Karhutla Meluas di Bulan Juni, Momok El Nino dan Pola Jelang Pemilu

Dalam tiga tahun terakhir, NTT tercatat sebagai provinsi terparah kena dampak karhutla. Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan yang terbakar pada 2020 sebesar 296.942 hektare, meningkat menjadi 358.867 hektare pada 2021, kemudian turun tahun 2022 yaitu 204.894 hektare.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT Ambrosius Kodo mengatakan Pemerintah Provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla 2023. Namun menurutnya, perhatian terhadap karhutla di tingkat pemerintah kabupaten/kota belum dilihat sebagai bencana.

"Tugas terberat kami adalah mengkoordinasikan kabupaten/kota, agar status siaga darurat itu bisa ditetapkan di kabupaten/kota dan juga dibentuk satgas karhutla," kata Ambrosius melalui sambungan telepon, Rabu (5/7).

Dia juga mengeluhkan keterbatasan peralatan untuk menanggulangi karhutla di NTT. Kebanyakan lahan terbakar di padang yang sulit dijangkau dengan mobil damkar. Sementara helikopter untuk patroli maupun pemadaman kebakaran tidak tersedia.

"Tidak ada (helikopter). Kalau bisa standby satu unit saja itu sudah luar biasa," katanya.

Lihat Juga : 10 Helikopter yang Dipesan Atasi Karhutla Kalsel Belum Tiba

Provinsi kedua yang paling banyak terbakar lahannya ditemukan di Kalimantan Barat. Luas lahan yang terbakar di Kalbar yakni sebanyak 4,172,26 hektare.

Lampung menjadi provinsi ketiga terbanyak yang lahannya terbakar. Luasannya mencapai 2.272,96 hektare. Keempat di Sulawesi Tenggara dengan luasan lahan terbakar 1.961,44 hektare.

Provinsi terakhir yang masuk lima besar karhutla terbanyak sepanjang Januari-6 Juli 2023 yaitu Maluku. KLHK mencatat seluas 1.953,07 hektare lahan di provinsi tersebut terbakar.

Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan lahan gambut yang terbakar di Desa Natai Baru, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Senin (2/1/2023). (ANTARA FOTO/Ario Tanoto)

Di luar lima provinsi tersebut, terdapat beberapa provinsi lain yang lahannya juga terbakar lebih dari 1.000 hektare. Di antaranya Riau, luas lahan terbakar mencapai 1.860,55 hektare.

Lalu, di Sulawesi Tengah 1.499,43 hektare, Nusa Tenggara Barat 1.413,73 hektare, Kalimantan Tengah 1.096,27 hektare, dan Sumatera Selatan lahan yang terbakar mencapai 1.050,19 hektare.

Meski demikian, Suharyanto menyatakan kenaikan frekuensi, durasi kebakaran dan cakupan daerah terdampak sejauh ini masih bisa dikendalikan.Dia pun menyatakan Pemerintah Pusat dan Daerah sudah menyiapkan langkah antisipasi yang komprehensif.

"Langkah-langkah pemerintah antara lain penyiapan alat, perangkat dan personel untuk satgas darat, satgas udara termasuk operasi Teknik Modifikasi Cuaca (TMC)," jelasnya.

Dia berharap meskipun dalam puncak musim kemarau, hujan masih bisa turun secara berkala, sehingga memungkinkan pembasahan lahan rawan karhutla secara natural.

Alarm Karhutla 2023. (CNN Indonesia/Basith Subastian)

Tren karhutla era Jokowi

Total luas wilayah terdampak karhutla selama Joko Widodo menjabat sebagai presiden sejak 2014 hingga saat ini terbilang fluktuatif. Berdasarkan data Sipongi KLHK, luas karhutla di awal pemerintahan Jokowi mencapai 1.777.577,00 hektare.

Satu tahun setelahnya pada 2015, karhutla kian parah. Total luas hutan dan lahan yang terbakar yaitu 2.611.411,44 hektare. Provinsi yang paling terdampak adalah Kalimantan Tengah. Di provinsi itu, lahan seluas 583.833,44 terbakar.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menemukan 439 perusahaan berkaitan dengan karhutla pada 2014-2015. Rinciannya, 308 perusahaan sawit, 71 perusahaan hutan tanaman industri (HTI), dan 60 lainnya merupakan perusahaan yang mempunyai izin hak pengusahaan hutan (HPH).

Sementara itu, berdasarkan data KLHK melalui satelit hingga 9 September 2015, sebanyak 114 perusahaan terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Dari jumlah itu, Sumatera Selatan tercatat paling banyak dengan 19 perusahaan, yaitu PT BMH, PT RHM, PT SWI, PT BAP, PT BPU, PT GAL, PT WLM, PT CMB, PT TPJ, PT DGS, PT RPP, PT IAL, PT BKI, PT BSC, PT SAM, PT RE, PT DAS, PT CT dan HGU.

Karhutla 2015 merupakan peristiwa asap paling parah selama Jokowi menjabat. Saat itu, kabut asap karhutla di Indonesia berdampak hingga ke sejumlah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dalam laporan World Bank kerugian dan kerusakan akibat karhutla mencapai Rp211 triliun.

Pada 2016, luas karhutla di Indonesia mengalami penurunan, meski masih terbilang luas. Saat itu, lahan yang terbakar mencapai 438.363,19 hektare. Luasan karhutla kembali mengalami penurunan menjadi 165.483,92 hektare pada 2017.

Sementara itu, pada 2018 luas lahan yang terbakar di Indonesia kembali naik menjadi 529.266,64 hektare. Provinsi yang paling banyak terbakar lahannya berada di Kalimantan Selatan. Tahun itu, seluas 98.637,99 hektare lahan terbakar di provinsi tersebut.

Luas karhutla naik lebih dari tiga kali lipat pada 2019. Hasil monitoring KLHK, 1.649.258,00 hektare lahan hangus karena karhutla. Luas lahan yang paling banyak terbakar ditemukan di Sumatera Selatan.

Pada 2020, luas karhutla mengalami penurunan drastis menjadi 296.942,00 hektare. Provinsi yang paling banyak terdampak kebakaran adalah NTT, yakni 114.719,00 hektare.

Meski sempat mengalami penurunan drastis, luas karhutla kembali naik pada 2021. Lahan seluas 358.867,00 terbakar sepanjang tahun tersebut.

Karhutla kembali mengalami penurunan pada 2022. Tahun itu, tercatat 204.894,98 hektare lahan yang terbakar.