Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 31 Mei mencatat 87 kejadian karhutla di Indonesia, terhitung sejak Januari 2023. Jumlah karhutla bertambah menjadi 188 kejadian per 31 Juni.
Dari jumlah itu terdapat kenaikan sebanyak 101 kejadian karhutla pada bulan Juni. Kenaikannya mencapai 116 persen atau lebih dua kali lipat dari bulan sebelumnya.
Berdasarkan data keseluruhan, karhutla di Indonesia memang terus mengalami kenaikan setiap bulan sepanjang Januari hingga Juni 2023. BNPB mencatat ada 14 kejadian karhutla selama Januari.
Pada Februari, karhutla mengalami kenaikan 18 kejadian dibanding bulan sebelumnya, sehingga total menjadi 32.
Pada Maret dan April, karhutla terus naik meski tak signifikan. Pada Maret, kejadian karhutla bertambah 8 dan April bertambah 7. Jika direkapitulasi, sepanjang Januari hingga April total karhutla menjadi 48 kejadian.
Namun, kenaikan drastis mulai terlihat kembali pada Mei. Karhutla bertambah 39 kejadian atau 81 persen dari sebelumnya. Total karhutla per 31 Mei menjadi 87 kejadian dan terus naik hingga Juni.
Adapun data terbaru per 6 Juli 2023, total kejadian karhutla dari Januari mencapai 195. Dengan kata lain, ada penambahan 7 kejadian karhutla hanya dalam empat hari di bulan Juli ini.
Kepala BNPB Mayor Jenderal TNI Suharyanto menjelaskan faktor utama kenaikan frekuensi kejadian Karhutla pada Mei dan Juni karena efek El Nino yang signifikan di 2023.
"Karena efek itu membuat musim kemarau menjadi lebih kering dan lebih panjang dari tahun 2022 lalu," kata Suharyanto kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/7).
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati telah mewanti-wanti agar Indonesia mewaspadai kemarau kering pada 2023. Hal ini akibat kemunculan El Nino dan Indian Ocean Dipole.
Dampaknya, curah hujan pada pada Agustus, September, Oktober 2023 diprediksi akan berada pada kategori di bawah normal, terutama wilayah Sumatera, Jawa Bali-NTB-NTT, sebagian Kalimantan dan sebagian Sulawesi. Pada periode itu, potensi karhutla bisa lebih besar dibanding saat kemarau basah pada 2020-2022.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mengklaim pemerintah sudah mengantisipasi potensi meningkatnya kebakaran hutan akibat fenomena iklim El Nino beberapa bulan ke depan.
Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air Bappenas Nur Hygiawati Rahayu mengatakan selain mewaspadai lahan gambut, pemerintah juga memantau ketat hutan dan lahan kering seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bencana kekeringan ini diprediksi dapat mencapai puncaknya di akhir 2023.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan luasan lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga 6 Juli 2023 mencapai 28.019,98 hektare. Luas lahan yang paling banyak terbakar berada di NTT.
Berdasarkan data monitoring sistem karhutla Sipongi milik KLHK, sebanyak 5.211,76 hektare hutan dan lahan terbakar di provinsi tersebut.
Menurut Suharyanto, NTT menjadi provinsi paling banyak lahan terbakar karena secara kewilayahan merupakan provinsi dengan tingkat curah hujan tahunan sedikit.
"Hari tanpa hujan (HTH) yang panjang. Kadang bisa hingga 60 hari," kata Suharyanto.
Hal tersebut, kata dia, secara alamiah membuat tingkat kerentanan NTT terhadap karhutla sangat tinggi. Namun demikian, karakteristik dampaknya berbeda dengan wilayah lain. Dia menyebut lahan terbakar di NTT adalah lahan mineral, bukan lahan gambut.
"Sehingga begitu objek terbakar (misal savana/padang rumput) sudah habis terbakar maka api juga padam dan tidak membuat kabut asap yang berkepanjangan," jelasnya.
Dalam tiga tahun terakhir, NTT tercatat sebagai provinsi terparah kena dampak karhutla. Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan yang terbakar pada 2020 sebesar 296.942 hektare, meningkat menjadi 358.867 hektare pada 2021, kemudian turun tahun 2022 yaitu 204.894 hektare.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT Ambrosius Kodo mengatakan Pemerintah Provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla 2023. Namun menurutnya, perhatian terhadap karhutla di tingkat pemerintah kabupaten/kota belum dilihat sebagai bencana.
