Revisi UU Desa, Simbiosis DPR dan Kades Jelang Pemilu 2024

Apdesi mengaku pertemuan dengan PDIP dilakukan atas keinginan pihaknya. Hasilnya, PDIP mendukung usulan lain dari Apdesi tentang kenaikan dana desa menjadi 10 persen dari APBN.

"Kita ketemu Pak Hasto, Sekjen PDIP. Kita berjuang dana desa. Nah Alhamdulillah beliau ikut mengamini juga," kata Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya

Anggota Panja RUU Desa dari Fraksi PDIP, Johan Budi mengakui pihaknya beberapa kali menggelar pertemuan dengan asosiasi desa. Namun, dia bilang pertemuan tersebut bukan atas inisiatif fraksi PDIP, melainkan keinginan asosiasi desa.

"Saya kira enggak benar. Saya kira semua juga. Kan mereka ngusulin ke semua fraksi juga. Yang sembilan tahun kan," ucap Johan Budi saat ditemui di kompleks parlemen, Selasa (11/7).

Ketua Kelompok Kerja Fraksi (Kapoksi) PDIP di DPR, Sturman Panjaitan mengaku tak banyak mengetahui soal beberapa pertemuan partainya dengan asosiasi desa. Namun, Sturman mengatakan fraksinya mendorong revisi UU tersebut sebab telah menjadi instruksi dari pengurus pusat.

"PDIP diperintahkan saya untuk ikut mendorong untuk melakukan itu. Itu tanya perintah pimpinan untuk ikut. Karena itu hasil dari Rakernas," kata dia, Selasa (11/7).

Rentetan momen itu berujung di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP pada 8 Juni. Mereka setuju periodisasi masa jabatan kades menjadi 9 tahun. Rekomendasi itu masuk dalam 17 poin rekomendasi hasil Rakernas.

"PDIP mendorong stabilitas dan kesinambungan pemerintahan desa dengan mengupayakan perubahan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun untuk tiga periode menjadi sembilan tahun untuk dua periode," ucap Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan rekomendasi Rakernas di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Selain PDIP, PKB termasuk partai yang rutin menyapa para asosiasi kepala desa. Silaturahmi PKB lebih banyak dilakukan lewat menteri mereka, Abdul Halim Iskandar yang menjabat sebagai Menteri Desa dan Daerah Tertinggal.

Papdesi Jawa Timur, misalnya sempat sowan ke kantor Kemendes pada September 2022 untuk menyampaikan usulan revisi UU Desa. Setahun sebelumnya, Abdul Halim juga sempat bertemu dengan ratusan asosiasi kades di Jatim membahas usulan serupa.

"Terus kalau dengan Menteri Desa kita pernah membahasnya di Unesa Surabaya," ucap Munawar.

Ratusan kepala desa dari seluruh wilayah Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan kompleks Gedung DPR RI, Jakarta pada 17 Januari 2023 (CNN Indonesia/ Muhammad Naufal)

Namun, anggota Panja RUU Desa dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah membantah partainya telah memobilisasi sejumlah pertemuan dengan para kepala desa terkait revisi UU Desa. Dia berdalih PKB hanya menyerap aspirasi dari kepala desa.

Bukan hanya mendorong perubahan periodisasi masa jabatan kades, Luluk mengatakan fraksinya juga mendorong perbaikan fiskal di desa.

"PKB memang intens melakukan dialog dengan banyak stakeholder, termasuk para Kades, dan organisasi perangkat desa dan para pemerhati desa," ucap Luluk saat dihubungi, Jumat (7/7).

Selain dengan PDIP, Apdesi juga sempat bertemu dengan Ketua Umun Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Pertemuan dengan AHY digelar di kantor pusat DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Sedangkan dengan Airlangga digelar di kantor Kemenko Perekonomian.

"Pokoknya sejak RDPU, kita gerilya terus pelan-pelan, meminta dukungan terus kepada partai-partai," ucap Surta.

Nuansa Politik Elektoral Partai

Analis Politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan isu revisi UU Desa, terutama perpanjangan masa jabatan kades memang kental dengan nuansa politis. Di tahun politik, menjelang Pemilu 2024 semua pihak akan menggunakan segala cara, termasuk melalui regulasi.

Menurut dia, semua orang bisa berbicara kesamaan kepentingan demi keuntungan elektoral.

"Jadi, aroma-aroma amisnya itu enggak bisa dihilangkan sebetulnya. Tetap ada, mau disimpan, ditaruh di mana pun aroma amis itu tetap bisa keluar," ucap Pangi, Rabu (5/7).

Dalam konteks Revisi UU Desa, kata dia, urgensinya tetap bisa dibicarakan meski dianggap belum memiliki urgensi. Pangi terutama menyoroti ancaman asosisasi kades kepada partai di parlemen jika revisi UU Desa tidak diwadahi.

Pangi menduga keputusan semua fraksi di DPR yang menyetujui proses pembahasan RUU tersebut didasari kekhawatiran. Partai-partai di parlemen, kata dia, mengkhawatirkan dampak elektoral jika RUU Desa tidak mereka setujui.

Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya tak sependapat jika proses pembahasan RUU Desa di DPR saat ini bernuansa politis. Dia bilang tuntutan diajukan sebagai upaya memperjuangkan kedaulatan desa.

Namun, dia tak menampik jika tahun politik 2024 adalah peluang. Ia tak ingin desa hanya dimanfaatkan partai dan politikus menjelang tahun pemilu, namun tak mendapat timbal balik.

"Jangan dia aja kalau mau nyalon ke desa-desa minta tolong kan. Ya gantian lah. Kami sekarang minta tolong ke eksekutif, legislatif," ucap Surta.

Ketua AKD Jatim, Munawar tak sungkan menyebut pihaknya akan membalas jasa partai yang banyak membantu revisi UU Desa. Di antara partai-partai DPR yang mendukung revisi UU tersebut, Munawar mengakui PDIP yang paling banyak berjasa.

"Tapi bagi kami saya rasa semua partai menolong. Tapi ada yang sifatnya lebih dari itu ya ada lah, kita tidak boleh munafik," ucap Munawar.