Kisah dari Kampung Bambu, Warga Gusuran yang Kembali Digusur untuk JIS

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut menyoroti penggusuran Kampung Bambu. Pada Selasa (11/10), Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi kepada PT KAI dan Pemkot Jakut untuk menunda penggusuran hingga tercapai kesepakatan dengan warga.

Dalam surat yang telah dikonfirmasi Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, tertulis bahwa Komnas HAM meminta PT KAI beserta Pemkot Jakut untuk menunda penggusuran sekaligus tindakan yang dapat menimbulkan konflik fisik.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar PT KAI dan Pemkot Jakut memberikan penjelasan atau klarifikasi terkait permasalahan, salah satunya mengenai nilai kompensasi.

"Memberikan penjelasan atau klarifikasi atas permasalahan tersebut dengan disertai bukti-bukti relevan," demikian bunyi rekomendasi Komnas HAM.

Sebelum ini, Komnas HAM juga sempat mengeluarkan rekomendasi yang sama tepat sebelum penggusuran dimulai. Rekomendasi itu dikeluarkan usai warga meminta bantuan lembaga itu untuk menerbitkan surat rekomendasi penundaan penggusuran pada 6 Oktober.

"Surat tanda penerimaan laporan dan meminta supaya penggusuran ditunda sampai ada kesepakatan dengan warga melalui proses yang ada di Komnas," kata Beka.

Mengenai hal ini, belum ada tanggapan dari PT KAI maupun Pemkot Jakarta Utara. CNNIndonesia.com masih berupaya menghubungi kedua pihak.

Lihat Juga : Kisah Remaja Kehilangan Ayah di Peristiwa Berdarah 1984

Dalih Pemerintah Jakarta Ingin Percantik JIS

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan penertiban Kampung Bambu dilakukan agar lingkungan sekitar JIS menjadi lebih rapi dan menarik.

"Terkait dengan penertiban memang di situ kan kita harus rapikan. Supaya lingkungannya baik, pemandangannya baik dan menarik. Supaya JIS yang berskala internasional ini betul-betul dapat dilihat secara luas, juga baik," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/10).

"Kita lihat dari berbagai sudut, JIS itu harus kita pastikan pemandangannya baik," tambahnya.

Menanggapi hal ini, sejumlah warga mengaku setuju dengan keinginan tersebut. Eva, misalnya. Ia mengaku tak keberatan bila Pemprov ingin menggusur Kampung Bambu untuk memperelok kawasan sekitar JIS.

Namun, menurutnya Pemprov juga perlu memedulikan nasib warga yang nantinya bakal kehilangan rumah.

"Kita sih setuju-setuju saja. Paling tidak kita kan harus dipedulikan. Dilihat. Ya siapa sih yang mau hidup begini. Kalau kita mau digusur ya silakan monggo. Tapi setidaknya kita harus dimengerti," ujar Eva.

Senada, Puji, juga mendukung keinginan Pemprov untuk memperindah JIS tersebut. Namun menurut Puji, Pemprov tak boleh sampai mengabaikan nasib warga hanya demi JIS.

"Boleh-boleh saja. Iya (tetapi warga juga dipikirkan)," ucapnya menimpali pernyataan Eva.

Selain demi mempercantik JIS, penggusuran Kampung Bambu juga dilakukan untuk mensterilkan kawasan rel guna membangun stasiun KRL temporary. KAI penertiban itu juga dilakukan demi keamanan warga yang tinggal di lokasi rawan tersebut.

Sejauh ini, total ada 254 bangunan semi permanen yang berada di kawasan Kampung Bambu. Eva menyebut hampir seluruhnya telah ditertibkan oleh PT KAI dan Pemkot Jakut.

"Warga yang menempati 254 bangunan telah secara mandiri melakukan proses pengosongan bangunan tidak permanen tersebut secara bertahap," ujar Eva kepada wartawan.

Eva mengatakan PT KAI bersama Pemkot Jakut sebelumnya telah mensosialisasikan masalah ini ke warga. Menurut dia warga pun telah setuju untuk pindah dari area tersebut.

"Pendataan dan program relokasi warga juga telah dijalankan oleh pemerintah kota," paparnya.

Lihat Juga : Anies: Relokasi Tak Mungkin Dihindari dalam Pembangunan Kota