (19/8).

Warga RW 07, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sebelumnya mempertanyakan nasib pembayaran lahan mereka imbas proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Setidaknya ada 20 bidang tanah belum dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta hingga Agustus.

Ketua RW 07, Sari mengatakan ada beberapa RT di wilayahnya yang terdampak normalisasi Ciliwung. Pendataan telah dimulai sejak beberapa tahun lalu.

Lihat Juga : Ciliwung Meluap, 27 RT di Jakarta Terendam Banjir

"Yang terkena dampak normalisasi itu di RT 02, 03,04, dan sedikit RT 05. Ada 63 bidang rumah dan tanah yang terkena, yang sudah dipetain BPN (Badan Pertanahan Nasional ) dan SDA (Dinas Sumber Daya Air)," kata Sari saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (16/8).

Menurutnya, warga yang tinggal di daerah itu sudah lebih dari 20 tahun. Dari puluhan yang terdampak itu, ada tanah yang sudah mendapat sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), namun ada tanah yang belum bersertifikat karena kendala saat program PTSL itu.

Akibat tidak adanya sertifikat itu, sekitar 20 bidang tanah yang dimiliki warga belum jelas nasib pembayarannya. Untuk puluhan tanah yang bersertifikat, menurut Sari, telah dilakukan pembayaran oleh Pemprov DKI.

Lihat Juga : Pemprov DKI Akan Bebaskan Lahan 300 Meter untuk Normalisasi Sungai

Ia berharap pemerintah memberi kepastian kepada warga. Apalagi, kata dia, saat proses musyawarah sebelum pembayaran, warga yang tidak memiliki sertifikat telah diberi nominal ganti untung berdasarkan nilai apraisal.

"Yang nilai sertifikat dan non beda sekitar Rp3 juta per meter. Jadi memang ada perbedaan. Warga terima perbedaan itu. Kami harap itu segera ada progres dan kami segera terima sesuai dengan yang ada," kata Sari.