"Tugas terberat kami adalah mengkoordinasikan kabupaten/kota, agar status siaga darurat itu bisa ditetapkan di kabupaten/kota dan juga dibentuk satgas karhutla," kata Ambrosius melalui sambungan telepon, Rabu (5/7).
Dia juga mengeluhkan keterbatasan peralatan untuk menanggulangi karhutla di NTT. Kebanyakan lahan terbakar di padang yang sulit dijangkau dengan mobil damkar. Sementara helikopter untuk patroli maupun pemadaman kebakaran tidak tersedia.
"Tidak ada (helikopter). Kalau bisa standby satu unit saja itu sudah luar biasa," katanya.
Provinsi kedua yang paling banyak terbakar lahannya ditemukan di Kalimantan Barat. Luas lahan yang terbakar di Kalbar yakni sebanyak 4,172,26 hektare.
Lampung menjadi provinsi ketiga terbanyak yang lahannya terbakar. Luasannya mencapai 2.272,96 hektare. Keempat di Sulawesi Tenggara dengan luasan lahan terbakar 1.961,44 hektare.
Provinsi terakhir yang masuk lima besar karhutla terbanyak sepanjang Januari-6 Juli 2023 yaitu Maluku. KLHK mencatat seluas 1.953,07 hektare lahan di provinsi tersebut terbakar.
 Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan lahan gambut yang terbakar di Desa Natai Baru, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Senin (2/1/2023). (ANTARA FOTO/Ario Tanoto) |
Di luar lima provinsi tersebut, terdapat beberapa provinsi lain yang lahannya juga terbakar lebih dari 1.000 hektare. Di antaranya Riau, luas lahan terbakar mencapai 1.860,55 hektare.
Lalu, di Sulawesi Tengah 1.499,43 hektare, Nusa Tenggara Barat 1.413,73 hektare, Kalimantan Tengah 1.096,27 hektare, dan Sumatera Selatan lahan yang terbakar mencapai 1.050,19 hektare.
Meski demikian, Suharyanto menyatakan kenaikan frekuensi, durasi kebakaran dan cakupan daerah terdampak sejauh ini masih bisa dikendalikan.Dia pun menyatakan Pemerintah Pusat dan Daerah sudah menyiapkan langkah antisipasi yang komprehensif.
"Langkah-langkah pemerintah antara lain penyiapan alat, perangkat dan personel untuk satgas darat, satgas udara termasuk operasi Teknik Modifikasi Cuaca (TMC)," jelasnya.
Dia berharap meskipun dalam puncak musim kemarau, hujan masih bisa turun secara berkala, sehingga memungkinkan pembasahan lahan rawan karhutla secara natural.
 Alarm Karhutla 2023. (CNN Indonesia/Basith Subastian) |
Tren karhutla era Jokowi
Total luas wilayah terdampak karhutla selama Joko Widodo menjabat sebagai presiden sejak 2014 hingga saat ini terbilang fluktuatif. Berdasarkan data Sipongi KLHK, luas karhutla di awal pemerintahan Jokowi mencapai 1.777.577,00 hektare.
Satu tahun setelahnya pada 2015, karhutla kian parah. Total luas hutan dan lahan yang terbakar yaitu 2.611.411,44 hektare. Provinsi yang paling terdampak adalah Kalimantan Tengah. Di provinsi itu, lahan seluas 583.833,44 terbakar.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menemukan 439 perusahaan berkaitan dengan karhutla pada 2014-2015. Rinciannya, 308 perusahaan sawit, 71 perusahaan hutan tanaman industri (HTI), dan 60 lainnya merupakan perusahaan yang mempunyai izin hak pengusahaan hutan (HPH).
Sementara itu, berdasarkan data KLHK melalui satelit hingga 9 September 2015, sebanyak 114 perusahaan terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Dari jumlah itu, Sumatera Selatan tercatat paling banyak dengan 19 perusahaan, yaitu PT BMH, PT RHM, PT SWI, PT BAP, PT BPU, PT GAL, PT WLM, PT CMB, PT TPJ, PT DGS, PT RPP, PT IAL, PT BKI, PT BSC, PT SAM, PT RE, PT DAS, PT CT dan HGU.
[Gambas:Photo CNN]
Karhutla 2015 merupakan peristiwa asap paling parah selama Jokowi menjabat. Saat itu, kabut asap karhutla di Indonesia berdampak hingga ke sejumlah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dalam laporan World Bank kerugian dan kerusakan akibat karhutla mencapai Rp211 triliun.
