Karhutla Meluas di Bulan Juni, Momok El Nino dan Pola Jelang Pemilu

Direktur Eksekutif Nasional WALHI Zenzi Suhadi khawatir karhutla besar seperti tahun 2015 kembali terjadi. Pasalnya, banyak faktor yang mengarah pada potensi tersebut.

Dia menjelaskan Indonesia mempunyai siklus kemarau panjang 8 tahunan. Siklus itu terjadi pada 1997-1998, lalu pada 2006-2007, dan 2014-2015. Siklus berikutnya kemungkinan akan terjadi pada 2023-2024.

Menurutnya, potensi karhutla selalu ada pada siklus 8 tahunan itu. Namun, karhutla terparah terjadi pada 2014-2015 di masa awal Jokowi berkuasa.

"Memang ada siklus 8 tahunan. Tapi baru tahun 2014-2015 yang parah. Sebelumnya enggak ada," kata Zenzi saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (5/7).

Menurutnya, karhutla pada dua tahun itu menjadi parah karena pembukaan lahan untuk perusahaan di kawasan hutan. Berdasarkan hasil peninjauan Walhi, karhutla sengaja diciptakan oleh perusahaan yang ingin melakukan eksploitasi lahan untuk usaha.

Zenzi menyebut sedikitnya ada dua modus operandi yang dilakukan perusahaan sawit pada saat itu. Pertama, perusahaan yang ingin menanam sawit di kawasan hutan harus melakukan pembersihan lahan (land clearing) lewat membakar pohon yang ada di area hak guna usaha (HGU).

"Enggak ada cara lain land clearing itu pasti dengan cara dibakar," ujarnya.

Lihat Juga : MA Bebaskan Jokowi dari Perbuatan Melawan Hukum Karhutla Kalteng

Masalah tersebut, menurut Zenzi diperparah dengan perusakan gambut. Perusahaan sawit kebanyakan mengeringkan area gambut. Setelah menjadi kering, sawit ditanam di atasnya.

Zenzi menjelaskan ketika area gambut dikeringkan, jika ada pembakaran, maka api itu akan cepat merembet dan lama untuk padam.Dengan kondisi itu, upaya apa pun yang dilakukan pemerintah tetap sulit mengatasi karhutla.

"Ditambah dengan masa panas yang panjang sama seperti 2015 itu enggak akan cukup karena daya jangkau dan kapasitas pemerintah atau perusahaan menghentikan karhutla jauh di bawah luasan potensi kebakaran," ujarnya.

Walaupun ada modifikasi cuaca, pemadaman pakai helikopter, termasuk pesawat-pesawat dari Singapura, Rusia tidak bisa menghentikan karhutla. Kebakaran dan asap baru bisa reda ketika hujan.

Kilas balik kengerian karhutla 2015

Zenzi khawatir dan mewanti-wanti pemerintah agar lebih serius menghadapi ancaman karhutla. Dia mengingat peristiwa 2014-2015 banyak memakan korban.

Beberapa titik dia datangi yakni Kabupaten Kepulauan Meranti di Riau, Kabupaten Kotawaringin Barat di Kalteng, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumsel.

Saat hendak ke Kotawaringin Barat dari Pontianak, pesawat yang Zenzi tumpangi gagal mengantar ke tempat tujuan karena kabut asap karhutla yang parah.

"Dua kali pesawat landing enggak langsung di sana. Pertama landing di Bandara Sampit, landing kembali ke Pontianak. Saya putuskan pulang ke Jakarta saat itu. Jadi saya 3 kali take off tidak landing di tempat tujuan," jelas dia.

Zenzi memutuskan kembali berangkat ke sana beberapa hari setelahnya. Saat tiba di sana, dia melihat banyak warga kesulitan bernapas. "Enggak bisa lari dari asap itu," kata dia.

Dia mengatakan banyak warga bertahan di dalam rumah. Warga melakukan berbagai upaya agar asap tak masuk, tapi tetap tak bisa.

"Pakai kain dibasahin untuk tutup lubang-lubang ventilasi itu, tetap asap masuk. Memang enggak bisa," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sebanyak 39.002 warga mengidap Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kejadian karhutla saat itu.

Zenzi berpendapat kengerian itu harus diwaspadai. Selain siklus delapan tahunan tiba pada 2023-2024 ini. Ditambah, menurutnya, pembukaan lahan di Indonesia juga semakin masif.

"Pada 2014-2015 itu belum masuk Papua. Nah, Papua sudah mengalami land clearing cukup masif, ada potensi Papua luas juga kebakaran," ucap Zenzi.

Dia mengingatkan pemerintah harus segera memulihkan ekosistem yang rusak agar karhutla bisa teratasi. Menurutnya, satu periode pemerintahan Jokowi cukup untuk memulihkan ekosistem di Indonesia. Zenzi menilai pemulihan hutan dan lahan gambut dari kebun sawit bukan hal mustahil.

"Pemerintah harus memulihkan ekosistemnya, hak masyarakat, memulihkan hak ekonomi rakyat," ujarnya.

Green financial crime jelang pemilu

Dia pun menyinggung soal rencana pemerintah yang akan mengampuni perusahaan kebun sawit ilegal di kawasan hutan seluas 3,3 juta hektare. Menurutnya, langkah tersebut bertentangan dengan keseriusan mencegah karhutla.

"3,3 jutaan hektare kita dihancurkan oleh perusahaan sawit, itu kejahatan. Kejahatan pertama mereka melawan hukum dan negara dengan merusak hutan. Masa kejahatan luar biasa ini mau diampuni," ucap dia.

Zenzi curiga pemutihan atau pengampunan perusahaan sawit di kawasan hutan sarat kepentingan politik. Menurutnya, ada pola yang sama menjelang pemilu yakni izin pelepasan hutan meningkat.

Pada 2009, izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan tercatat 228.613 hektare. Jumlah itu lebih tinggi dari sebelumnya yakni 83.567 hektare. Sementara izin pinjam kawasan hutan, pada 2009 mencapai 250.907 hektare. Setahun sebelumnya, seluas 10.9441 hektare.

"Jadi ini ada tren selalu naik izin menjelang pemilu dan setelahnya," kata Zenzi.

Lihat Juga : KLHK Telusuri Uang Kejahatan Lingkungan Mengalir ke Parpol Rp1 Triliun

Penelitian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan setiap menjelang pemilu akan muncul gejala green financial crime atau kejahatan finansial di bidang kehutanan, lingkungan hidup serta perikanan dan kelautan. Polanya pun hampir sama setiap periode.

PPATK mengungkap dana Rp45 triliun terindikasi sebagai hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dana itu diduga untuk membiayai pemenangan para politikus pada Pemilu 2019 lalu dan Pemilu 2024.

"Dari total indikasi tindak pidana pencucian uang di kejahatan green financial itu ada Rp 45 triliun. Di mana di antaranya mengalir kepada politikus," kata Ketua Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Natsir Kongah dalam acara Satu Meja The Forum Kompas TV dikutip Jumat (17/3).

CNN Indonesia telah menghubungi Plt Direktur Jenderal Planologi KLHK Ruanda Agung Sugardiman. Namun, hingga saat ini yang bersangkutan belum juga merespons.

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya telah mengungkapkan lima instrumen berkaitan dengan solusi permanen pengendalian karhutla. Lima instrumen itu yakni sistem pemantauan hotspot dan operasi; Teknik Modifikasi Cuaca (TMC); Operasi Lapangan/Patroli; Landscape management gambut dan law enforcement; serta livelihood dan kesejahteraan masyarakat.