Alasan Pemerintah RI Putuskan Tak Tes Covid Turis China

CNN Indonesia

Kamis, 05 Jan 2023 08:09 WIB

Pemerintah tak menerapkan pengetatan termasuk wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan luar negeri karena yakin dengan imunitas penduduk Indonesia. — Sejumlah negara di dunia, termasuk dua negeri jiran Indonesia, telah menerapkan pengetatan pengawasan di pintu masuk terhadap pelaku perjalanan dari China seiring lonjakan Covid-19. (REUTERS/KIM HONG-JI)

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo mengaku sepakat dengan pemerintah yang memutuskan untuk tidak mengetatkan pintu masuk serta pengetatan protokol kesehatan virus corona bagi pelancong China yang akan datang ke Indonesia.

"Saya kira protokol pintu masuk kita sudah cukup baik. Dan apapun pertahanan yang dilakukan negara manapun dengan menyetop penerbangan, memberlakukan skrining yang ketat, terbukti terjebol juga gitu lho. Kebijakan seperti itu tidak efektif," kata Rahmad saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/1).

Lihat Juga :

Ahli Respons Menkes Tak Awasi Ketat Pelancong dari China: Harus PCR

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rahmad menyebut Indonesia sudah memiliki dua bekal yang cukup efektif dalam mencegah lonjakan kasus. Pertama, warga Indonesia sudah memiliki daya antibodi Covid-19 yang tinggi secara alamiah pasca terinfeksi Covid-19.

Kedua, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang sudah berjalan sejak 2021 menurutnya juga memberikan dampak yang tinggi dalam mencapai herd immunity di Indonesia.

"Nah, itu yang membedakan kita dengan China, sehingga tidak bisa kasus yang di China itu begitu meledak banyak korban itu di Indonesia nanti begitu, Karena kekebalan kelompok kita sudah terbentuk jauh lebih baik dibandingkan dengan China," kata dia.

Meski demikian, Rahmad menilai pemerintah akan melakukan kebijakan strategis seperti memperketat pintu masuk apabila terbukti terjadi lonjakan Covid-19 dalam beberapa waktu ke depan.

"Bisa juga pemerintah melakukan langkah-langkah drastis ketika kasus di China juga membuat kenaikan di Indonesia, sehingga membuat kita harus melakukan langkah-langkah cepat. Saya kira fleksibel, artinya pemerintah melihat perkembangan," ujar Rahmad.