Pada 2016, luas karhutla di Indonesia mengalami penurunan, meski masih terbilang luas. Saat itu, lahan yang terbakar mencapai 438.363,19 hektare. Luasan karhutla kembali mengalami penurunan menjadi 165.483,92 hektare pada 2017.
Sementara itu, pada 2018 luas lahan yang terbakar di Indonesia kembali naik menjadi 529.266,64 hektare. Provinsi yang paling banyak terbakar lahannya berada di Kalimantan Selatan. Tahun itu, seluas 98.637,99 hektare lahan terbakar di provinsi tersebut.
Luas karhutla naik lebih dari tiga kali lipat pada 2019. Hasil monitoring KLHK, 1.649.258,00 hektare lahan hangus karena karhutla. Luas lahan yang paling banyak terbakar ditemukan di Sumatera Selatan.
Pada 2020, luas karhutla mengalami penurunan drastis menjadi 296.942,00 hektare. Provinsi yang paling banyak terdampak kebakaran adalah NTT, yakni 114.719,00 hektare.
Meski sempat mengalami penurunan drastis, luas karhutla kembali naik pada 2021. Lahan seluas 358.867,00 terbakar sepanjang tahun tersebut.
Karhutla kembali mengalami penurunan pada 2022. Tahun itu, tercatat 204.894,98 hektare lahan yang terbakar.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI Zenzi Suhadi khawatir karhutla besar seperti tahun 2015 kembali terjadi. Pasalnya, banyak faktor yang mengarah pada potensi tersebut.
Dia menjelaskan Indonesia mempunyai siklus kemarau panjang 8 tahunan. Siklus itu terjadi pada 1997-1998, lalu pada 2006-2007, dan 2014-2015. Siklus berikutnya kemungkinan akan terjadi pada 2023-2024.
Menurutnya, potensi karhutla selalu ada pada siklus 8 tahunan itu. Namun, karhutla terparah terjadi pada 2014-2015 di masa awal Jokowi berkuasa.
"Memang ada siklus 8 tahunan. Tapi baru tahun 2014-2015 yang parah. Sebelumnya enggak ada," kata Zenzi saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (5/7).
Menurutnya, karhutla pada dua tahun itu menjadi parah karena pembukaan lahan untuk perusahaan di kawasan hutan. Berdasarkan hasil peninjauan Walhi, karhutla sengaja diciptakan oleh perusahaan yang ingin melakukan eksploitasi lahan untuk usaha.
Zenzi menyebut sedikitnya ada dua modus operandi yang dilakukan perusahaan sawit pada saat itu. Pertama, perusahaan yang ingin menanam sawit di kawasan hutan harus melakukan pembersihan lahan (land clearing) lewat membakar pohon yang ada di area hak guna usaha (HGU).
"Enggak ada cara lain land clearing itu pasti dengan cara dibakar," ujarnya.
Masalah tersebut, menurut Zenzi diperparah dengan perusakan gambut. Perusahaan sawit kebanyakan mengeringkan area gambut. Setelah menjadi kering, sawit ditanam di atasnya.
Zenzi menjelaskan ketika area gambut dikeringkan, jika ada pembakaran, maka api itu akan cepat merembet dan lama untuk padam.Dengan kondisi itu, upaya apa pun yang dilakukan pemerintah tetap sulit mengatasi karhutla.
"Ditambah dengan masa panas yang panjang sama seperti 2015 itu enggak akan cukup karena daya jangkau dan kapasitas pemerintah atau perusahaan menghentikan karhutla jauh di bawah luasan potensi kebakaran," ujarnya.
Walaupun ada modifikasi cuaca, pemadaman pakai helikopter, termasuk pesawat-pesawat dari Singapura, Rusia tidak bisa menghentikan karhutla. Kebakaran dan asap baru bisa reda ketika hujan.
Kilas balik kengerian karhutla 2015
Zenzi khawatir dan mewanti-wanti pemerintah agar lebih serius menghadapi ancaman karhutla. Dia mengingat peristiwa 2014-2015 banyak memakan korban.
Beberapa titik dia datangi yakni Kabupaten Kepulauan Meranti di Riau, Kabupaten Kotawaringin Barat di Kalteng, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumsel.
Saat hendak ke Kotawaringin Barat dari Pontianak, pesawat yang Zenzi tumpangi gagal mengantar ke tempat tujuan karena kabut asap karhutla yang parah.
