Walhi dan Auriga: 24 Juta Hektare Lahan Kalimantan Dikuasai Korporasi

Laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga menyebut Kalimantan sebagai provinsi yang kelola lahannya paling banyak dikuasai korporasi, ketimbang rakyat.

Korporasi menguasai 24.735.733 hektare lahan di provinsi tersebut. Sementara itu, kelola lahan yang dipegang dan dikuasai langsung oleh rakyat hanya seluas 1.070.350 hektare.

Laporan Walhi dan Auriga berjudul 'Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi' itu diterbitkan pada September 2022. Adapun metode yang digunakan adalah identifikasi dan analisis data dari berbagai kementerian/lembaga.

Lihat Juga : Walhi & Auriga: Lahan Kelola RI 92 Persen Korporasi, 8 Persen Rakyat

Urutan kedua kelola lahan terbanyak dikuasai korporasi adalah Provinsi Sumatera. Di wilayah itu, lahan seluas 11.938.344 hektare dikelola oleh korporasi, dan 910.968 hektare dikelola rakyat.

Ketiga, Provinsi Papua. Bumi Cendrawasih ini, sebanyak 8.589.282 hektare lahannya dikelola oleh korporasi. Sementara, wilayah kelola lahan rakyatnya hanya 169.665 hektare.

Selanjutnya, Provinsi Maluku dengan luas kelola lahan yang dikuasai korporasinya mencapai 2.274.567 hektare dan rakyat hanya 227.888 hektare.

Kemudian di Sulawesi, 2.211.698 hektare lahan dikuasai korporasi dan 342.233 hektare rakyat. Terakhir, di Jawa-Bali, luas kelola lahan yang dikuasai korporasinya mencapai 682.380 hektare dan rakyat hanya 343.693 hektare.

Lihat Juga : Walhi Jateng: Warga Tolak PLTP Dieng Dipukuli Pekerja Geo Dipa Energi

Jika ditarik secara umum, Walhi dan Auriga juga menemukan adanya ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia. Korporasi tercatat mengelola 92 persen lahan, sementara rakyat hanya delapan persen.

"Yang diberikan kepada korporasi seluruhnya seluas 36,8 juta hektare. Di sisi lain, yang diberikan kepada rakyat hanya 3,1 juta hektare," dikutip dari laporan itu.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup saat ini masih berusaha terus melakukan penguatan kapasitas kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan masyarakat untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat di tingkat tapak.

Dalam pembukaan Festival Forest Investment Program (FIP) 2022 di Jakarta, Rabu, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK Agus Justianto menjelaskan bahwa KLHK melalui FIP 2 yang didanai Bank Dunia dan DANIDA sejak 2017 telah mendorong implementasi penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan hutan terdesentralisasi.

"Proyek FIP 2 dirancang dan dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan KPH dan masyarakat lokal sehingga pengelolaan hutan yang terdesentralisasi dapat menghasilkan peningkatan mata pencaharian berbasis hutan di wilayah sasaran," kata Agus seperti dikutip Antara.

Melalui proses pengelolaan hutan yang terdesentralisasi diharapkan dapat mendorong peningkatan tata kelola hutan dan mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat di tingkat tapak.