Said Aqil Kenang Lobi Utusan SBY soal Tak Bayar Pajak karena Gayus

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengenang peristiwa saat utusan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melobi pihaknya untuk tak menyerukan aksi tidak membayar pajak pada 2012 silam.

Pada 2012 silam, SBY menjabat sebagai presiden, sementara Said Aqil masih menjadi Ketum PBNU. Adapun aksi tersebut diserukan NU merespons aksi pegawai pajak Gayus Tambunan yang terbukti menyelewengkan kewenangannya sebagai PNS di Ditjen Pajak.

"Sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi, almarhum pak Jusuf (Wangkar) namanya, stafsusnya itu menemui saya," kata Said Aqil di Rumah Sakit (RS) Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan (28/2).

Namun demikian, Said mengklaim upaya lobi itu tidak mempan. Said mengungkapkan keputusan itu mengacu pada kitab kuning dan para imam serta ulama. Dia menjelaskan dana pajak harus dipakai untuk keperluan masyarakat umun.

"Saya bilang, 'kalau memang itu, itu berdasarkan referensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih diselewengkan warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai tidak usah bayar pajak'...," ucap dia.

Lihat Juga : KPK Panggil Rafael Alun Hari Ini Klarifikasi Harta Jumbo Pejabat Pajak

Kenangan itu diungkap lagi Said merespons dugaan asal muasal harta jumbo pejabat pajak eselon III Rafael Alun Trisambodo yang terungkap setelah anaknya, Mario Dandy Satriyo, menganiaya David Ozora putra dari pengurus GP Ansor hingga tak sadarkan diri berhari-hari.

Said menyampaikan seruan sama akan dia lakukan saat ini jika ditemukan kembali penyelewengan dana pajak. Termasuk, jika Rafael Alun, pejabat pajak yang saat ini disorot karena harta melimpah terbukti juga melakukan penyelewengan.

"Saya ungkit keputusan munas tadi. Kalau memang pajak uang diselewengkan, ulama ini akan mengajak warga tak usah membayar pajak," ucapnya.

Sebagai informasi, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan merupakan pegawai Ditjen pajak golongan III A. Dia terlibat dengan sejumlah kasus mafia pajak dan memiliki harta hingga puluhan miliar.

Total uang yang disita negara dari Gayus mencapai Rp 74 miliar yang terdiri atas berbagai rekening dan deposito.

Gayus ditangkap pada 2010 silam. Dia dinilai terbukti menyalahgunakan wewenang ketika menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang menyebabkan negara rugi Rp570,92 juta.

Lihat Juga : Mahfud MD Telepon KPK, Minta Kasus Harta Janggal Rafael Dibuka Lagi

Sementara Rafael yang kini PNS eselon III di Ditjen Pajak Kemenku memiliki harta yang hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Rafael per 2021, ia memiliki total kekayaan Rp56.104.350.289, dan tidak memiliki utang sama sekali.

Angka ini hanya lebih rendah Rp1,9 miliar dari harta Sri Mulyani yang mencapai Rp58.048.779.283.

Sebelumnya, PPATK menemukan indikasi pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo. PPATK menyatakan telah melaporkan temuan tersebut kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Inspektorat Jeneral Kemenkeu pada 2012 silam.

"Hasil analisis yang disampaikan kepada penegak hukum tentu sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uangnya," ujar Humas PPATK Natsir Kongah saat dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat (24/2).

Sementara itu, KPK pernah menyurati Itjen Kemenkeu pada Januari 2020 lalu. Kini, KPK panggil Rafael Alun pada Rabu (1/3) ini untuk mengklarifikasi perihal harta yang dimiliki pejabat pajak tersebut.