"Dua kali pesawat landing enggak langsung di sana. Pertama landing di Bandara Sampit, landing kembali ke Pontianak. Saya putuskan pulang ke Jakarta saat itu. Jadi saya 3 kali take off tidak landing di tempat tujuan," jelas dia.
Zenzi memutuskan kembali berangkat ke sana beberapa hari setelahnya. Saat tiba di sana, dia melihat banyak warga kesulitan bernapas. "Enggak bisa lari dari asap itu," kata dia.
Dia mengatakan banyak warga bertahan di dalam rumah. Warga melakukan berbagai upaya agar asap tak masuk, tapi tetap tak bisa.
"Pakai kain dibasahin untuk tutup lubang-lubang ventilasi itu, tetap asap masuk. Memang enggak bisa," ujarnya.
[Gambas:Photo CNN]
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sebanyak 39.002 warga mengidap Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kejadian karhutla saat itu.
Zenzi berpendapat kengerian itu harus diwaspadai. Selain siklus delapan tahunan tiba pada 2023-2024 ini. Ditambah, menurutnya, pembukaan lahan di Indonesia juga semakin masif.
"Pada 2014-2015 itu belum masuk Papua. Nah, Papua sudah mengalami land clearing cukup masif, ada potensi Papua luas juga kebakaran," ucap Zenzi.
Dia mengingatkan pemerintah harus segera memulihkan ekosistem yang rusak agar karhutla bisa teratasi. Menurutnya, satu periode pemerintahan Jokowi cukup untuk memulihkan ekosistem di Indonesia. Zenzi menilai pemulihan hutan dan lahan gambut dari kebun sawit bukan hal mustahil.
"Pemerintah harus memulihkan ekosistemnya, hak masyarakat, memulihkan hak ekonomi rakyat," ujarnya.
Green financial crime jelang pemilu
Dia pun menyinggung soal rencana pemerintah yang akan mengampuni perusahaan kebun sawit ilegal di kawasan hutan seluas 3,3 juta hektare. Menurutnya, langkah tersebut bertentangan dengan keseriusan mencegah karhutla.
"3,3 jutaan hektare kita dihancurkan oleh perusahaan sawit, itu kejahatan. Kejahatan pertama mereka melawan hukum dan negara dengan merusak hutan. Masa kejahatan luar biasa ini mau diampuni," ucap dia.
Zenzi curiga pemutihan atau pengampunan perusahaan sawit di kawasan hutan sarat kepentingan politik. Menurutnya, ada pola yang sama menjelang pemilu yakni izin pelepasan hutan meningkat.
Pada 2009, izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan tercatat 228.613 hektare. Jumlah itu lebih tinggi dari sebelumnya yakni 83.567 hektare. Sementara izin pinjam kawasan hutan, pada 2009 mencapai 250.907 hektare. Setahun sebelumnya, seluas 10.9441 hektare.
"Jadi ini ada tren selalu naik izin menjelang pemilu dan setelahnya," kata Zenzi.
Penelitian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan setiap menjelang pemilu akan muncul gejala green financial crime atau kejahatan finansial di bidang kehutanan, lingkungan hidup serta perikanan dan kelautan. Polanya pun hampir sama setiap periode.
PPATK mengungkap dana Rp45 triliun terindikasi sebagai hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dana itu diduga untuk membiayai pemenangan para politikus pada Pemilu 2019 lalu dan Pemilu 2024.
"Dari total indikasi tindak pidana pencucian uang di kejahatan green financial itu ada Rp 45 triliun. Di mana di antaranya mengalir kepada politikus," kata Ketua Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Natsir Kongah dalam acara Satu Meja The Forum Kompas TV dikutip Jumat (17/3).
CNN Indonesia telah menghubungi Plt Direktur Jenderal Planologi KLHK Ruanda Agung Sugardiman. Namun, hingga saat ini yang bersangkutan belum juga merespons.
Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya telah mengungkapkan lima instrumen berkaitan dengan solusi permanen pengendalian karhutla. Lima instrumen itu yakni sistem pemantauan hotspot dan operasi; Teknik Modifikasi Cuaca (TMC); Operasi Lapangan/Patroli; Landscape management gambut dan law enforcement; serta livelihood dan kesejahteraan masyarakat.
Petugas Manggala Agni Daops Kalimantan VI berusaha memadamkan kebakaran lahan di Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (25/6/2023). (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S
Infografis El Nino. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)
